Tolak Sikap CGI yang Menyulitkan

JAKARTA-Kendati Indonesia memerlukan pinjaman dari Consultative Group for Indonesia (CGI) untuk menutup defisit APBN 2004, bukan berarti negara-negara donor anggota kelompok itu bisa mendikte. Sudah saatnya pemerintah menolak sikap-sikap yang akan menyulitkan.

''Indonesia memang perlu utang, tetapi kreditor juga jangan sok. Yang perlu itu Indonesia punya utang atau CGI membuat utang agar mendapat bunga dari pinjaman?'' kata Kwik Kian Gie, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di sela-sela acara halalbihalal di Gedung Bappenas, kemarin.

Kwik mengakui sikapnya berbeda dari sikap Departemen Keuangan. Jika diberi kesempatan berbicara dalam forum CGI, dia akan menggugat negara-negara anggotanya.

Alasannya, mereka masih bergabung dalam Paris Club, sedangkan Indonesia sejak 1 Januari 2004 sudah tidak mendapatkan lagi fasilitas Paris Club dari IMF.

Pertemuan CGI dijadwalkan berlangsung pada 10-11 Desember mendatang di Jakarta dan akan membahas masalah pinjaman kepada Indonesia. Besar pinjaman tercermin dalam pinjaman program dan proyek di APBN.

Dalam APBN 2004 telah disepakati pinjaman program Rp 8,5 triliun dan pinjaman proyek Rp 19,737 triliun. Posisi utang luar negeri Indonesia per semester I 2003 mencapai 75,18 miliar dolar AS dan 61% dari CGI/IGGI.

Potongan

Kwik mengusulkan, Indonesia harus berani mengajukan hair cut atau potongan utang kepada negara-negara kreditor. Meskipun permintaan itu sulit diterima negara kreditor, mereka seharusnya melihat kemampuan Indonesia dalam memperoleh utang.

''Artinya, siapa yang diberi utang perlu diberi penilaian kemampuan membayar dan ternyata itu tidak dilakukan,'' tegas dia.

Mengingat tidak ada lagi Paris Club, kata dia, mau tidak mau defisit APBN harus ditutup dari CGI. Meski begitu tetap ada lubang atau kekurangan, sehingga Pemerintah Indonesia harus menjual BUMN dan aset BPPN, melakukan utang dalam negeri, dan mengambil uang simpanan yang dahulu dirahasiakan, yaitu rekening dana investasi (RDI).

Kondisi keuangan negara saat ini, kata dia, masih berat. Pada tahun depan Indonesia masih harus membayar utang pokok dalam negeri, yakni obligasi, termasuk pembelian kembali obligasi.

Mengenai pinjaman tinggi (high case) dan rendah (low case), dia mengatakan, Bappenas berbeda dari Departemen Keuangan. Pihaknya tidak menginginkan ada insentif. Kalau memang perlu utang maka diambil, tetapi jika tidak perlu maka tidak diambil.

Skenario pinjaman tinggi, tutur dia, sebenarnya sudah disampaikan Bank Dunia sejak 2000. Dengan skenario tersebut Indonesia bisa mendapatkan kucuran pinjaman di atas 1 miliar dolar AS dan bunga rendah.

''Namun, pemerintah diminta menjalankan suatu program tertentu. Saat itu saya katakan, Indonesia tidak butuh high case karena kita tidak membutuhkan utang,'' jelasnya.

Kwik menyebutkan, rata-rata penyerapan pinjaman luar negeri dari CGI hanya sekitar 50%, sehingga perlu diinventarisasi lagi proyek-proyek yang bisa ditangguhkan atau dikaji ulang. Karena itu, tidak mengherankan salah satu negara kreditor, Jepang, mengeluhkan pelaksanaan proyek bantuan CGI.(wa-53e)