Impor Ilegal Hancurkan Harga Beras Petani

JAKARTA-Beras impor ilegal yang masuk ke pasar-pasar tradisional atau pasar domestik menghancurkan harga beras petani. Demikian dikemukakan oleh Widjanarko Puspoyo, Direktur Utama Perum Bulog kepada Suara Merdeka dan Kompas di ruang kerjanya, kemarin.

Menurut dia, selama beras impor ilegal tidak bisa dibendung selama itu pula Indonesia akan mengalami masalah kehancuran harga beras petani. Hal itu terjadi karena beras petani tertekan oleh beras impor tersebut.

Akibat dari semua itu, lanjut dia, harga beras petani sangat rendah dan Bulog kesulitan dalam mengamankan harga dasar.

''Ini pekerjaan Bulog. Jadi jangan kemudian dianggap ada upaya yang sistematis untuk menghancurkan harga beras petani,'' tegas dia.

Perum Bulog, kata dia, tidak boleh berspekulasi menghadapi risiko karena tugasnya menyediakan stok nasional. Dalam menyediakan stok itu jika tidak bisa membeli dari dalam negeri maka harus impor.

Mengutip data Departemen Pertanian, ia menyebutkan Indonesia kekuarangan beras 2,5 juta ton tiap tahun. Dari kekurangan sebesar itu yang diimpor oleh Perum Bulog maksimal 600 ribu ton dan sisanya 1,9 juta ton diimpor oleh swasta serta masuk secara ilegal.

Sementara itu data Bea dan Cukai menyebutkan beras yang masuk secara legal dan membayar bea masuk sebesar 900 ribu ton, sedangkan yang masuk secara ilegal 1 juta ton.

''Kita memang kesulitan menghadapi tekanan beras impor yang masuk secara legal maupun ilegal,'' kata Widjanarko.

Berpengaruh

Pada Agustus dan September lalu, lanjut dia, beras impor yang masuk Pasar Induk Cipinang, Jakarta, sebanyak 20%-29,5%. Bahkan Oktober lalu beras impor yang membanjiri pasar tersebut mencapai angka 30%.

Angka tersebut, kata dia, tentu sangat signifikan dan berpengaruh besar terhadap harga gabah serta beras di dalam negeri.

''Kalau harga eceran beras Rp 2.790/kg maka orang lebih suka menjual gabah yang harga dasarnya ditetapkan Rp 1.750/kg,'' tuturnya.

Masalah itu, ujar dia, harus dicermati dan diselesaikan bersama. Karena itu, perlu ada kebijakan nasional yang mengikat semua pihak untuk bersama-sama mengatasi masalah tersebut.

''Jadi jangan sepotong-sepotong. Jangan kita hanya mengurusi bea masuknya, padahal ada lagi masalah yang harus ditangani secara komprehensif,'' tandasnya.

Bulog, tegas dia, tidak menyediakan beras di pasar, tetapi menyediakan dan menyalurkan beras untuk keluar miskin. Bulog dengan status Perum sekarang tidak seperti dulu lagi. Kidak lagi bertugas untuk stabilisasi harga.

Menanggapi pernyataan Ketua HKTI Siswono Yudhohusodo kenapa Bulog harus membeli beras dari luar negeri padahal di tangan petani masih ada ratusan ribu ton gabah, Widjanarko mengatakan , ''Tapi jumlah gabah yang ada di tangan petani terlalu kecil dibandingkan dengan konsumsi beras secara nasional yang berkisar antara 2,3 juta dan 2,5 juta ton tiap bulan,'' jelasnya. (tri-53)