Berharap pada Anggota Legislatif Mendatang

- Anggota legislatif baik di DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kota/kabupaten, akan segera mengakhiri masa tugasnya. Tinggal efektif sekitar empat bulan sampai pemilu digelar mulai April 2003. Selama lima tahun kita bisa menilai kinerja para wakil rakyat kita. Ada nilai plus, tetapi lebih banyak yang negatif. Tentu penilaian ini masih sangat subjektif dan hanya didasarkan atas pengamatan secara umum. Dibutuhkan pengkajian yang lebih mendalam untuk melakukan evaluasi yang lebih detail. Walaupun penilaian baru bersifat umum atau katakanlah kesan, namun jangan dianggap enteng. Bisa jadi sangat mendekati kebenaran. Bagaimana tidak? Kalau 9 dari 10 orang mengatakan hal yang sama bukankah itu indikasi kuat tentang kebenaran suatu hal.

- Pada umumnya opini masyarakat telah terbentuk sedemikian rupa sehingga mengarah pada kekecewaan terhadap kinerja para wakil rakyat. Bukan bermaksud manafikan hal-hal positif atau prestasi riil seperti dalam pembuatan undang-undang dan perda. Namun yang namanya opini juga tak mudah dihapuskan. Begitulah citra yang melekat bahwa para wakil rakyat kita banyak yang kurang peka terhadap aspirasi, terlalu mementingkan kelompok, memperkaya diri sendiri, dan diduga melakukan KKN. Kasus korupsi justru banyak terjadi di lingkungan legislatif, kendati bukan berarti eksekutif tak terlibat. Cara-cara yang dilakukan amatlah kasar sehingga rakyat sakit hati. Mereka geram, marah, dan dongkol, namun tak bisa berbuat apa-apa karena anggota Dewan itu sulit diganti.

- Kelemahan mendasar terlihat pada integritas moral di samping juga masalah kapabilitas, yakni kemampuan menguasai persoalan. Maka dua hal inilah yang hendaknya menjadi perhatian terpenting dari partai politik, agar tidak terulang lagi kesalahan dahulu, agar kualitas dan integritas moral wakil-wakil rakyat hasil Pemilu 2004 nanti jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sekarang. Begitulah harapan kita semua. Sudahlah yang sekarang sudah telanjur dan akan segera berakhir masa tugasnya. Tetapi akan sangat sia-sia pelajaran berharga ini, kalau ternyata belum ada perbaikan signifikan pada pemilu mendatang. Dalam arti, wakil-wakil rakyat yang diajukan untuk dipilih tidak jauh berbeda dari yang sekarang. Atau setidak-tidaknya sistemnya sama sehingga yang berganti hanya orangnya.

- Banyak yang menduga yang seperti itulah yang bakal terjadi. Namun hendaknya kita melihat dengan kacamata yang lebih mencerminkan optimisme. Partai pemenang pemilu PDI Perjuangan dikabarkan hanya akan memakai separo kadernya yang sekarang duduk di kursi legislatif. Jadi, akan ada setidak-tidaknya separo muka-muka baru. Kendati belum jaminan, tetapi memiliki harapan. Partai-partai lain pun sudah lebih siap sekarang. Selain sistem perekrutan yang diusahakan lebih transparan, ada yang memakai sistem uji publik termasuk uji kemampuan. Juga keikhlasan untuk memberikan sebagian kursi kepada figur-figur di luar partai yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan. Dengan pendekatan seperti itu, ada harapan hasilnya akan lebih baik.

- Namun harapan itu tak boleh terlampau berlebihan. Secara sistem mungkin ada perubahan, tetapi secara kultural bisa jadi tetap. Yakni kentalnya pertimbangan politik dan keputusan yang terlalu tersentralisasi bisa menimbulkan berbagai bias. Selain itu, adanya biaya yang dikenakan pada para caleg dan jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah juga dapat mendistorsi soal-soal transparansi dan kualitas. Bagaimana seandainya ada kader yang tergolong memiliki kemampuan tinggi, loyal, dan andal tetapi tidak bisa masuk daftar hanya karena tidak memiliki uang. Di sinilah dibutuhkan strategi masing-masing partai untuk tidak terjebak pada pola-pola yang sebenarnya juga mengarah pada politik uang. Kendati diakui mereka juga membutuhkan dana besar untuk kampanye.

- Terlalu mahal pelajaran demokrasi yang dilalui dalam masa lima tahun ini. Pemilu 1999 yang diakui berjalan mulus dan demokratis ternyata kurang menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas dan berintegritas. Sekarang nama-nama wakil rakyat itu disodorkan dalam pemilu sehingga rakyat tak hanya memilih tanda gambar. Secara teoretis ini lebih baik, karena kita tidak lagi seperti membeli kucing dalam karung. Singkat kata, jangan pilih orang-orang yang diragukan kualitas maupun integritas pribadinya. Juga jangan pilih partai yang tak memiliki caleg seperti diinginkan. Lain teori lain pula prakteknya. Adakah rakyat sudah cukup kritis untuk memanfaatkan perubahan ini. Dan benarkah partai politik sudah siap betul dengan kader-kadernya seperti diidealkan.