Timbulkan Gejolak di Lapangan

BALAI KOTA- Adanya dualisme pengelolaan parkir tepi jalan umum diyakini akan menimbulkan gejolak yang cukup serius di lapangan. Apalagi menyusul keluarnya surat dari PTUN yang menetapkan penundaan pelaksanaan surat pemutusan hubungan kerja yang dikeluarkan Pemerintah Kota kepada Kopapas Perjuangan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Andi Agus Wandono SH mengakui kemungkinan adanya gejolak tersebut. Apalagi terbukti para ketua kelompok dan juru parkir merasa bingung setelah adanya surat penetapan dari PTUN. ''Mereka bingung harus menyetor ke mana,'' kata dia, Jumat (21/11).

Dia mengatakan, pihaknya menggelar pertemuan dengan 21 ketua kelompok yang paska pemutusan dengan Kopapas, direkrut Dinas Perhubungan. Para ketua kelompok tersebut diwajibkan menyetor hasil penarikan retribusi parkir ke UPT Perparkiran Dinas Perhubungan.

Mestinya, kata dia, pertemuan itu sebatas melakukan evaluasi pada pelaksanaan parkir tepi jalan umum paska pemutusan dengan Kopapas. Namun permasalahan menjadi berkembang setelah adanya surat penetapan dari PTUN yang isinya menunda pelaksanaan surat pemutusan hubungan kerja Pemerintah Kota pada Kopapas.

Dalam kesempatan tersebut, lanjut dia, para ketua kelompok memberikan surat pengaduan pada Dinas Perhubungan. Isinya antara lain ada kendala yang ditemui di lapangan, yakni perampasan karcis, setoran diminta Kopapas, dan ancaman agar juru parkir setor ke Kopapas.

Akibatnya, kata Andi, berpengaruh pada setoran yang masuk ke UPT Perparkiran. Seharusnya dengan 21 ketua kelompok dan 433 juru parkir target setoran yang masuk sebesar Rp 42 juta per bulan. ''Namun karena banyak kendala, bulan November baru masuk Rp 15 juta. Sementara September 10,5 juta, sedangkan Oktober Rp 18.850.000.''

Terkait kemungkinan timbulnya gejolak di lapangan dia tidak menepis hal itu. ''Tetap ada gejolak, tapi saya katakan, suadara (para ketua kelompok-Red) tetap punya hak dan setornya ke UPT Perparkiran.''

Ketua Kopapas Perjuangan Supriyadi membantah apa yang tertulis dalam surat aduan para ketua kelompok pada Dinas Perhubungan. ''Semua itu tidak benar.''

Menurut dia, selama ini pihaknya selalu preventif dalam melakukan berbagai tindakan dan tidak dengan cara kekerasan, apalagi sampai membawa aparat. ''Kalau dikatakan pakai ancaman, laporkan pada kami.'' (G7-83)