DPRD Karanganyar Jangan Berpikir Pilbup Ulang

SEMARANG- Hingga kemarin, pedoman dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Hari Sabarno berkaitan dengan penyelesaian proses pilbup Karanganyar belum turun. DPRD diminta tetap menjalankan kegiatannya.

''Namun, kegiatan itu tidak dalam kerangka pilbup. Sebab, kami masih menunggu pedoman dari Mendagri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa turun,'' kata Wakil Gubernur Drs Ali Mufiz MPA, kemarin, di Kantor Gubernur Jateng.

Pedoman dari Mendagri itu diharapkan dipatuhi oleh semua pihak. Apa pun isi pedoman itu, supaya segera dilaksanakan untuk mencari jalan keluar dari keinginan masyarakat Karanganyar, yaitu segera memiliki pemimpin di daerahnya.

Seperti diberitakan, Ali Mufiz bersama Plh Bupati Tartopo Soenarto serta pimpinan Dewan DPRD Karanganyar diterima Mendagri di Jakarta, Rabu (12/11) lalu. Pertemuan itu untuk berkonsultasi menyangkut pilbup yang tak kunjung tuntas.

Lebih dari setahun, pilbup yang dimenangi pasangan Rina Iriani-Sri Sadoyo belum ditetapkan. Bahkan, DPRD berkeinginan akan menggelar pilbup ulang.

Ali Mufiz mengemukakan, setelah diterima Mendagri, dia bisa menangkap beberapa poin. Dia mengatakan, Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari Pemprov Jawa Tengah yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dimpimpin oleh presiden.

Presiden memiliki pembantu, yaitu kabinet termasuk Mendagri, serta gubernur sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah. ''Jadi, keputusan dari pusat itu akan diproyeksikan untuk seluruh NKRI termasuk Karanganyar,'' tandasnya.

Dia menekankan, dari pertemuan itu juga tersirat bahwa Mendagri menginginkan agar DPRD Karanganyar memenuhi prosedur dari proses pilbup, baik persyaratan administratif, yuridis maupun politis.

''Jika DPRD Karanganyar harus memenuhi semua prosedur, jangan bicara masalah pilbup ulang. Yang sudah dilakukan itu dilengkapi dulu. Bila tidak, maka masalah itu akan selalu menjadi kontroversi,'' ungkapnya.(G1-78j)