ANALISIS

Investasi BUMN Masih Jadi Lokomotif

MEMBAIKNYA perekonomian dunia berpengaruh langsung terhadap ekonomi Indonesia. Perdagangan luar negeri (ekspor) yang terus meningkat saat ini tidak lepas dari membaiknya ekonomi negara lain.

Saat ini ekspor Indonesia sudah bisa melakukan diversifikasi pasar, termasuk ke Cina, dan beberapa negara lain. Selama ini, ekspor Indonesia hanya menembus negara-negara tertentu.

Karena itu, kalau pada 2003 ekonomi dunia tumbuh 2%, dan pada akhir 2006 akan naik menjadi 3%-3,2%, hal itu akan semakin menghidupkan ekspor Indonesia.

Jika permintaan ekspor naik, industri di dalam negeri akan juga menggeliat. Jika roda usaha makin mudah, urutan berikutnya adalah terserapnya tenaga kerja. Sayangnya, membaiknya kondisi global belum bisa diikuti Indonesia. Kerentanan ekonomi di di dalam negeri masih sangat tinggi karena belum adanya berbagai kepastian. Karena itu, barangkali yang perlu dilakukan adalah mempertahankan stabilitas makroekonomi sembari memperbaiki fondasi mikroekonominya.

Realisasi investasi di Indonesia, misalnya, saat ini belum ideal karena dominasi pemerintah masih lebih tinggi dibanding dengan swasta. Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi Manajemen Universitas Indonesia (LPEM UI), Dr Muhammad Ichsan, memperkirakan peran investasi riil pemerintah memberi sumbangan signifikan 2004, karena akan naik sekitar 8,5%. Jika kontribusi anggaran pembangunan untuk investasi riil 20% dari PDB (produk domestik bruto), hal itu berarti akan menyumbang 50% dari laju pertumbuhan investasi tahun 2004.

Muhammad Ichsan menunjuk peran investasi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Pertamina, Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Perusahaan Gas Negara (PGN), cukup signifikan. Pada tahun 2004, ketiga BUMN akan menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Adapun investasi dari swasta dan domestik masih terbatas pada sektor minyak dan gas (migas) dan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Namun, sektor swasta akan mulai melakukan akselerasi peningkatan investasi pada 2005-2006. Konsumsi masyarakat juga akan meningkat, terutama pada kuartal pertama tahun 2004, bersamaan dengan pemilu Legislatif.

Angka Pengangguran

Namun Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofyan Wanandi mengingatkan, peningkatan angka pengangguran dari sektor kehutanan dan perkayuan akan meledak. Ini terkait dengan pemberlakuan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 126 yang akan diberlakukan pada 2004. Hal itu akan memperketat industri perkayuan beroperasi.

Kebijakan Departemen Kehutanan yang semakin mengurangi jatah tebang tersebut diperkirakan akan mengakibatkan banyak perusahaan kehutanan tutup. Penganggur pada tahun 2004 jumlahnya sudah sekitar 40 juta, maka setidaknya akan bertambah satu juta lagi dari sektor kehutanan dan perkayuan.

Kepmen Kehutanan Nomor 126 tersebut membatasi luas areal dan jumlah pohon yang boleh ditebang.

Selain itu, dana reboisasi juga wajib dibayar langsung setahun. Peraturan tersebut dipastikan akan membuat banyak industri perkayuan tutup, karena harus mengikuti peraturan yang semakin ketat, tapi di sisi lain mesti bersaing dengan penebang liar (illegal logging).

Ichsan juga menekankan tentang perlunya stabilitas ekonomi, terutama dalam Pemilu 2004. Adapun yang tak kalah penting adalah kepemimpinan yang akan ditentukan dalam pemilihan presiden pada 2004 itu juga. Memilih presiden yang tepat berarti akan menjamin terciptanya iklim ekonomi yang kondusif.

Kendati demikian, mengingat kondisi produktivitas dan modal belum pulih seperti sebelum krisis, angka pertumbuhan ekonomi pun hanya akan berkisar 4%-6% pada tahun depan. Sebab, indeks institusi nyaris semuanya negatif. Ujung-ujungnya yang menjadi masalah adalah iklim investasi. Begitu pula soal penegakan hukum yang lemah, mengakibatkan ketidakpastian dan menimbulkan biaya tinggi. Padahal, kepastian hukum ini yang diinginkan para investor.

Sementara itu, indeks buruh, dari segi legal, menurut Ichsan, tidak terlalu buruk. Namun ia menyebutkan keluhan para investor dalam segi pelaksanaannya yang tidak jalan. Keluhan juga dialamatkan pada aspek infrastruktur, yang di negara-negara lain mengalami perbaikan. Ironisnya, di Indonesia justru mengalami penurunan, baik kualitas maupun kuantitas pembangunan infrastrukturnya.

Sofyan Wanandi mengatakan, selain sektor kehutanan dan perkayuan, angka pengangguran juga akan dikontribusikan dari industri tekstil, yang sepertinya sulit dibangkitkan. Belum lagi ditambah dengan 10% jumlah angkatan kerja yang tidak mendapat pekerjaan setiap tahun. Dengan kata lain, pada 2004 masih akan menjadi tahun sulit bagi ketenagakerjaan.

Tersita Pemilu

Apalagi pemerintah dan dunia usaha, perhatiannya tersita pada pelaksanaan pemilu. Hampir semua pengusaha mengerem target yang seharusnya. Mereka masih khawatir, apakah pemilu bisa berlangsung damai dan lancar, serta menghasilkan pemimpin seperti yang diharapkan.

Sofyan Wanadi yang juga Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPPN) memperkirakan, perlu sekitar dua tahun bagi sektor usaha untuk dapat menyerap tenaga kerja. Selain faktor pemilu, dari sisi teknis, daya serap sektor usaha terhadap tenaga kerja juga terbatas. Pendirian pabrik, misalnya, minimal setahun untuk membangun pabrik, sedangkan enam bulan hingga satu tahun untuk mengurus perizinan yang sarat dengan birokrasi.

Terkait dengan daya serap dunia usaha terhadap tenaga kerja, Sofyan menjelaskan, hal itu akan sangat bergantung pada kebijakan pemerintah dan pajak yang diberlakukan. Dia menilai, selama ini pemerintah hanya membuat payung untuk kebijakan mengenai dunia usaha, tetapi isinya kosong sehingga sering menimbulkan berbagai penyimpangan, baik oleh aparat maupun pengusaha.

Di sisi lain, lanjut Sofyan, kebijakan pemerintah juga tidak berkesinambungan, dari tingkat pusat sampai daerah. Adanya otonomi daerah (otda) tidak membuat pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan kemampuan daerahnya, tetapi justru menerapkan peraturan yang semakin membebani pengusaha. Otda justru mendorong kepala daerah berlomba membuat peraturan, sehingga sering tumpang tindih dan membebani dunia usaha.(Wahyu Atmadji-82i)