Penyaluran Kredit P4K Rp 11,9 Miliar

GROBOGAN- Penyaluran kredit untuk proyek peningkatan pendapatan petani dan nelayan kecil (P4K) di Kabupaten Grobogan mencapai Rp 11,9 miliar. Demikian pernyataan Sekda Grobogan Drs H Sutomo HP SH MM, di Gedung Riptaloka Setda, kemarin.

Ia mengatakan itu ketika membuka seminar "Penguatan Kapasitas Kelompok Petani-Nelayan Kecil (KPK)", yang diadakan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LP2SP) Semarang.

Penyaluran kredit itu dinilai cukup besar dan sukses, meskipun penyalurannya dihitung dari pelaksanaan P4K pada 1999 hingga September 2003.

"Sukses karena tidak ada masalah. Bahkan aman dari kemacetan dan kasus. Padahal, SDM penggunanya relatif rendah dibanding dengan kelas pedagang," kata Sekda. Memang dari 627 KPK di Grobogan, dilaporkan telah mengembalikan pokok dan bunga ke BRI yakni Rp 13,8 miliar. Bahkan, KPK itu tercatat mempunyai tabungan beku di BRI yaitu Rp 412,2 juta, sedangkan di kelompok 216,3 juta.

Realisasi Kredit

Meski demikian, diakui ada juga nilai tunggakannya, meskipun tidak banyak, yaitu Rp 380,4 juta atau sekitar 2,36% dari besarnya realisasi kredit. "Tunggakan itu tergolong wajar karena nilainya kecil dibanding dengan tingkat keberhasilannya," ujar Sekda. Dikatakannya, sejak awal, P4K mengarah pada usaha-usaha produktif di desa-desa, terutama dari pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan.

Untuk menunjang itu, pihak proyek menggandeng Departemen Pertanian dan BRI. Instansi itu diminta mendidik dan membantu petani nelayan, serta masyarakat miskin di pedesaan, melalui usaha produktif yang dimodali pemerintah melalui APBN. Dengan demikian, mereka diharapkan mampu meningkatkan pendapatan. Karena itu, mereka terbebaskan dari jurang kemiskinan.

"Mereka terus dimotivasi Dinas Pertanian untuk bergabung ke dalam KPK. Bahkan, mereka ditumbuhkembangkan kemampuannya sampai mampu mengubah pola hidup tradisional menjadi pola usaha mandiri," papar Sekda.

Dari 3-5 KPK di Ngaringan dan Wirosari yang ditangani secara serius, ternyata belakangan ini telah mampu terciptakan usaha simpan pinjam. Bahkan, 4 gabungan KPK di Ngaringan berhasil mendirikan lembaga keuangan mikro (LKM) atau koperasi.

Dalam menunjang kegiatan itu Pemkab pun menyalurkan pinjaman modal yakni Rp 1,2 miliar. Bahkan, dari nilai pinjaman tersebut sampai 15 November 2003, tidak didapati indikasi tunggakan. Pinjaman tadi diberikan pada 114 KPK, 10 gabungan KPK dan 4 LKM yang menggunakan pola kerja sama dengan P4K dari dana APBN. (A23-82i)