Pinjaman Terakhir IMF Cair Awal Desember

JAKARTA- Kepala Perwakilan IMF untuk Indonesia, David Nellor memperkirakan, pinjaman dari IMF yang merupakan bagian terakhir dari paket pinjaman program IMF, akan cair pada awal Desember mendatang.

"Pencairan saya harap pada bulan Desember, jika dewan eksekutif IMF setuju, Indonesia akan mendapat kucuran yang terakhir sekitar 490 juta dolar AS," kata Nellor di Jakarta, Kamis (20/11).

Namun, menurut dia, hingga kini jadwal pertemuan dewan eksekutif IMF belum ditentukan. Sebab, hingga kemarin masih harus menunggu sejumlah perbaikan program yang dilakukan Pemerintah Indonesia berkaitan dengan "kaji ulang" yang dilakukan tim IMF pekan lalu.

"Pertemuan board belum ada jadwalnya karena perbaikan program oleh Pemerintah belum selesai. Kalau sudah usai, board akan dijadwalkan waktu pertemuannya," katanya.

Mengenai kepastian waktu pencairan, Nellor belum bisa menjamin. Namun diperkirakan sesudah Lebaran atau sebelum pelaksanaan pertemuan CGI pada 12 Desember.

Adapun isu yang dibahas dalam review Letter of Intent (LoI) disebutkannya, antara lain seperti kinerja makroekonomi, pelaksanaan anggaran, kebijakan moneter dan perbankan, reformasi kelembagaan, kinerja BPPN, dan beberapa isu lain.

Nellor juga memperkirakan, kondisi makroekonomi pada 2004 akan membaik karena ada tanda-tanda positif, seperti peningkatan ekonomi domestik yaitu meningkatnya penjualan sektor riil dan konsumsi masyarakat.

"Kondisi ekonomi regional diperkirakan akan menguat sehingga meningkatkan ekspor, sedangkan proyeksi Pemerintah seperti yang diperkirakan akan tercapai," katanya.

Kasus BNI

Mengomentari kasus pembobolan Letter of Credit (L/C) di Bank BNI yakni Rp1,7 triliun, Nellor mengatakan, hal itu dapat berdampak negatif terhadap investor, karena di dalam LoI sudah dimuat mengenai aturan-aturan guna perbaikan bank-bank Pemerintah.

"Hal ini harus menjadi perhatian karena kini ada kesan kuat dari investor, yang mempertanyakan performance bank-bank Pemerintah, seperti dalam praktek penyaluran kredit dan pelaksanaan good governance," katanya.

Menurut dia, jika dilihat dari butir-butir LoI ada beberapa hal mengenai aturan-aturan bagi bank-bank Pemerintah, seperti perlunya aturan untuk menambah komisaris independen untuk menguatkan performance bank-bank BUMN.

Dalam kasus BNI, Pemerintah seharusnya berusaha meningkatkan governance, sedangkan Meneg BUMN harus memprioritaskan hal tersebut.

Selain itu, secara kuat juga dibutuhkan pengawasan dari bank sentral untuk memastikan pengawasan berjalan sesuai dengan aturan. (ant-82i)