Ada yang Hendak Menggagalkan Pemilu

-- Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengungkapkan data intelijen yang sangat penting kita cermati. Dalam forum rapat kerja dengan Komisi I DPR, dia mengemukakan ada upaya menggagalkan pemilihan umum (pemilu) melalui tiga cara. Pertama, sabotase melalui pengajuan judicial review peraturan pemilu agar proses tidak selesai pada waktunya. Akibatnya, pemilu gagal. Kedua, kemungkinan terjadi benturan antarmassa pendukung partai sehingga terjadi kekacauan yang memengaruhi pelaksanaan pemilu. Ketiga, politik uang terhadap petugas penghitung suara.

-- Pertengahan Oktober lalu Ketua MA Bagir Manan melimpahkan 15 perkara permohonan uji atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu termasuk UU yang langsung berkaitan atau bisa memengaruhi pelaksanaan atau hasil pemilu. Yakni, UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sejak awal November ini Mahkamah Konstitusi memulai sidang-sidang pembahasan. Melihat jumlah perkara yang dibahas sangat mungkin pembahasan tiga UU yang berkait dengan pemilu, apalagi jika harus direvisi, belum selesai sebelum pemilu berlangsung.

-- Mengajukan judicial review sebuah UU atau peraturan ke Komisi Konstitusi yang terbuka bagi siapa saja. Termasuk partai politik, pihak, atau kekuatan dengan tujuan tertentu. Misalnya, bukan hanya untuk mengoreksi isi UU karena dinilai tak adil atau keliru. Melainkan, untuk tujuan lain seperti data temuan intelijen itu. Proses judicial review bisa lama. Namun dalam proses itu tidak ada ketentuan yang menyebutkan bahwa hal tersebut akan membatalkan peraturan yang sudah dinyatakan berlaku. Namun data itu tetap harus diwaspadai karena pihak yang menginginkan pemilu gagal tentu tidak akan berhenti berusaha.

-- Praktik politik uang sekarang sudah meluas. Tak hanya dalam pemilihan bupati atau walikota, tetapi juga dalam kegiatan lain. Dalam perekrutan calon wakil rakyat, banyak partai politik mengumumkan hal itu secara terbuka. Bahkan konvensi calon presiden oleh Partai Golkar sudah berbau politik uang. Bukan tak mungkin praktik yang sama ditujukan ke pelaksana pemilu. Data intelijen menunjukkan kemungkinan petugas penghitung suara bakal jadi sasaran. Itu merupakan peringatan penting bagi petugas bersangkutan serta Panwas Pemilu, yang terdiri atas sosok-sosok independen, untuk bekerja sangat cermat.

-- Benturan massa pendukung partai politik peserta pemilu sangat mungkin terjadi. Pemilu yang lalu memberikan pengalaman pada kita tentang masalah itu. Belakangan ini, selagi pemilu masih sangat jauh, bentrokan sudah terjadi. Yang paling keras bentrokan massa pendukung PDI-P melawan pendukung Partai Golkar di Buleleng, Bali. Sempalan partai yang makin banyak membuka kemungkinan bentrok massal kian gampang pecah. Pengalaman juga menunjukkan bentrokan massa semacam itu belum pernah memengaruhi langsung pelaksanaan pemilu atau hasilnya. Menjadi tugas para pemimpin partai dan aparat keamanan untuk mencegah bentrokan tak berkembang menjadi kekacauan.

-- Rasanya tidak ada elemen bangsa ini yang menghendaki pemilu gagal. Harapan sangat besar bahwa pemilu dengan sistem baru membawa perubahan dalam kehidupan bangsa. Perubahan dalam sistem dan tatanan politik serta figur-figur pemimpin bangsa yang terpilih. Yaitu, pemimpin yang benar-benar masih memiliki sense of crisis dan mau bekerja keras mengakhiri krisis. Bukan yang mendahulukan kepentingan pribadi, kelompok, atau partai. Sejak sekarang waktu harus digunakan sebaik-baiknya oleh seluruh elemen bangsa untuk menjalin kerja sama dan mendukung segenap jajaran KPU-Panwas Pemilu dari pusat sampai ke daerah agar pemilu berhasil.