Masukan Masyarakat dalam Pembentukan TPK

- Sebanyak 223 nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pekan lalu diumumkan di media massa. Mereka adalah nama-nama yang telah lolos seleksi yang dilakukan sebuah tim dari 513 orang yang melamar untuk menjadi anggota dan pimpinan KPK. Dari jumlah itu, akan dipilih 10 nama yang oleh tim akan diajukan kepada Presiden untuk ditetapkan siapa yang menjadi pemimpin komisi. Dalam Pasal 6 PP No 19/2000 ditetapkan, tim dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua masing-masing merangkap sebagai anggota dengan sedikitnya 10 dan paling banyak 25 anggota.

- Pengumuman di media massa dengan maksud agar masyarakat bisa mengontrol nama-nama tersebut. Mereka bisa memberikan masukan kepada tim seleksi nama-nama yang pantas untuk dipilih atau tidak dipilih karena berbagai faktor. Misalnya seseorang tidak layak duduk di TPK karena memang tidak layak diberi kepercayaan untuk itu. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Misalnya karena track record yang memang kurang mendukung, faktor pendidikan, latar belakang, atau pengalaman. Semua itu tentu cuma diketahui oleh orang atau warga masyarakat yang dekat atau pernah dekat dengan nama-nama tersebut. Atau bahkan pernah bekerja sama dalam sesuatu aktivitas dan lembaga.

- Untuk mencapai tujuan tersebut, publikasi seharusnya dibuat sedemikian rupa agar bisa menjangkau tiap lapisan masyarakat dan seluas-luasnya. Bila perlu semua media bisa digunakan. Baik media cetak maupun elektronik. Sebab, setiap media mempunyai kekurangan dan kelebihan. Sampai pekan kedua, pekan ini, hal tersebut belum terasa. Publikasi masih sangat terbatas. Dengan sendirinya masyarakat yang mengetahui publikasi tersebut sangat mungkin juga sangat terbatas. Padahal, dari masyarakat yang terbatas itu belum tentu ada, apalagi mengharap banyak orang, bisa, mau atau mampu memberikan masukan. Yang paling bisa diharapkan adalah mereka yang kenal dengan nama-nama dalam publikasi.

- Peran serta masyarakat mengontrol mereka yang duduk dalam TPK sangat penting. Karena itulah, kesempatan untuk menyampaikan masukan dalam waktu satu bulan ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita turut mengharap mereka yang mempunyai masukan tentang figur tertentu dalam daftar tersebut tidak segan untuk menyampaikan kepada tim seleksi. Rasanya hanya warga masyarakat, yaitu mereka yang kenal figur-figur itu dengan baik, tahu persis mana yang bisa dipercaya, jujur, punya integritas tinggi, dan mau bekerja keras untuk kepentingan negara dan bangsa. Warga masyarakat yang bebas dari pamrih terhadap seseorang untuk duduk pada posisi tersebut, tentunya.

- Kita berharap sangat banyak terhadap tim ini kelak. Terutama setelah belajar dari pengalaman tentang berbagai tim yang telah dibentuk selalu gagal di tengah jalan. Sejak Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang. Jangan sampai tim yang terbentuk nanti lagi-lagi tak ubahnya bagai macan kertas. Rontok ketika berhadapan dengan koruptor yang menggunakan kekuasaannya. Tak berdaya ketika harus menghadapi tembok-tembok baja yang dibangun oleh para penyeleweng namun mempunyai kedudukan strategis dalam jenjang pemerintahan. Kita yakin, betapa korup dan bobrok pemerintahan sekarang, masih ada orang yang mempunyai nurani, mendukung TPK.

- Secara kebetulan dalam masyarakat sudah mulai tumbuh semangat untuk memerangi korupsi. Organisasi massa besar, NU dan Muhammadiyah, mempunyai tekad sama untuk memberantas korupsi. Jika kader-kadernya yang duduk di pemerintahan dan lembaga lain konsisten mengamalkan bersama tekad tersebut, itu akan merupakan kekuatan sangat besar. Kadin sudah mencanangkan tekad antisuap. Jika para pengusaha nasional kukuh mendukung tekad tersebut, itu juga merupakan kekuatan besar untuk ''mematikan'' aparat yang korup. TPK jika sudah terbentuk kelak harus bisa menjadi pemukul terakhir untuk mewujudkan tekad-tekad tersebut.