Diusulkan, Perpanjangan Darurat Militer

GAYA SBY: Menkopolkam Susilo B Yudhoyono berbicara dengan Kapolri Jenderal Pol Da'i Bachtiar sebelum mengikuti Sidang Kabinet yang membahas darurat militer di Naggroe Aceh Darussalam (NAD) di Gedung Utama Sekneg, kemarin. Sidang tersebut dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri. (55i)

JAKARTA-Rakor Polkam yang dipimpin Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Senin (3/11), sepakat untuk mengusulkan perpanjangan masa darurat militer di Aceh Nanggroe Darussalam (NAD) dalam waktu enam bulan seusai berakhirnya tahap I pada 19 November mendatang.

Menurut Menkeh HAM Yusril Izha Mahendra, perpanjangan itu diusulkan karena masih ada target yang belum tercapai pada masa 19 Mei-19 November.

Keputusan rakor itu akan dibawa ke sidang kabinet terbatas di Istana Negara, Senin siang, yang langsung dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri.

Namun pemerintah menyatakan akan berkonsultasi dengan DPR sebelum memperpanjang darurat militer, dan pengumuman perpanjangan itu akan dilaksanakan minggu depan oleh Presiden dalam sidang kabinet paripurna.

Ia mencontohkan target yang belum tercapai adalah senjata GSA yang disita baru 30%, serta belum seluruh anggota GSA tertangkap, tewas atau menyerahkan diri. Di tubuh GSA terdapat faksi-faksi, seperti militer dan ideologis, dan mengutip keterangan Menko Polkam, penanganan faksi ideologis ini yang paling sulit.

Sementara itu, Menko Polkam SB Yudhoyono (SBY) dalam jumpa pers seusai sidang kabinet terbatas di gedung utama Setneg, Senin (3/11) mengatakan, Presiden setuju agar dalam perpanjangan darurat militer dilakukan pengembangan dan penajaman dari operasi terpadu yang sedang berjalan.

''Menurut laporan Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD), sasaran-sasaran yang dicapai dalam operasi terpadu antara lain bahwa GAM diidentifikasi telah mengubah taktik dan metode yang tadinya perang bergerak menjadi gerilya murni,'' kata dia, didampingi Kapolda NAD Irjen Bahrumsyah, PDMD Mayjen Endang Suwarya dan Gubernur NAD Abdullah Puteh.

Menurut SBY, panggilan akrabnya, senjata-senjata dan alat tempur milik GSA disimpan, personelnya bersembunyi dan membaur dengan masyarakat.

Meskipun persenjataan GSA telah dapat dilumpuhkan sekitar 25%, personel gerombolan itu tetap dinilai merupakan kekuatan berbahaya jika belum dituntaskan.

''PDMD juga menyampaikan perlunya perpanjangan darurat militer untuk lebih memaksimalkan kehidupan di Aceh.'' (ant,dtc-13)