Pemkot Akan Cetak Sendiri Buku Paket

• Pakai Kertas Buram Sumbangan Pejabat dan Warga

BALAI KOTA - Pemerintah Kota akan mencetak sendiri buku paket bagi siswa SD, SLTP, dan SMU. Kertas yang akan digunakan adalah kertas buram. Kertas tersebut bantuan dari masyarakat dan pejabat serta pembelian dengan anggaran Pemerintah Kota.

Wali Kota H Sukawi Sutarip akan menyumbangkan 1.000 rim kertas buram dan Sekda 500 rim. Pejabat eselon II (kepala dinas/badan/asisten) di lingkungan Pemerintah Kota akan menyumbangkan 250 rim.

''Begitu juga eselon III (camat dan kepala bagian). Namun saya tidak ingat berapa rim,'' kata Sukawi Sutarip, seusai melantik Komite Sekolah Nusaputera di ruang VIP Wali Kota, Senin (3/11).

Ada pula bantuan dari Ardin 500 rim, Kelompok Pengusaha Peduli Sosial (KPPS) 4.000 rim, serta Yayasan dan Komite Sekolah Nusaputera 600 rim. ''Kekurangannya akan ditutup dengan anggaran pemerintah. Dari kertas itu nanti bisa dicetak berjuta-juta buku.''

Pencetakan buku paket itu dilakukan Pemerintah Kota. Dia menyatakan langkah itu cukup efektif dan menekan biaya. ''Sejak semula sekitar Rp 50 miliar bisa ditekan sampai Rp 5 miliar.''

Dia meminta buku paket itu dibuat Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Kota Semarang. Bahan ajar diusahakan dapat digunakan lima tahun. Setiap tahun akan ditambah suplemen untuk pengembangan akademik.

Dia mengatakan, selama ini sering mendapat keluhan dari masyarakat tentang mahalnya buku paket. Selain itu buku paket berganti setiap tahun. Padahal, isi sama, hanya dibolak-balik.

Karena itulah dia ingin membuat buku paket murah, namun efektif dan efisien. Buku itu tidak harus dicetak dengan kertas mahal. Yang penting isinya lengkap.

Dia meminta langkah Pemerintah Kota itu tidak dipersepsikan secara keliru. Upaya itu tidak akan mematikan usaha percetakan.

''Yang perlu kita tingkatkan lebih dulu memang sumber daya manusia. Setelah bisa sekolah menjadi pandai, bisa berproduksi, sehingga akhirnya menggunakan percetakan.''

Dia menyatakan prihatin karena masih banyak lulusan SLTP ke bawah, yakni sekitar 50%.

Dari sejumlah itu yang lulus SLTP hanya 23%, sedangkan sisanya lulus SD atau tidak mengenyam pendidikan dasar.

''Ini yang menjadi beban. Jadi harus dihilangkan. Sumber daya manusia harus ditingkatkan, sehingga pintar dan memiliki daya beli,'' kata dia. (G7-45g)