Ekonomi Korea Utara Segera Bangkrut

SEOUL - Kebangkrutan ekonomi Korea Utara hanya masalah waktu. Korea Selatan seharusnya bersiap-siap menghadapi keadaan darurat yang dapat menelan biaya tiga kali hasil ekonominya setiap tahun, kata lembaga pemeringkatan Standard and Poor (S&P), Senin kemarin.

John Chambers, direktur pelaksana bidang pemeringkatan kedaulatan negara pada lembaga S&P, mengatakan peringkat kedaulatan Korea Selatan (Korsel) kemungkinan tidak berubah, meski Korut menarik diri dari pembicaraan mengenai ambisi nuklir Pyongyang.

''Menurut hemat kami, kebangkrutan Korut hanya soal waktu. Sebab, model ekonomi yang diterapkannya saat ini tidak berkelanjutan,'' kata Chambers kepada wartawan.

Dia mengatakan, perkiraan mengenai kerugian kebangkrutan ekonomi Korut - dan akibatnya pada negara itu sendiri - bagi Korsel yang kapitalis berkisar dari 40 persen sampai 300 persen GDP tahunan Korsel. Kerugian itu berarti sekitar 190 miliar dolar (sekitar Rp 1.615 triliun) sampai 1,4 triliun dolar (sekitar Rp 11.900 triliun), jika persentase tersebut didasarkan pada GDP Korsel saat ini, yang sebesar 480 miliar dolar (sekitar Rp 4.080 triliun).

Butuh Biaya Besar

Sebagian kalangan memperkirakan biaya yang dibutuhkan Korsel untuk meredam dampak keambrukan Korut akan melebihi anggaran reunifikasi Jerman sebesar 750 miliar dolar (sekitar Rp 6.375 triliun).

Badan pemeringkatan kredit itu, seperti para pesaingnya, memandang krisis nuklir Korut sebagai isu kunci yang membatasi pemeringkatan kredit Korsel. S&P memberikan peringkat di bawah A kredit untuk kategori mata uang asing jangka panjang bagi Korsel.

Tetapi Chambers mengatakan, situasi politik dalam negeri Korsel juga dapat memengaruhi peringkat kreditnya. Sebab, situasi politik tersebut dapat memengaruhi komitmen pemerintah untuk mendorong reformasi lebih lanjut.

Presiden Roh Moo-hyun mengejutkan negara itu ketika dia mengusulkan referendum bulan depan mengenai kekuasaannya. Usulan referendum yang baru kali pertama terjadi dalam sejarah Korsel tersebut, dilontarkan setelah pembantu dekatnya ditangkap dengan tuduhan menerima suap. Namun tanggal pelaksanaan referendum tersebut, dan bahkan apakah ia jadi diselenggarakan atau tidak, masih belum jelas.

Pemeringkatan oleh S&P, yang pandangan-pandangannya punya arti penting karena memengaruhi suku bunga yang dibayarkan negara itu untuk pinjaman-pinjamannya, menempatkan Korsel pada kelompok yang sama dengan Malaysia, Hongaria, dan Israel.

Seoul Tercengang

Sekalipun unifikasi telah lama menjadi cita-cita yang dinyatakan Korsel, Seoul tercengang oleh kerugian yang ditanggung Jerman Barat yang jauh lebih kaya ketika menerima Jerman Timur, yang lebih makmur dibandingkan dengan Korut.

Para ahli ekonomi Korsel memperkirakan bahwa unifikasi akan membuat Seoul mengeluarkan biaya, mulai dari 200 miliar dolar (sekitar Rp 1.700 triliun) selama 10 tahun sampai enam kali jumlah itu dalam jangka pendek, bergantung pada situasi.

Fokus diplomatik dalam waktu dekat adalah, apakah Korut akan bergabung atau tidak dengan putaran perundingan enam negara bersama Cina, AS, Korsel, Jepang, dan Rusia. Pekan lalu, Pyongyang setuju secara prinsip untuk memulai kembali perundingan.

Tetapi Chambers mengatakan, arti penting terbesar dari peringkat kredit Korsel bukan terletak pada perundingan itu sendiri. Dia mengatakan, ''garis merah'' krisis yang telah berlangsung setahun itu adalah Korut kini mengembangkan senjata nuklir.(rtr-ben-46)