Jaringan Pipa-pipa yang Terbengkalai

- Ada yang sangat janggal tentang enam proyek perpipaan jaringan air bersih di Kabupaten Grobogan. Proyek itu mangkrak atau tidak berfungsi sama sekali. Padahal, ada proyek yang sudah lama selesai digarap, sejak tahun anggaran 1995. Yaitu jaringan pipa ke Desa Kandangan, Kecamatan Klambu. Namun proyek delapan tahun lalu itu sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan dioperasikan untuk mengalirkan air bersih ke desa tersebut. Keadaan sama terjadi pada proyek yang lebih baru. Yakni yang digarap tahun 1999 untuk Desa Ngraji dan Karanganyar, Kecamatan Purwodadi, dan tahun 2001 untuk Desa Tuko, Kecamatan Pulokulon; Banjarsari Kecamatan, Kradenan; dan Sindurejo Kecamatan Toroh.

- Pertanyaannya, mengapa proyek sangat penting untuk rakyat pedesaan itu terbengkalai? Keterangan sementara menunjukkan dua sebab. Ada pipa-pipa pada jaringan baru itu yang rusak atau jaringan induknya yang rusak. Jaringan pipa yang rusak atau pecah terjadi di Desa Karanganyar, Ngraji, dan Kandangan. Di Tuko, air tidak bisa mengalir ke jaringan baru karena ada gangguan teknis pada pipa induk dari Sendang Coyo. PDAM Grobogan berkeberatan menerima proyek baru itu, karena untuk memperbaiki dibutuhkan biaya besar. Ada yang sudah mendapat bantuan anggaran perbaikan dari Menkimpraswil Rp800 juta, namun dananya malah dialihkan ke desa lain.

- Pertanyaan berikutnya, mengapa Pemerintah Kabupaten Grobogan pada waktu itu tidak segera menangani agar bisa berfungsi? Atau bahkan meneliti lebih dahulu mengapa jaringan baru itu begitu cepat rusak? Karena perencanaan, kualitas bahan, penggarapan, atau faktor lain? Mengapa keterbengkalaian itu dibiarkan terlalu lama? Bukankah hal itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan pipa baru itu makin parah? Dalam keadaan sekarang, tentu sudah sulit untuk mencari sebab kerusakan yang tepat. Proyek sudah berusia terlalu lama meskipun belum pernah secara resmi diserahkan kepada PDAM. Tak urung keadaan itu menimbulkan kecurigaan tentang kemungkinan ada penyelewengan.

- Proyek air minum di berbagai daerah dalam beberapa tahun belakangan ini banyak masalah. Tidak hanya di Grobogan. Misalnya di Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Rembang, dan banyak daerah lain di provinsi ini. Baik yang menggunakan dana APBD, bantuan provinsi, bantuan pemerintah pusat, maupun sumber lain. Misalnya pinjaman dari Bank Dunia. Ada indikasi terjadi berbagai penyimpangan. Ada yang menyangkut kualitas bahan, mark up harga-harga, dan lain-lain. Akibatnya, proyek tidak beres, sementara ketika jatuh tempo mencicil utang tiba, menjadi beban terlalu berat bagi pemeraintah kota atau kabupaten. Akhirnya toh dibebankan kepada rakyat pelanggan PDAM.

- Kejadian di Grobogan pada dasarnya baru salah satu contoh nasib dari banyak proyek lain di berbagai daerah. Proyek yang bertujuan menyejahterakan rakyat kecil di pedesaan malah tak mencapai tujuan. Ada yang terbengkalai, cepat rusak karena pembangunan menyalahi bestek, tak sesuai dengan harapan karena tidak seluruh dana mencapai sasaran akibat pungli, dan lain-lain. Hal itu terus terjadi sejak Orde Lama, Orde Baru, sampai era sekarang. Yang lebih menyedihkan, seperti di Grobogan, rakyat kecil sudah diberi janji-janji tentang hasil pembangunan yang bakal dinikmati. Warga desa di sana bakal tak lagi harus berjalan berkilometer untuk memperoleh kebutuhan hidup dari alam itu. Namun janji itu blong.

- Warga pedesaan di sana tentu sama kecewanya dengan Wakil Bupati Bambang Pudjiono SH yang baru-baru ini meninjau proyek itu. Kekecewaan itu bahkan sudah jauh lebih lama. Ada yang kecewa sejak 1995 ketika proyek rampung dan air tak juga mengalir. Namun tampaknya mereka memilih diam. Tahun itu bukan era yang memungkinkan rakyat mengeluh secara terbuka. Apalagi mengkritik pemerintah. Sekarang, Wakil Bupati sudah memberikan jalan keluar. Untuk perbaikan agar diajukan anggaran ke APBD. Rakyat di sana, khususnya di enam desa yang memperoleh jaringan pipa, menunggu langkah cepat aparat terkait. Mereka ingin melihat bukti nasibnya benar-benar diperhatikan pemerintah.