
| Kamis, 30 Oktober 2003 | Sala |
SK Pemberhentian Sekda Diminta Ditinjau
WONOGIRI- Berita Bupati Wonogiri H Begug Poernomosidi SH mencopot Drs H Triwibowo MM dari jabatan Sekda dan melantik penggantinya, Drs Mulyadi MM (Suara Merdeka, 29/10), menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Namun, masalah sebenarnya yang telah memicu pencopotan jabatan Sekda itu, masih menjadi pertanyaan yang belum mendapat jawabannya. Bupati, Rabu (29/10), seusai menghadiri rapat paripurna DPRD Wonogiri, keberatan menjelaskan apa yang mendasari pencopotan itu. Dia hanya menyatakan, itu sudah sesuai dengan prosedur. Ditanya bagaimana dia menyikapi kemungkinan munculnya gugatan hukum dari Triwibowo? Bupati mengatakan singkat, "Wait and see". Kemudian dia buru-buru naik mobil untuk menghindari pertanyaan wartawan. Muncul isu, pencopotan dilakukan karena ada indikasi Triwibowo akan mencalonkan bupati. Diduga, berawal dari isu itu, bisa jadi kemudian ditandingi dengan manuver pemecatan. Isu lain menyatakan, pemecatan itu diduga berkait dengan muatan politis. Sebab ada yang menilai manuver Triwibowo selama ini dipandang cenderung berpihak ke Partai Golkar, bukan ke pilihan PDI-P sebagaimana partainya Bupati Begug. Tapi, isu tentang pencalonan Bupati dan isu yang terkait dengan masalah politis ini, Rabu (29/10), dibantah oleh Triwibowo dan Ketua DPD Partai Golkar Wonogiri, dr Y Sumarmo. Triwibowo mengatakan, dirinya belum pernah melontarkan kehendaknya untuk mencalonkan sebagai Bupati Wonogiri periode 2005-2010. "Saya belum pernah mempunyai gagasan itu, walau sebenarnya untuk mencalonkan pun itu sangat mungkin bagi saya. Apalagi kalau persyaratan formal tentang pendidikan untuk bupati, minimal ternyata hanya lulusan SMA, misalnya," katanya. Dia menyatakan, dirinya tidak memiliki hubungan politis dengan Partai Golkar. Hal ini disadari karena posisinya sebagai PNS, sesuai dengan perundang-undangan yang ada, dituntut harus netral dan tidak boleh berpihak pada salah satu kekuatan parpol. Penegasan sama juga dikemukakan oleh Ketua DPD Partai Golkar Wonogiri, dr Y Sumarmo, yang juga Wakil Bupati (Wabup) Wonogiri. "Sekadar untuk menghadiri acara Golkar pun Pak Tri itu tak pernah saya undang. Sebab, saya menyadari posisinya sebagai PNS dituntut netral. Jadi tidak betul kalau pencopotan itu berkait dengan isu dia berpihak ke Golkar. Apalagi dia itu tidak pernah jadi pengurus dan juga tidak pernah jadi anggota Partai Golkar," tandasnya. Tidak Etis Partai Golkar Wonogiri, dia menambahkan, juga belum pernah menggagas pemunculan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Wonogiri untuk periode mendatang. "Itu tidak etis, sebab bupati dan wakil bupati yang sekarang saja masih meger-meger (menjabat-Red)," katanya. Partai Golkar Wonogiri, tandasnya, kini berkonsentrasi penuh untuk menghadapi upaya pemenangan Pemilu 2004, dan belum pernah menggagas tentang kandidat siapa calon bupati maupun wakilnya. "Jadi, kalau sampai muncul isu Pak Tri dicopot karena berkait dengan Golkar, itu saya bantah karena tidak betul," tutur Sumarmo. Berkait dengan pencopotan itu, Drs Triwibowo MM menyatakan, kaget dan tak habis mengerti mengapa sampai terjadi begitu. Sebab, sejauh ini dia merasa tidak punya salah, bahkan diperiksa Bapekab (Badan Pemeriksa Kabupaten-Red) pun itu tidak pernah. "Kesalahan saya ini sebenarnya apa, mengapa saya sampai diberhentikan begini ?" Triwibowo mengaku, kalau pagi tadi (Rabu 29/10), dirinya menghadap Bupati, untuk menyampaikan permohonan terhadap kemungkinannya keputusan pemberhentiannya itu dapat ditinjau kembali. Dia mengatakan, kini masih bingung untuk menyikapi nasib pemberhentian mendadak pada dirinya itu. "Saya masih mencoba menunggu jawaban dari Pak Bupati atas permohonan yang pagi tadi saya sampaikan. Saya juga berusaha menunggu lima sampai enam hari untuk bagaimana saya harus menentukan sikap selanjutnya," katanya.(P27-14i) |