logo SUARA MERDEKA
Line
  Kamis, 30 Oktober 2003 Berita Utama  
Line

Pemilu 2004

Cetak Braille Lebih Murah ketimbang Alih Suara

PADA pemilu sebelumnya, kelompok penyandang cacat, termasuk salah satu kelompok yang terpinggirkan. Sebagai warga negara, mereka masih dianggap sebagai kelompok kedua. Padahal jumlah mereka cukup besar. Dari perkiraan PBB, jumlah penduduk cacat (difable) ini tidak kurang dari 10 persen penduduk.

Seperti di Indonesia, Pemilu 2004 mendatang mencoba mengikutsertakan para penyandang cacat sebagai warga negara yang diperhatikan hak pilihnya. Untuk menjembataninya, dibentuklah Panitia Pemilu Untuk Aksesibilitas Penyandang Cacat (PPUA). Pengurus lembaga ini, terdiri atas para penyandang cacat, sehingga memudahkan komunitas mereka.

Dari poster-poster pemilu, terlihat gambar para penyandang cacat netra, daksa, rungu, wicara, dan cacat mental. Namun untuk bisa menempatkan mereka, tentu tak semudah yang dibayangkan kebanyakan orang. Kalau banyak pihak sekarang memandang pemilu mendatang belum tersosialisasikan secara baik, mungkin ada benarnya. Terutama kepada para penyandang cacat. Lebih-lebih untuk menjangkau penyandang cacat di pedesaan dan daerah pelosok.

Jangankan hingga model atau cara pencoblosan. Untuk mengetahui isi UU Pemilu saja, mereka menemui banyak kendala. Salah satu contohnya, penyandang cacat netra. Salah satu hal yang menjembatani mereka dalam berkomunikasi, memakai huruf timbul Braille. Namun para penyandang tuna netra ini tak bisa membaca UU Pemilu dan segala produk KPU maupun Panwas. Alasannya, ketentuan tertulis dalam huruf normal atau disebut bahasa awas.

"Bagaimana bisa membaca atau memahami UU Pemilu, karena semua ditulis dalam tulisan awas," ujar Agung yang menjadi pengurus Persatuan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) di Jateng.

Ia mengaku cukup beruntung sebagai penyandang cacat netra, masih mempunyai akses informasi untuk pemilu. Ia bersama penyandang cacat lain baru-baru ini mendatangi diskusi publik bagi mereka yang terpinggirkan. Ia mencoba mengusulkan agar KPU Jateng membantu pengalihan produk KPU dan perundang-undangan tentang Pemilu dalam bahasa Braille.

"Negara kan sebenarnya sudah punya mesin cetak Braille yang sudah standar. Alangkah baiknya bila kami pun bisa mendapatkannya. Ini jauh lebih murah dibanding ketentuan itu dialihkan dalam suara untuk kami dengarkan," tandas perempuan berjilbab itu.

Itu hanya salah satu kendala dari tuna netra, belum lagi saat akan membaca surat suara mendatang. Hambatan lain pun masih menghadang. Demikian halnya dengan mereka yang tuna rungu atau wicara. Dalam sosialisasi atau komunikasi, mereka masih bisa membaca ketentuan perundang-undangan. Namun untuk lebih memudahkan, lebih baik kalau dalam penyampaiannya disampaikan dalam tulisan atau layar yang lebih lebar disertai penegasan bahasa isyarat.

Saat di PTS

Bagi penyandang cacat tubuh, persoalan ketentuan UU tak jadi kendala. Hambatan bagi mereka salah satunya ketika saat pemilu mereka harus menjangkau TPS. Untuk itu mereka pun mengimbau agar TPS mudah dijangkau para penyandang cacat tubuh. Lantas bagaimana dengan para penyandang cacat mental?

Tentu ini lebih kompleks permasalahannya. Masih banyak hambatan yang diprediksikan muncul bagi para penyandang cacat ini. Meski saat ini proses pemilu sudah berlangsung hampir separo jalan, kesulitan cukup berarti masih dialami PPUA. Untuk mendata mereka yang cacat tersebar di pelosok Jateng ini, bukan hal gampang. Apalagi untuk mendapatkan yang bisa menjadi PPUA di tingkat kabupaten/kota. Seperti diakui Ir Ronny Hudi Prakoso, Ketua PPUA Jateng.

"Banyak yang enggan, karena pada masa lalu kami mendapat perlakuan berbeda. Lagipula masih banyak di antaranya yang belum tahu apa yang akan kami informasikan," katanya.

Sampai saat ini baru terbentuk 10 PPUA di tingkat kabupaten/kota di Jateng. Untuk data berapa banyak kelompok difable ini, Ronny mengaku belum berani memprediksikan atau menyebutkan jumlahnya. Inilah yang masih diharapkan dari BPS untuk bisa melibatkan mereka. Agar bisa mengetahui jumlah, jenis kecacatan dan alat bantu yang dibutuhkan dalam pemilu mendatang. "Agar kami tahu kebutuhan teman-teman, karena kami lebih tahu dan mengalaminya." (Dian Y-64)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA