
| Rabu, 29 Oktober 2003 | Tajuk Rencana |
Madrid, Cermin Sikap Dunia dalam Soal Irak- Hasil pertemuan Madrid untuk menghimpun dana pembangunan bagi Irak mencerminkan sikap dunia terhadap keadaan di sana sekarang. Hasil akhir dana yang diperoleh lebih kurang 33 miliar dolar. Dari jumlah itu, terbesar disediakan AS 20 miliar, menyusul Jepang 5,5 miliar, Kuwait 1,5 miliar, Arab Saudi dan Inggris masing-masing sekitar 1 miliar. Jumlah jauh di bawah 1 miliar disanggupi oleh sejumlah negara. Angka-angka itu mencerminkan bahwa banyak negara di dunia masih ragu terhadap keadaan di Irak, sehingga tidak memberikan komitmen bantuan terlalu besar. Resolusi terbaru tentang Irak bikinan AS yang diterima secara bulat oleh DK PBB pekan lalu, belum mengubah sikap banyak negara.
- Harapan AS tentang pasukan perdamaian ditanggapi lebih sepi lagi. Belum ada negara yang secara positif menyatakan kesanggupan mengirim pasukan. Sekutu dekat AS di Eropa,Turki, yang sudah menyatakan kesanggupan juga masih menghadapi ketidakpastian. Keputusan pemerintah belum didukung parlemen. Keputusan itu malah mendapat tantangan keras dari Suku Kurdi di Irak. Di Seoul, ribuan orang turun ke jalan menentang pemerintah yang berniat menambah pasukan. Korsel, sekutu AS di Asia, sudah mengirim 400 tentara yang menangani bidang kesehatan dan konstruksi. Niat menambah personel ditentang oleh demo yang membanjiri Seoul pada Jumat lalu.
- Sikap dingin tersebut pertama-tama dipengaruhi keputusan trio negara besar: Prancis, Jerman, dan Rusia. Tiga negara itu tetap konsisten dengan sikap menentang serbuan Sekutu ke Irak. Ketiganya memang menerima resolusi DK PBB yang terakhir, namun dengan beberapa catatan. Penerimaan itu untuk mencegah agar perpecahan di DK PBB tidak berlanjut. Menurut pernilaian pemimpin tiga negara itu, bagaimanapun resolusi baru itu sudah mencapai kemajuan dibandingkan dengan empat rancangan sebelumnya. Namun, penerimaan resolusi tidak disertai komitmen untuk mengirim pasukan perdamaian dan dana rekonstruksi Irak. Bantuan hanya dalam jumlah kecil untuk tujuan kemanusiaan. - Selain resolusi baru yang dipandang belum cukup, ada dua faktor besar yang menyebabkan banyak negara masih ragu untuk mengirim pasukan perdamaian. Yaitu perkembangan di Irak dan faktor-faktor internal di AS dan Inggris. Di Irak serangan bom masih terus merajalela dengan sasaran pasukan AS. Analisis bahwa pelaku serangan terdiri atas sedikitnya tiga kelompok justru memperkuat keraguan. Sebab bukan tak mungkin, pasukan perdamaian juga akan bisa menjadi sasaran. Sebab kenyataannya, gedung perwakilan PBB dan Palang Merah Internasional (ICRC) di Bagdad saja dibom. Siapa pelakunya, belum diketahui. Padahal, PBB dan ICRC hanya menangani segi kemanusiaan seperti penyediaan pangan, obat-obatan dan lain-lain.
- Di Washington dan London, kedua pemerintah menghadapi masalah sama, yaitu penurunan kredibilitas. Dukungan terhadap Bush dan Blair terus merosot. Kedua pemimpin itu dituduh sengaja memanipulasi analisis intelijen, atau simpulan intelijennya yang keliru. Komisi Senat dari Partai Demokrat telah memutuskan untuk meneliti hasil penelitian intelijen yang dijadikan landasan keputusan menyerang Irak. Demo besar yang mencakup ribuan orang di Washington, Sabtu lalu, menuntut Bush menyetop perang di Irak. Mereka menuntut pasukan segera dipulangkan dan dana besar yang dipasok ke sana agar dimanfaatkan untuk keperluan lain di dalam negeri.
- Di Irak, ada pemimpin yang tak menginginkan AS segera menarik diri dari Bagdad. Hal itu sebenarnya bisa dimengerti. Penarikan pasukan AS bisa dipastikan akan menjebak Irak ke keadaan lebih kacau akibat perebutan kekuasaan. Perkembangan itu semua bagai buah simalakama bagi rakyat negara tersebut. Rakyat bakal makin lama dalam keadaan tidak menentu dan kian sengsara. Keadaan itu akan menyebabkan kemelut lebih ruwet dan masyarakat dunia terus ragu untuk memberikan bantuan. Bantuan untuk tujuan sosial pun bisa diragukan, apakah akan cukup efektif setelah PBB menarik personelnya akibat bom. Kini menangani masalah di sana dari markas sementara di Amman, ibu kota Yordania. |