Sebagian Anggota Kecewa

• Tjipto & Zuber : Ketua Sidang Arogan

SEMARANG- Rapat paripurna DPRD Jateng yang menyetujui penghapusan 456 kendaraan dinas provinsi, menyisakan kekesalan sebagian anggota Dewan. Mereka menilai pimpinan sidang yakni H Ircham Abdurrohim arogan saat memimpin sidang paripurna DPRD Jateng Selasa (28/10). Ircham dinilai memaksakan kehendak agar semua peserta sidang menyetujui penghapusan aset daerah tersebut.

Salah satu anggota Dewan yang kesal itu yakni Ketua Fraksi Amanat Nasional (FAN) DPRD Jateng Drs H Tjipto Subadi MSi. Dia menyatakan, sangat menyesal atas sikap arogan pimpinan sidang. Dia pun menuding Ircham telah memaksakan kehendak dan mengingkari asas demokrasi. Cara seperti itu membunuh hak anggota Dewan secara semena-mena.

''Terus terang saya kecewa dengan sikap pimpinan sidang yang tidak demokratis. Sebenarnya masih ada waktu 2 bulan untuk membahas persoalan tersebut, sehingga tidak perlu dipaksakan dan terburu-buru mengesahkannya. Sebab, masih banyak masyarakat yang tak sependapat, karena mengenai harga perlu disosialisasikan terlebih dulu,'' kata Tjipto, kesal.

Jika terpaksa, lanjutnya, sebenarnya bisa dilakukan melalui voting. Namun pimpinan sidang mengatakan tidak ada voting dan langsung memainkan palu dengan asal ketok.

Dia mengakui ada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki target agar sidang paripurna bisa menuntaskan agenda pelepasan aset daerah. Oknum-oknum tersebut mencoba untuk memaksakan kehendak, sehingga sidang berjalan secara tidak demokratis, hak bicara anggota Dewan pun dibungkam,'' tutur Tjipto.

Penolakan Ircham selaku pimpinan sidang secara sepihak atas usulan voting, tanpa menawarkan kepada peserta rapat paripurna merupakan sikap yang tidak menghargai pendapat orang lain.

''Seakan sudah tidak ada lagi demokrasi di gedung DPRD Jateng, sehingga berbagai aspirasi yang berkembang tidak diperhatikan.''

Terhadap keputusan kontroversial tersebut, Tjipto Subadi menyatakan fraksinya tidak ikut bertanggung jawab. Bila nanti keputusan Dewan mengundang reaksi keras masyarakat, itu urusan pimpinan Dewan yang tidak aspiratif. Menurut dia, pihaknya sudah berjuang keras untuk memenuhi aspirasi masyarakat agar rencana pelepasan aset daerah ditunda.

Sikap kecewa juga ditunjukkan anggota FPP DPRD Jateng dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H Zuber Syafawi SAg. Dia mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap arogan yang ditunjukkan pimpinan sidang. Menurut dia, seharusnya keputusan untuk memberikan persetujuan penghapusan aset daerah bisa dilakukan melalui voting, sebab cara tersebut diperbolehkan dalam demokrasi.

''Saya sudah berjuang keras untuk melakukan penundaan. Namun suara saya selalu dipatahkan oleh pimpinan sidang yang kelihatannya alergi terhadap keputusan yang diambil melalui voting. Sekarang terserah masyarakat untuk menilai sendiri kondisi di Gedung Berlian ini,'' tandas Zuber.

Anggota FPP lainnya, Munir Syafei, meminta panitia penghapusan kendaraan dinas agar menarik semua mobil yang akan dilelang ke pool. Dengan demikian, panitia akan mengentahui kondisi mobil tersebut, apakah layak dilelang atau belum.

''Saya justru menduga kini ada sebagian kendaraan yang sudah dijual. Karena BPKB-nya dikejar-kejar, ada yang bernafsu agar mobil cepat dihapus dari aset daerah,'' katanya. (H1,G1,D14-78i)