Program 100 Hari Gubernur (2-Habis)

220 Item Kegiatan Telah Diselesaikan

GUBERNUR H Mardiyanto dan wakilnya, Drs Ali Mufiz MPA, sejak 25 Agustus 2003 atau sehari setelah dilantik hingga saat ini terus berkonsentrasi menyelesaikan program 100 hari. Berbagai langkah akselerasi yang bersifat antisipatif terhadap berbagai kegiatan prioritas yang memang menjadi harapan dan kebutuhan mendesak, terus diupayakan penyelesaiannya semaksimal mungkin.

Hingga memasuki tengah babak dari 100 hari, setidaknya terdapat 220 item kegiatan yang sudah diselesaikan. Hasil evaluasi sementara pelaksanaan program 100 hari periode 25 Agustus 2003-14 Oktober 2003 menunjukkan, model program 100 hari banyak mendapat respons positif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebab, pola pendekatan yang diterapkan dalam penyelesaian masalah selama program tersebut lebih mengedepankan pendekatan partisipatif yang melibatkan langsung aspirasi, kepentingan, dan penanganannya oleh masyarakat. Pola semacam itu mampu menumbuhkan kesadaran partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kelanjutan pengembangannya.

Meskipun secara normatif program 100 hari tidak diatur sebagai kewajiban konstitusi, hal ini sengaja digerakkan sebagai test case peningkatan kinerja, khususnya bagi aparat Pemprov Jawa Tengah.

Pemilihan program dengan tenggang waktu pelaksanaan terhitung sejak 25 Agustus hingga 29 November 2003, antara lain dilandasi pertimbangan agar sisa waktu Desember 2003 sebagai bulan terakhir pelaksanaan kegiatan tahun anggaran (TA) dapat memberikan makna mendalam sebagai bahan evaluasi untuk penajaman pelaksanaan program pada TA 2004.

Program itu hari menjadi sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan, karena pada bulan November dan Desember 2003 terdapat tiga hari besar yang memerlukan langkah antisipatif agar suasana kehidupan masyarakat tetap kondusif, yaitu menjelang perayaan Lebaran, Natal, dan Tahun Baru 2004. Di samping itu, mempersiapkan kondisi yang dapat mendukung kelancaran serta kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2004.

Ketika merancang program itu, ada tiga hal yang ingin diselesaikan dalam waktu 100 hari tersebut. Yaitu mengakselerasi dan mempertajam kegiatan-kegiatan yang telah terprogram dalam TA 2003, mengkristalkan peran Pemprov dalam pembangunan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab dalam konsep yang lebih konkret, dan memprogramkan pekerjaan-pekerjaan mendesak yang diperkirakan akan mengganggu iklim politik yang kondusif bila tidak diatasi dengan cepat dan tepat.

Keberhasilan pelaksanaan program juga akan dijadikan sebagai tolok ukur penyusunan dan implementasi program TA 2004 di semua sektor, dengan mekanisme pelaksanaan yang lebih akurat, efisien, efektif, berdaya guna, dan berhasil guna.

''Hal ini perlu saya lakukan agar jajaran Pemprov tidak sampai terlena dan angin-anginan setelah menjalani mekanisme pelaksanaan tugas selama masa jabatan pertama saya sebagai gubernur periode 1998-2003, kemudian malah menjadi kendur atau loyo,'' tegas H Mardiyanto.

Ada tujuh sektor kegiatan dalam program 100 hari. 1. Konsolidasi pascapemilihan gubernur. Yakni, setelah pelaksanaan pemilihan gubernur, di samping konsolidasi internal dengan jajaran pemprov, pemkab/ pemkot, konsolidasi juga dilakukan dengan lingkungan eksternal seperti dengan kalangan ormas, parpol, ulama, perguruan tinggi, LSM, pengusaha, berbagai kelompok etnis masyarakat, kalangan pengusaha, dan stakeholders, termasuk membangun komunikasi dan kerja sama produktif dengan pihak luar negeri.

Hal ini dilakukan sebagai langkah proaktif untuk mengintensifkan dan memantapkan komunikasi serta koordinasi dalam rangka tetap menjaga iklim kondusif untuk membangun kebersamaan dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di Jawa Tengah.

2. Penyusunan Renstra Provinsi Jawa Tengah 2003-2008 yang lebih akomodatif dan implementatif terhadap aspirasi masyarakat serta antisipatif adaptif terhadap lingkungan strategis eksternal yang berkembang di luar provinsi ini.

3. Meningkatkan kualtias sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan masyarakat.

4. Penanganan cepat dan akurat dampak kekeringan dan meminimalkan potensi banjir pada musim hujan.

5. Mengupayakan ketersediaan dan membangun sistem yang efisien dan efektif untuk memperlancar distribusi sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) masyarakat, terutama menjelang pada saat dan setelah Ramadan, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru 2004.

6. Meningkatkan kualitas infrastruktur, seperti perbaikan sarana jalan, jembatan, air bersih, dan lain-lain.

7. Percepatan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi rakyat. Antara lain dalam bentuk pemanfaatan teknologi tepat guna, teknologi terapan, dan teknologi baru seperti sonic bloom, pemberian bantuan langsung masyarakat untuk modal usaha, bibit tanaman unggul dan sarana pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan, serta mendorong semangat untuk membangun kinerja dan manajemen usaha kecil menengah (UKM) di berbagai sektor agar menjadi lebih baik dan produktif.

Implementasi

Dari hasil pantauan Posko Pengendalian Program 100 Hari yang berada di gedung A lantai III Gubernuran di Jalan Pahlawan 9 Semarang dapat dilaporkan, seluruh jajaran pemprov mulai dari tingkat asisten, badan/ dinas/ kantor/ biro, bakorlin wilayah I, II, III, dengan didukung pemkab/ pemkot, LSM, perguruan tinggi, pengusaha, stakeholders terkait, dan berbagai elemen masyarakat secara langsung banyak terlibat dan terjun ke lapangan turut mendukung pelaksanaan program itu.

''Dalam periode pelaksanaan program 100 hari yang saya laksanakan sejak 25 Agustus 2003, paling tidak ada 220 kegiatan yang sudah bisa saya selesaikan,'' kata Gubernur.

Jenis kegiatan berbagai institusi sesuai dengan program 100 hari antara lain:

1. Konsolidasi pascapilgub, kegiatan yang dilaksanakan: a. Membangun komunikasi, koordinasi dan kerja sama pembangunan dengan mengunjungi atau menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (9 kali/ tempat), pondok pesantren/ kegiatan ulama/ multietnis (16 kali/tempat), LSM (5 kali/tempat), asosiasi pemkab/ pemkot (2 kali/tempat), pertemuan ormas se-Jateng (6 kali/tempat), parpol (11 kali/tempat), kelompok pengusaha (5 kali/tempat), kalangan pers (5 kali/tempat), stakeholders terkait (6 kali/tempat).

Selain itu, melakukan dialog dan memberikan bantuan langsung (BLM) kepada kelompok masyarakat petani/nelayan/buruh (32 kali/kelompok), konsolidasi internal jajaran Pemprov Jateng (3 kali/tempat), dan kunjungan kerja membangun kerja sama produktif berbagai bidang, terutama bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan investasi dan usaha kecil menengah ke Uni Emirat Arat, Malaysia, Cina, Korea Selatan, dan Jepang.

b. Mediasi/penanganan masalah strategis berdampak politis, antara lain perekrutan staf ahli yang memiliki akses lintas sektor yang berkeahlian; fasilitas kegiatan parpol dalam penciptaan iklim kondusif; fasilitasi kegiatan seminar PTN/PTS dalam rangka pembangunan sistem demokrasi; fasilitasi kegiatan tokoh masyarakat/agama/ pemuda/ mahasiswa/LSM/orkesmas/lembaga kewartaan/elemen masyarakat lain dalam recovery iklim kondusif; tatap muka antar/antara pengurus ormas/ LSM dalam rangka membangun sistem politik demokratis; forum komunikasi pimpinan daerah membahas permasalahan daerah; dan dialog interaktif eksekutif-legislatif.

c. Memberikan bantuan sarana-prasarana LP kelas II Wanita Semarang.

d. Dialog Gubernur/ Wakil Gubernur, badan/ dinas/ kantor/ biro dengan publik melalui media elektronik.

2. Penyusunan Renstra Provinsi Jateng 2003-2008 bersama-sama eksekutif dengan legislatif, kegiatan yang dilaksanakan: a. Penjaringan informasi dan penyiapan sarana-prasarana, dan penyusunan materi. b. FGD penajaman visi misi. c. Penyusunan materi renstra beserta lampirannya. (Ali Arifin-13c)