| INDEKS BERITA HARI INI | Jumat, 24 Oktober 2003 |
Persidangan Hambali di Indonesia
JAKARTA- Hasil pertemuan Presiden Amerika Serikat (AS) George W Bush dengan Presiden Megawati Soekarnoputri yang didampingi Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar, salah satunya adalah kepastian persidangan Hambali akan dilakukan di Indonesia. |
Jacob Ragukan Tuntutan Mundur
|
|
|
Filipina Arak Rifki
|
Pantura Mulus, Siap Tampung Arus Mudik
SEMARANG- Untuk kenyamanan para pemudik, baik saat arus mudik maupun balik, Dinas Bina Marga Pemprov Jateng telah mengadakan persiapan sarana dan prasarana. Beberapa jalan yang semula masih dua lajur, kini sudah dijadikan tiga lajur. "Jika melihat kondisi jalan pantura yang mulus saat ini, saya yakin pada saat Lebaran mendatang tidak ada masalah," kata Kepala Dinas Bina Marga Jateng Ir Danang Atmodjo MT, kemarin. |
|
|
Organda Solo Mengeluhkan Perubahan Nopol Kendaraan
SOLO - Ketentuan baru mengenai perubahan nomor polisi (nopol) seluruh kendaraan bermotor yang diterbitkan jajaran kepolisian di lingkup Polda Jateng dikeluhkan para pengusaha angkutan dalam wadah Organda (Organisasi Angkutan Darat) Solo. Perubahan itu dianggap memberatkan, karena rentetan urusan surat-menyurat angkutan umum berpelat kuning sangat rumit, memakan waktu dan biaya. |
Tersangka Tambah Dua Orang
|
|
|
Pengakuan dalam Surat Rahasia (1) "Charles Membuat Saya Menderita"
|
Tarik Ulur Kepentingan di Perkebunan Karet
MENCERMATI terjadinya tindakan anarkis oleh kelompok massa yang jumlahnya ribuan karena dilakukan oleh hampir seluruh warga Desa Karangsari, Kecamatan Cluwak, Pati, terlihat bahwa faktor penyebabnya tak lain karena adanya tarik ulur kepentingan dua kubu yang berbeda. |
|
|
Indonesia Tak Berhak Tanyakan Kematian Ghozi
JAKARTA- Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, Indonesia tidak punya hak mempertanyakan penyebab kematian Fathur Rohman al-Ghozi. Karena itu dia berharap, masyarakat bisa menerima fakta yang diberikan otoritas Filipina, Ghozi meninggal karena tertembak saat melarikan diri. |
Tak Ikut Nglencer Tetap Kantongi Rp 7 Juta
|
|
KP2KKN Ancam Judicial Review
|
Danjen Kopassus Diancam Hukuman Mati
JAKARTA-Danjen Kopassus Mayjen TNI Sriyano diancam hukuman mati dalam kasus pelanggaran berat HAM di Tanjung Priok pada 12 September 1984. Atas hal itu, dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (23/10), terdakwa menyatakan keberatan. |
|
|
72 Hari Pembunuhan Siswi Madrasah Gempar Jepara Ultimatum Kapolres
|
Virus Avian Bisa Tulari Manusia
SEMARANG-Kematian ayam yang merebak di beberapa daerah di jawa Tengah akhir-akhir ini diduga kuat karena terserang virus Avian influenza (AI). Jika benar gejala itu perlu diwaspadai, mengingat virus itu ditengarai bisa menular ke manusia. |
|
|
LPTQ Akan Direstrukturisasi
SEMARANG- Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Jawa Tengah akan direstrukturisasi. Hal itu mengemuka ketika berlangsung sarasehan lembaga itu se-Jateng di lantai II kantor Setda Jateng Jalan Pahlawan, Kamis (23 /10). |
Pembajak Bus Jarang Bergaul
JAKARTA-Eko Purwanto, pelaku pembajakan bus bandara DAMRI, dikenal sebagai pria yang jarang bergaul. Bersama istri dan anak laki-lakinya, ia tinggal rumah petak yang disewanya Rp 300 ribu per bulan. |
|
|
Rusuh Poso akibat Dendam
JAKARTA- Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara terhadap para tersangka kerusuhan Beteleme, Poso yang tertangkap, disimpulkan pelakunya adalah pemain lama dengan alasan dendam masa lalu. ''Para tersangka selalu mengatakan, karena masa itu orang tua saya, saudara saya, dan sebagainya selalu dijadikan alasan penyerbuan,'' ujar Kapolri. |
Pemilu 2004 Dicari, Partai yang Antikekerasan
PATI- Masyarakat mengharapkan perubahan etika berpolitik di Indonesia, yakni etika politik yang lebih mengedepankan demokrasi daripada kekerasan. Mereka mengharapkan, partai-partai peserta Pemilu 2004 memelopori gerakan antikekerasan tersebut. |
|
| Pemilu 2004 Segera Cair, Rp 400 Juta untuk Verifikasi Faktual SEMARANG- Jika dahulu KPU kabupaten/kota mengeluhkan tentang dana verifikasi faktual untuk DPD dan partai yang minim, kini mereka bisa tersenyum dan bernapas lega. Pasalnya, dalam waktu dekat uang APBN melalui KPU Pusat sebesar Rp 400 juta akan cair. Dana itu nantinya dialokasikan untuk dana verifikasi faktual peserta pemilu. Dana itu semula untuk KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota. |
Pemilu 2004 Dipandang Tak Percaya Diri, PPP Protes SEMARANG- Ungkapan politikus PKB Jateng Drs H Ahmad Farid AH MA dituding merupakan pelecehan terhadap kader PPP. "Pelecehan Saudara Farid itu ada pada ungkapannya 'bukti kader PPP tak percaya diri'. Pelecehan itu tidak bisa diterima, mengingat dia kader partai lain. Ini jelas melanggar kode etik berdemokrasi," kata Pengurus Lajnah Pemenangan Pemilu (LP2) PPP Jateng Dra Hj Munawaroh Nurhadi, kemarin. |
|
| Pemilu 2004 "Awas Transisi Demokrasi Terjebak Oligarki" SURABAYA-Proses transisi kehidupan bangsa dan negara Indonesia dari otoritarian ke demokrasi telah terjebak pada sistem oligarki, baik di lingkungan partai politik (parpol) maupun di lembaga parlemen. Dengan demikian, peran orisinil partai menjadi nihil. |
Pemilu 2004 Sosialisasi Pemilu Harus Digencarkan SEMARANG- Berkaitan dengan kritik terhadap kekurangan informasi dan sosialisasi tentang pemilu, kini KPU kabupaten/kota diminta lebih intensif menyosialisasikan tentang hal tersebut. Apalagi saat ini, dana untuk sosialisasi dan informasi pendidikan pemilih sudah turun. |
|
| Pemilu 2004 PKP Indonesia Jateng Lolos Verifikasi KPU SEMARANG- Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indonesia Jateng dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU Provinsi. Pernyataan lolos verifikasi secara administrasi tertuang melalui Surat KPU Jateng Nomor 270/127 bertanggal 21 Oktober 2003, ditandatangani Ketua KPU Jateng Dra Fitriyah MA. |
Kronik Pemilu 2004KPU Kesulitan Rumuskan LPj PartaiJAKARTA- KPU saat ini masih kesulitan merumuskan laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik. Setiap partai harus sudah menyerahkan laporan pertanggungjawaban keuangannya ke KPU per 31 Desember 2003. Hal itu disampaikan Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin di Jakarta, kemarin. |
|