"Bagaimana kalau Menggelar Tenda"

KARANGASEM - Ketua Komisi A (bidang pemerintahan) DPRD Surakarta, HM Sahil Hasni SH, menyatakan dapat memahami pengaduan anggota PPK dan PPS mengenai kecilnya dana bantuan operasional ke KPU, yang direncanakan Rp 125 juta.

"Jika dibandingkan dengan permohonan KPU Rp 1,6 miliar, memang rencana alokasi itu sangat tak seimbang. Apalagi bantuan untuk Persis saja rencananya Rp 800 juta. Saya sangat prihatin. Kalau tidak punya dana, bagaimana kalau PPK dan PPS nanti menggelar tenda untuk berkantor? Apa kita tidak malu," ujar Sahil, kemarin.

Kecilnya alokasi anggaran KPU yang juga didistribusikan untuk keperluan lima PPK dan 153 PPS itu sangat tidak memungkinkan untuk melaksanakan tugas operasional. Karena itu, dalam perubahan nanti harus ditingkatkan. "Ya, paling tidak Rp 500 juta. Syukur bisa lebih. Lalu dalam penyusunan APBD 2004 bantuan biaya itu ditambah lagi," ujarnya.

Berdasar informasi yang dia dapatkan, dari 35 kota/kabupaten di Jateng hanya Solo yang sarana dan prasarana KPU dan Panwas Pemilunya paling tidak siap.

"Maka saya usulkan pemimpin komisi, fraksi, dan DPRD segera mengadakan pertemuan dengan KPU dan Panwas Pemilu untuk membahas keperluan pesta demokrasi nanti. Sebab, pemilu tinggal enam bulan lagi," ujarnya.

Anggota Komisi A Krismas Irmono menambahkan, beberapa bulan lalu komisinya audiensi dengan KPU Solo. Pada waktu itu juga membicarakan masalah anggaran, tetapi belum terperinci. "Lalu kami minta perincian anggaran ke pemerintah juga ditembuskan ke kami untuk kontrol perubahan APBD 2003. Namun ternyata hingga sekarang belum juga ada tembusan. Meski demikian karena ada pengaduan dari PPK dan PPS, kebutuhan anggaran itu akan kami perjuangkan," ujar dia.(D11-17g)