LSM Marak Curigai Tes CPNS

BOYOLALI - Seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Boyolali yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jateng tidak tepat. Bahkan ditengarai ada maksud tersembunyi. Sebab, pada era otonomi daerah Bupati berwenang menyeleksi.

Jika difasilitasi Pemerintah Provinsi tentu lebih mudah meloloskan pegawai tidak tetap (PTT) titipan pejabat. ''Inilah yang saya maksud tersembunyi,'' kata Koodinator Masyarakat Antikorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Marak), Sarbini SAg, kemarin.

Hal senada dikemukakan anggota Komisi A DPRD, Muhamad Budiyanto. Dia mengatakan, seleksi CPNS yang difasilitasi Pemerintah Provinsi bertentangan dengan semangat otonomi daerah. "Bupati berhak dan berwenang. Kenapa tidak dimanfaatkan?'' katanya

Meski difasiltasi, kata dia, Pemerintah Kabupaten harus menerima lamaran serta mengawasi penyelenggaran tes dan pekerjaan lain. Jadi, tidak praktis. Jika beralasan belum berpengalaman, harus mencoba. Kalau tidak mencoba, kapan bisa menyelenggarakan?

Sebaliknya, Koordinator Forum Pemantau Lembaga Eksekutif-Legislatif (Forpeleg), Ahmad Qowim Suroso SIP, mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Boyolali. Namun pengalihan itu harus dibarengi kemajuan teknologi. Dengan kata lain, seleksi melalui sistem komputer. Jadi lolos dan tidak tidak ditentukan manusia, tetapi komputer.

''Melalui cara ini, saya yakin seleksi penerimaan CPNS terhindar dari KKN,'' katanya.

Konsultasi

Sarbini mengatakan, pengalihan seleksi membuka peluang bagi KKN. Sebab, kalangan LSM dan elemen masyarakat lain kesulitan memantau. Jika ada kemauan menghindari permainan semestinya menyelenggerakan sendiri dan bekerja sama dengan lembaga indenpenden, misalnya perguruan tinggi.

Selama diselenggarakan instansi pemerintah yang tak melibatkan komunitas masyarakat, permainan penerimaan CPNS selalu terjadi. Apalagi diselenggarakan instansi yang tidak berada di Boyolali.

Dia mengatakan, pengalihan seleksi penerimaan CPNS juga mencerminkan ketidakpercayaan terhadap instansi sendiri. Jika terbatas konsultasi dengan Pemerintah Provinsi, silakan saja dan justru harus dilakukan. Namun penyerahan seleksi sudah terlalu jauh dan kebablasan.

''Karena itu harus ditinjau lagi dan serahkan ke instansi di Boyolali yang berwenang menyelenggarakan,'' katanya.

Tenaga yang dibutukan 110 orang. Dengan perincian, tenaga kerja kependidikan 75 orang, tenaga kesehatan 20 orang, dan tenaga teknis lain 15 orang. Tenaga pendidikan yang dibutuhkan untuk TK sampai SMU/SMK. Pendaftaran pada 21-25 Oktober. (shj-34g)