Minta Rp 1,6 M, Disetujui Rp 125 Juta

• PPK dan PPS ke Dewan

KARANGASEM - Dua puluh satu orang anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kota Solo mengadu ke DPRD Surakarta, kemarin. Mereka menanyakan rencana alokasi anggaran bantuan operasional KPU Rp 125 juta, yang dinilai terlalu kecil.

Padahal, anggaran yang diajukan KPU ke Pemkot untuk berbagai kegiatan di tingkat KPU, PPK, dan PPS hingga Desember mendatang Rp 1,6 miliar. Koordinator Forum Komunikasi PPK A Aryanto meminta DPRD memperjuangkan kenaikan alokasi anggaran, seperti yang tercantum pada nota keuangan Wali Kota H Slamet Suryanto tentang perubahan APBD 2003 itu.

Sebenarnya, item baru untuk proyek bantuan bagi KPU dan Panwas Pemilu pada draf perubahan anggaran mencapai Rp 475 juta. Namun, keseluruhan anggaran itu terbagi untuk proyek pengadaaan prasarana KPU Rp 75 juta, bantuan operasional KPU Rp 125 juta, bantuan operasional Panwas Pemilu Rp 100 juta, dan pembangunan/rehab Kantor KPU Rp 175 juta.

"Bila DPRD menyetutui anggaran operasional KPU yang hanya Rp 125 juta itu, termasuk lembaga yang tak ada bedanya dengan birokrasi, pada akhirnya bisa menjadi pemicu ledakan permasalahan di Kota Surakarta. Kalau hal ini tidak menanggapi, kami akan ajak para PPS dalam jumlah besar ke rumah Dewan ini," tandas dia.

Sangat Dangkal

Dalam sikap tertulis yang dibacakan Eded Warsono, Forum Komunikasi PPK menilai pemahaman eksekutif terhadap Pemilu 2004 sangat dangkal, yang diindikasikan dengan kecilnya bantuan itu. Mereka mengingatkan, pemilu merupakan bagian terpenting bagi masyarakat untuk menyampaikan sikap politiknya.

Karena itu, perlu kegiatan-kegiatan sosialisasi pelaksanaan teknis Pemilu dan UU No 12 Tahun 2003. "Jangan biarkan rakyat melakukan pelanggaran, karena tidak memahami UU yang mengatur masalah pemilu, sehingga dapat menimbulkan kerawanan sosial," ujarnya.

Kebutuhan operasional KPU dan lingkupnya perlu diperbesar, lanjut Ariyanto, mengingat setiap pelaksanaan sosialisasi di sebuah tempat, perlu dana sekitar Rp 2 juta. "Karena itu, kalau ternyata draf anggaran perubahan itu disetujui, sosialisi per kelurahan (di Solo ada 51 kelurahan) mungkin hanya bisa dilakukan sekali," tuturnya.

Atas berbagai lontaran tersebut, Wakil Ketua DPRD Letkol CHB H Siswandi yang menerima para anggota KPP dan PPS mengatakan, pihaknya menerima aspirasi dan akan menindaklanjuti pada rapat-rapat pembahasan perubahan APBD 2003. Menurutnya, hari Senin dan Selasa pekan depan digelar rapat konsultasi Panitia Anggaran Dewan dengan eksekutif.

"Pada forum itu, DPD punya kesempatan untuk menanyakan tentang kecilnya bantuan operasional untuk KPU. Biasanya nanti ada perdebatan sengit, tetapi tentu kami akan memperjuangkan peningkatan alokasi dananya semaksimal mungkin," jelasnya.

Didampingi Ketua Komisi A HM Sahil Hasni SH dan anggota Krismas Irmono serta Ketua Komisi D James A Pattiwael, dia menambahkan, unek-unek tersebut pasti mendapat perhatian dari DPRD karena pemilu merupakan kegiatan negara yang menyangkut seluruh masyarakat. Terlebih lagi, sebagian besar anggota Dewan adalah tokoh-tokoh parpol yang tentu sangat berkompeten atas pelaksanaan Pemilu 2004.(D11-17k)