Sejak Agustus 600 Gedung Sekolah Rusak

GROBOGAN - Menurut data hasil evaluasi Pemkab Grobogan pada Agustus lalu, gedung sekolah yang rusak mencapai 600 lebih. Dari jumlah itu yang telah diperbaiki lebih dari 200, sedangkan lainnya menunggu giliran perbaikan.

Demikian dikatakan Wakil Bupati Grobogan Bambang Pudjiono SH setelah melakukan pantauan rehab sejumlah gedung SD yang roboh akibat bencana alam, kemarin. Sedikitnya ada tujuh sekolah yang roboh akibat diterjang angin topan pada awal 2003. Gedung-gedung tersebut saat ini masih dalam pengerjaan dan untuk sementara proses belajar-mengajar dialihkan ke balai desa dan rumah warga.

Dalam pantauan tersebut, Wakil Bupati didampingi Kepala Dinas P dan K Drs H Sri Mulyadi MM, dan sejumlah pejabat dari instansi terkait. Ketujuh SD roboh yang kini dalam perbaikan adalah SDN Lebak 01, SDN Purwodadi 10, SDN Ngroto 03, SDN Kuwaron 02, SDN Tajemsari 01, SDN Jumo 01, dan SDN Kalimaro 03.

Libatkan Masyarakat

Alokasi dana untuk rehab sekolah tersebut sebagian berasal dari APBD I Jateng dan lainnya dari Pemkab. Pengelolaan pembangunan diserahkan kepada komite sekolah, dengan harapan masyarakat bisa terlibat langsung.

''Hasilnya memang jauh lebih baik dibandingkan dengan bila ditenderkan,'' paparnya.

Kendati demikian, ada juga bangunan yang kurang bagus. Seperti SDN Lebak, yang sebagian garapannya kurang matang. Hal itu karena pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan kurang.

Sementara itu, Kepala SDN Kuwaron 02 Sumardi menuturkan, pembangunan gedung di sekolahnya berjalan sesuai dengan harapan. Dia memprediksikan sebelum 2004 gedung tersebut dapat digunakan untuk proses belajar-mengajar.

Wakil Bupati menambahkan, hasil evaluasi Agustus terungkap selain bangunan gedung sekolah yang rusak mencapai 600 lebih, yang dalam perbaikan berkisar 200 gedung. Selebihnya 300 - 400 diagendakan dengan program skala prioritas.

Kepala Dinas P dan K Drs H Sri Mulyadi MM menjelaskan, banyaknya gedung sekolah yang rusak menyedot tenaga dan anggaran relatif besar. Jika hanya mengandalkan alokasi dari APBD kabupaten, dipastikan tidak mencukupi. (H1-45k)