Arteri Semarang-Demak Dimulai 2004

• Dana dari Pemerintah Pusat

SEMARANG- Proyek jalan arteri Semarang hingga perbatasan Kabupaten Demak akan dimulai pada 2004. Jalan penghubung yang melewati utara Unissula dan Terminal Terboyo itu, diharapkan dapat mengatasi kemacetan di Jalan Kaligawe.

Pendanaannya bukan berasal dari investor ataupun Pemerintah Kota Semarang, melainkan langsung dari pemerintah pusat. Pemkot hanya membantu mempersiapkan pelaksanaan dan kebijakan proyek di lapangan.

''Rencana tersebut sudah diputuskan pemerintah pusat, baik kebijakan maupun sumber dananya. Nah, karena berada di wilayah Pemerintah Kota Semarang kami akan bekerja sama,'' kata Wali Kota Semarang H Sukawi Sutarip SH SE di kampus Akademi Teknik Perkapalan (ATP) Veteran Semarang, Kamis (23/10).

Wali Kota mengatakan hal itu setelah acara pelantikan Drs Untung Budiarso sebagai Direktur (ATP) Veteran Semarang. Untung Budiarso yang sebelumnya menjabat sebagai Kahumas AMNI Semarang menggantikan Drs Bambang MSi yang telah lima tahun menduduki jabatan itu.

Seperti diketahui, ruas Jalan Kaligawe selalu mengalami kemacetan pada jam-jam tertentu, sehingga menghambat arus lalu lintas Semarang-Demak. Upaya yang telah dilakukan oleh semua pihak selama ini untuk mengatur kemacetan di Jalan Kaligawe belum membuahkan hasil.

Keberadaan jalan arteri tersebut akan memisahkan arus yang berasal dari arah arteri utara, dari dalam kota, dan dari luar kota. Diharapkan para pemakai jalan untuk tujuan lintas pantura, tidak perlu melewati Jalan Kaligawe, begitu juga pengguna jalan dari arah Solo langsung lewat tol menuju Demak.

Jalan arteri itu juga akan mengurangi kesemrawutan yang terjadi di depan pintu masuk Terminal Terboyo. Pasalnya, jalan layang tersebut akan melewati belakang Terminal Terboyo, sehingga akan mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan angkutan di pertigaan terminal dan Jalan Kaligawe.

Seperti yang pernah diungkapkan dosen Arsitektur Unika Ir Pudjo Koeswhoro MSA beberapa waktu lalu, kemacetan berjam-jam pada waktu sibuk, yakni saat jam berangkat kerja dan pulang kerja, tidak hanya berdampak pada keterlambatan beraktivitas. Namun, dapat juga berdampak pada kerawanan tindakan kriminal. (H2-73k)