| INDEKS BERITA HARI INI | Kamis, 23 Oktober 2003 |
Bush Janji Serahkan Hambali
|
"Mau Kasih Duit, Ya..."
DENPASAR-Setelah berjanji mengembalikan Hambali, Presiden Bush mengeluarkan janji lagi. Saat bertemu dengan tokoh agama, ia berjanji tidak akan memasuki wacana agama menyusul sumbangan pendidikannya kepada Indonesia sebesar 157 juta dolar AS. "Dia berjanji tidak akan memasuki wacana keagamaan," kata Hasyim Muzadi. Ketua Umum PBNU mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Bush di Hotel Patra. |
|
Pendemo Sulit Tembus Bandara
DENPASAR-Demonstrasi menentang kedatangan Bush tetap berlangsung di Bali, kendati pengamanan dinilai oleh banyak pihak superketat. Namun pengunjuk rasa tidak bisa masuk ke kawasan Bandara Ngurah Rai, Bali. |
Terorisme Ekonomi Lebih Menakutkan
|
|
|
Realistis, Pertumbuhan Ekonomi 4-5%
SEMARANG- Harapan kelancaran Pemilu 2004 dan positive outlook lembaga pemeringkat terhadap kondisi Indonesia diprediksi bakal meningkatkan nilai investasi. Dengan demikian, perkiraan prospek pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun depan 4%-5% cukup realistis. |
Membajak Bus Bandara Gunakan Bom Mainan
JAKARTA-Bus DAMRI jurusan Rawamangun-Bandara Soekarno Hatta berpenumpang 16 orang, kemarin dibajak seorang penjahat dengan ancaman bom rakitan. Aksi pembajakan, selain mengerikan juga menggelikan. |
|
|
Nurdin Halid, Sebuah Kemenangan Sepakbola
|
80 Karyawan Kehilangan Pekerjaan
|
|
|
Naik 6 Truk, Ibu-ibu Kirim Makanan
PATI-Setelah sehari semalam ratusan pria warga Desa Karangsari, Kecamatan Cluwak, Pati, bertahan di mapolres, sebagai wujud rasa solidaritas terhadap 53 warga yang diamankan polisi, kemarin sekitar pukul 11.30, ganti puluhan perempuan menyusul ke tempat tersebut. |
Menkeu Optimistis Rupiah Stabil
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono optimistis, nilai tukar rupiah pascaprogram IMF akan stabil. "Rupiah akan mantap kalau kita melaksanakan paket itu (paket kebijakan pascaprogram IMF) dengan baik." |
|
FPP Akan Berjuang lewat Sidang Paripurna
SEMARANG- Setelah kalah suara dalam panitia musyawarah (Panmus), FPP DPRD Jateng tidak patah arang. Dalam sidang paripurna pada 28 Oktober mendatang, fraksi itu akan berjuang penuh. |
Harga Sudah Dimodifikasi
SEMARANG- Gubernur Jateng H Mardiyanto menegaskan, persoalan penghapusan 456 kendaraan dinas yang akan dilelang dengan nilai jual yang sangat rendah dibandingkan dengan harga di pasaran tersebut, sudah sesuai dengan aturan. Bahkan harga tersebut sudah dimodifikasi, karena jika sesuai dengan perhitungan, dalam peraturannya sangat rendah. |
|
Empat Bangunan di LIK Terbakar
|
Coreng-moreng Rumusan Rekomendasi Kongres Kebudayaan V
BUKITTINGGI- Kongres Kebudayaan V yang berlangsung 20-23 Oktober di Bukittinggi, Sumatera Barat, telah usai. Namun paling tidak, menurut pendapat dramawan Putu Wijaya, sangat mungkin muncul kongres baru. Hal itu lantaran dipicu oleh rumusan kongres yang dinilai oleh para wartawan sebagai rendah diri, tak memiliki kekuatan, dan berkesan mengiba-iba pada pemerintah. |
|
|
DPR Desak Presiden Ganti Nuwa Wea
JAKARTA-Merebaknya kasus penganiayaan terhadap TKW di luar negeri ditambah lambatnya langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk menanganinya, membuat gerah kalangan DPR. Hingga akhirnya DPR mendesak Presiden Megawati untuk mengganti Menteri Tenaga Kerja Jacob Nuwa Wea atau meminta mengundurkan diri jika tidak mampu membela tenaga kerja Indonesia. |
Hamzah Tak Setuju Penghentian Pengiriman TKI
JAKARTA - Sekalipun kekerasan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) di Timur Tengah sudah sering terdengar, Wakil Presiden Hamzah Haz tetap tak setuju pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke sana dihentikan. Alasannya, Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi baru saja menandatangani perjanjian bagi perlindungan TKI yang bekerja di negara itu. |
|
|
Label Halal Harus Bersifat Sukarela
BANDUNG-Ada perbedaan pendapat yang prinsipiil antara LP POM MUI Pusat (Bogor) dan LP POM MUI di daerah-daerah mengenai sistem dan kewenangan pemberian sertifikasi halal yang saat ini berjalan. |
Dewan Pers ibarat Diberi Senjata Tanpa Peluru
SEMARANG-Ibarat polisi, Dewan Pers diberi senjata tetapi tanpa peluru. Akibatnya, lembaga itu tidak bisa berbuat apa-apa saat menghadapi kasus-kasus pers atau jurnalistik. |
|
|
Menggejala, Praktik Korupsi Struktural
SEMARANG-Otonomi daerah, selain berdampak positif, ternyata membawa dampak negatif. Ada penguasa daerah yang merasa dirinya sebagai raja kecil. Anggapannya, pemerintah di daerah boleh berbuat semaunya, baik dalam membuat kebijakan maupun pada praktik pemerintahan. |
Sampai 2005, TNI-AL Tambah Empat Kapal Selam
SURABAYA-Jajaran TNI-AL terus memperkuat armada kapal tempurnya. Rencananya, pada tahun 2005 nanti, sebanyak empat unit kapal selam bakal memperkuat TNI-AL. Tujuannya, untuk meningkatkan kemampuan tempur TNI-AL dalam mengamankan wilayah laut RI. |
|
|
Mantan Wagub Drs H Achmad Hobi Mengikuti Lelang Mobil Dhem-dheman MANTAN Wagub I Jateng Drs H Achmad mengaku gerah juga membaca berita soal mobil dinas dhem-dheman. Apalagi, namanya tercatat di koran sebagai calon pembeli mobil dhem-dheman jenis Corona ST191 keluaran tahun 1995. |
Pemilu 2004 Fighting Spirit PDI-P Nyaris Hilang
JAKARTA- Tokoh PDI-P Meliono Soewondo tidak mengingkari bahwa fighting spirit partainya untuk memenangi Pemilu dan Pemilihan Presiden 2004 nyaris hilang. |
|
| Pemilu 2004 Verifikasi Tetap dari Pintu ke Pintu SEMARANG-Konsekuensi menjadi KPU kabupaten dan kota, setelah menjalankan tugas memverifikasi dukungan untuk calon DPD, kini mereka harus mempersiapkan diri melakukan verifikasi parpol dan anggotanya. Kendati berat, para pengurus KPU kabupaten dan kota harus tetap melakukan verifikasi parpol sesuai dengan juklak. |
Pemilu 2004 Perlu SK untuk Tertibkan Alat Peraga SEMARANG - Masa kampanye belum lagi tiba. Namun alat peraga dan sosialisasi dari parpol sudah bertebaran di berbagai sudut kota. Untuk menertibkannya, kini ditugaskan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Namun, Satpol PP merasa masih butuh perangkat peraturan dari Pemerintah Daerah untuk menghindari implikasi politik dari berbagai parpol. |
|
| Pemilu 2004 "Hentikan Proses Verifikasi DPD" SOLO-Proses verifikasi faktual dan penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang kini sedang dilaksanakan KPU, menurut Wakil Ketua Panwas Pemilu Pusat, Saut Sirait, semestinya dihentikan. Sebab sesuai ketentuan pada pasal 11 ayat 1 UU Pemilu No 12 tahun 2003, calon DPD harus mendapatkan dukungan 1.000 - 5.000 dari pemilih. |
Pemilu 2004 Periksa Kekayaan Anggota KPU JAKARTA-Kalangan DPR meminta Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) memeriksa kekayaan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan hasilnya diumumkan secara terbuka. Hal itu untuk mengetahui, apakah ada pertambahan kekayaan secara signifikan sebelum dan sesudah menjadi anggota KPU. |
|
| Pemilu 2004 Tidak Ada Perbedaan Substansial KPU dan Komisi II JAKARTA-Tidak ada perbedaan substansial antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II dalam hal tender dan verifikasi partai politik. Hal itu dikatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nazarudin Syamsuddin di kantor KPU, kemarin. |
Pemilu 2004 Pengibaran Bendera Bersama Belum Tentu Redam Konflik SEMARANG- Upaya Panwas Pemilu Jateng mengantisipasi konflik dengan deklarasi moral melalui pengibaran bendera partai-partai dinilai tidak menyelesaikan masalah. Akan lebih baik, bila hal ini dilakukan saat menjelang kampanye mendatang. |
|
| Pemilu 2004 Surat Suara Sulitkan Pemilih Tunanetra SEMARANG-Proses Pemilu 2004 mendatang dirasakan menyimpan kesulitan cukup kompleks. Tak terkecuali bagi para penyandang cacat, khususnya tunanetra. Kesulitan masih akan menghadang, saat dihadapkan dengan surat suara yang memuat tanda gambar dan tulisan nama calon legislatif (caleg). |
Pemilu 2004 Informasi ke Masyarakat Kurang SURABAYA-Menteri Negara (Menneg) Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Syamsul Muarif mengakui, informasi tentang Pemilu 2004 kepada masyarakat sangat kurang. Karenanya, bukan hal mengejutkan jika banyak warga tak tahu-menahu mengenai proses dan tahapan Pemilu 2004. |
|
| Kronik Pemilu 2004 Nasib 4 Parpol Ditentukan Hari Ini JAKARTA-Nasib empat parpol yang dinyatakan harus melengkapi berkas persyaratan administratifnya sejak 13 Oktober lalu akan ditentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kamis ini. ''Jika sudah dinyatakan lengkap, mereka bisa melanjutkan verifikasi faktual di daerah. Tapi kalau berkasnya tidak lengkap, parpolnya akan langsung dinyatakan gugur alias gagal menjadi peserta Pemilu 2004,'' kata Ketua Pokja Verifikasi Parpol KPU, Mulyana W Kusumah di Gedung KPU kemarin. |
||