
| Rabu, 22 Oktober 2003 | Berita Utama |
Surya Paloh Langsung Menyerang
JAKARTA - Prakonvensi pemilihan calon presiden (capres) dari Partai Golkar mulai memanas. Surya Paloh, salah satu kandidat, langsung menyerang kandidat lain. Serangan itu disampaikan pada acara penyampaian visi dan misi tujuh capres partai berlambang beringin, kemarin. Setelah ditetapkan sebagai capres, Abu Rizal Bakrie, Surya Paloh, Akbar Tandjung, Wiranto, Jusuf Kalla, Prabowo Subianto, dan Sri Sultan Hamengku X, kemarin diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misinya. Ketika Surya Paloh mendapat giliran menyampaikan visi dan misinya yang dipandu oleh Abdul Gafur, dia langsung menyerang kandidat lain di hadapan pengurus DPP, DPD II, dan DPD I yang ikut dalam acara mendengar visi dan misi tersebut. ''Janganlah Golkar memilih pemimpin yang tingkat resistensinya pada rakyat rendah. Golkar yang akan mengalami kesulitan,'' ujar Surya Paloh yang mendapat tepuk tangan hadirin. Dia berbicara banyak soal krisis yang tiada berakhir. Salah satu jalan keluar mengatasi krisis, katanya, rakyat harus mampu melewati pintu gerbang emas agar tidak terjadi kesalahan manajemen yang bisa menyebabkan pengelolaan negara menjadi seperti sekarang ini. ''Pintu gerbang itu adalah perlunya pemimpin yang didukung rakyat dan resistensinya di masyakatat rendah. Jangan cari tokoh yang bisa mempersulit Golkar dan bikin partai terpojok.'' Seperti halnya Akbar, Prabowo, dan Sri Sultan HB X, Surya Paloh dalam bidang politik menekankan stabilitas keamanan yang bisa menjamin masuknya investasi. Masuknya investasi bergantung pada stabilitas dan keamanan. Pemberantasan KKN Masalah lain yang menjadi sorotan capres Partai Golkar adalah soal korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Masalah pemberantasan KKN, Sri Sultan menilai, seruan itu baru efektif jika para pemimpin sanggup menjadi teladan. Pendapat itu disampaikan ketika diminta oleh pengamat Dewi Fortuna soal konsep pemberantasan korupsi yang telah dilakukan di Yogyakarta yang dipimpinnya. ''Coba dijelaskan konsep pemberantasan korupsi seperti yang sekarang dijalankan di DIY,'' tegasnya. Sri Sultan mencontohkan Rajaratnam di Singapura. Dia adalah sosok pemimpin yang bersih dan memiliki kemauan kuat untuk memberantas korupsi. Hasilnya, Singapura menjadi negara yang relatif bersih dari korupsi. Sebaliknya Jawaharlal Nehru, meski dikenal bersih, tidak memiliki kemauan kuat untuk memberantas korupsi. ''Hasilnya, India juga tidak henti-hentinya dilanda korupsi.'' Jadi yang utama, katanya, faktor keteladanan dan kemauan politik merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan jika ingin memberantas korupsi yang tidak diskriminatif. ''Keteladanan, kemauan politik, dan moral.'' Sementara itu tiga capres lainnya yaitu Aburizal Bakrie, Akbar Tandjung, dan Prabowo Subianto menjanjikan peningkatan peran perempuan sedikitnya 30% di legislatif, karena mereka menilai, pemilih terbesar berasal dari kalangan perempuan. "Jangankan 30%, 51% pun saya tidak keberatan, tetapi dalam memberikan sesuatu itu dilihat juga tingkat kemampuannya," kata Aburizal Bakrie, usai presentasi bersama dua capres lainnya Akbar Tandjung dan Prabowo Subianto di Jakarta, Selasa. Ical, sapaan Aburizal, mengatakan, pembukaan kesempatan pendidikan bagi kaum perempuan harus dibuka seluas-luasnya di samping pendidikan terhadap kaum laki-laki. Dengan demikian, lanjutnya, kemampuan perempuan akan meningkat untuk bersaing menduduki jabatan apa pun baik di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun swasta. "Saya sangat mendukung kesetaraan gender yang dilandaskan pula pada penilaian kemampuan orang untuk menduduki jabatan tertentu," katanya. Hal senada dikemukakan Prabowo Subianto dengan mengatakan, bila dirinya kelak menjadi presiden, maka wakil presidennya akan diserahkan kepada perempuan. "Ini bukan isapan jempol belaka, tetapi berdasarkan perhitungan bahwa sebagian besar atau 55% pemilik hak pilih adalah perempuan," ujarnya menambahkan. Sementara itu, Akbar Tandjung mengatakan, tingkat kesetaraan gender di Indonesia masih cukup rendah karena keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah juga masih rendah bila dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya. Oleh karena itu, ia menyambut positif kuota 30% di parlemen bagi calon legislatif perempuan dan perlu ditindaklanjuti oleh upaya sistematis yang lebih baik untuk mewujudkan hal tersebut. "Kesetaraan gender tidak dapat hanya diselesaikan secara sepihak oleh pemerintah di tingkat kebijakan, tetapi butuh upaya serius perempuan itu sendiri untuk bersaing dengan laki-laki dalam persamaan hak tersebut," katanya. Pengamat politik Fachry Ali yang menjadi panelis pada acara tersebut menilai, visi dan misi yang disampaikan para capres Partai Golkar masih terlalu melebar cakupannya. Diakui Sri Sultan, sebagai seorang teknokrat, visi dan misi bisa lebih konseptual. Sependepat dengan Dewi Fortuna, Fachry berharap agar capres Golkar ini lebih konseptual dengan program 100 hari pertama. ''Setelah terpilih apa programnya jangka pendek 100 hari itu,'' ujarnya. Akal-akalan Cendekiawan muslim Nurcholish Madjid kembali mengaku beruntung mundur dari konvensi nasional Partai Golkar. Menurutnya, sejak awal dirinya mendapat informasi bahwa konvensi itu hanya akal-akalan partai itu. Komentar tersebut keluar dari mulut pria yang akrab disapa Cak Nur ini menjawab pertanyaan wartawan soal konvensi yang merekomendasikan 7 calon presiden dari Partai Golkar. Padahal kesepakatan awal, hanya akan ada 5 nama capres yang akan diusung partai itu. "Ya itulah, informasi yang pagi-pagi dulu saya ketahui memang begitu. Saya berterima kasih sekali pada orang yang memberi informasi itu," katanya kepada wartawan usai memberi pembekalan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) di Hotel Santika, Jakarta Barat, Senin (20/10). Menurut Cak Nur, semua ini menunjukkan partai berlambang pohon beringin itu tidak konsisten terhadap peraturan yang telah dibuatnya sendiri. "Jadi misalnya kalau saya terus ikut, tidak tahu nanti arahnya mau ke mana," tegas rektor Universitas Paramadina ini. (di,dtc,ant-78n) |