logo SUARA MERDEKA
Line
  Rabu, 22 Oktober 2003 Semarang & Sekitarnya  
Line

LKMD Jadi LPMK

Pembentukan RT dan RW Diatur Perda

BALAI KOTA- Satu lagi rancangan peraturan daerah (raperda) dibahas DPRD Kota Semarang. Yakni tentang pedoman pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Rukun Tetangga (RT), dan Rukun Warga (RW).

Usulan persetujuan raperda tersebut dibahas DPRD Kota Semarang dalam rapat paripurna, Selasa (21/10). Rapat yang dihadiri Sekda Drs Saman Kadarisman itu disepakati akan dibentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas usulan Pemkot tersebut.

LPMK nantinya akan menggantikan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang sudah ada selama ini. Namun diharapkan, perubahan tersebut tidak sekadar ganti baju.

Mengenai keberadaan ketua RT dan RW, ada anggota Dewan yang mengusulkan agar Pemkot memberikan penghargaan berupa bantuan/insentif/stimulans yang dianggarkan dalam APBD.

Namun, Sekretaris FKB H Idris Imron menilai pemberian dana semacam itu justru bukannya memberdayakan, namun memperdaya . ''Nantinya tidak memberdayakan, tapi justru diperdaya, dan bisa mengurangi kredibilitasnya.''

Anggota FPG Drs H Achmad Munif mempertanyakan mengenai keberadaan kelompok interaktif masyarakat (KIM) yang ada di setiap kelurahan. Sebab, fungsinya sebagai penyerap aspirasi masyarakat juga sama dengan LPMK. ''Tapi fungsi tersebut lebih tepat di LPMK.''

Karena itu, dia berharap agar tidak terjadi tumpang tindih. Dia berpandangan, keberadaan KIM dan FIM juga harus dipikirkan agar tidak mengurangi fungsi LPMK.

Sekda Drs Saman Kadarisman menjelaskan, KIM dan FIM dibentuk dengan SK Wali Kota untuk mewadahi aspirasi masyarakat. Keberadaan KIM dan FIM setelah keterbentukan LPMK, bisa diakomodasi pada bidang yang ada di lembaga baru tersebut, misalnya pendidikan dan penerangan.

Soal insentif bagi ketua RT dan RW, ujar Saman, akan memerlukan dana besar. Saat ini ada 8.335 RT dan 1.320 RW di Semarang. Berarti, jumlahnya sekitar setengah dari pegawai Pemkot.

Pemilihan Pengurus RT

Sesuai dengan raperda, LPMK dibentuk dan berkedudukan sebagai mitra pemerintah kelurahan di bidang pembangunan. Susunan organisasinya terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa ketua bidang.

LPMK nantinya akan bertugas menyusun rencana pembangunan yang partisipasif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, dan melaksanakan sekaligus mengendalikan pembangunan. Masa bakti untuk satu kepengurusan adalah lima tahun dan bisa dipilih kembali untuk satu masa bakti berikutnya.

Cara pembentukannya, tiap-tiap RW wajib mengajukan calon keanggotaan pengurus, kemudian dilakukan pemilihan secara musyawarah dan atau pemungutan suara yang difasilitasi lurah. Selanjutnya, pengurus terpilih dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan keputusan camat.

Sementara itu, untuk pemilihan pengurus RT dilakukan dengan musyawarah dan atau pemungutan suara yang difasilitasi ketua RW. Selanjutnya, nama-nama pengurus terpilih dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan lurah.

Untuk pembentukan pengurus RW, yakni tia-tiap RT wajib mengajukan calon keanggotaan pengurus. Kemudian dilakukan pemilihan secara musyawarah dan atau pemungutan suara yang difasilitas lurah. Selanjutnya, nama-nama pengurus terpilih dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan lurah.

Beda halnya dari pengurus LPMK, untuk RT dan RW masa bakti kepengurusannya hanya tiga tahun. Namun bisa dipilih kembali untuk satu masa bakti berikutnya.

Bila sebelum masa bakti berakhir ada yang berhenti atau diberhentikan, maka selambat-lambatnya dalam satu bulan harus diisi pengurus antarwaktu.

Terkait dengan sumber dana bagi ketika lembaga tersebut, yakni dari bantuan pemerintah, swadaya masyarakat, ataupun bantuan lainnya yang sah.(G7-73j)


Berita Utama | Semarang | Sala | Jawa Tengah | Olahraga | Internasional
Budaya | Wacana | Ekonomi | Fokus | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA