Masyarakat Sering Bingung soal Asuransi Kesehatan

YOGYAKARTA- Agenda reformasi sistem pembiayaan pelayanan kesehatan tidak semata-mata didominasi negara berkembang. Di Amerika Serikat (AS), misalnya, lebih dari 37 juta penduduknya tak tercakup dalam asuransi kesehatan.

Biaya pelayanan kesehatan AS 14% dari gross national product. Derajat kesehatan di AS pun tidak lebih baik daripada negara-negara maju seperti Inggris dan Jepang.

''Karena itu reformasi pelayanan kesehatan menjadi komoditas politik yang amat penting di negara adidaya itu,'' ujar Direktur Gajah Mada Medical Centre UGM, Prof Dr Ali Ghufron Mukti MSc PhD, dalam seminar nasional ''Aspek Medikolegal Rekam Medis dalam Hubungannya dengan Klaim Asuransi'', kemarin.

Dia menyatakan sebaliknya negara-negara sejahtera, dengan pembiayaan kesehatan bersumber dari pemerintah, justru menengok dan meningkatkan peran swasta lebih besar. Itu terjadi di Inggris.

Australia bahkan memberikan insentif ke masyarakat dan badan asuransi kesehatan swasta untuk lebih berperan dalam pembiayaan dan penyediaan pelayanan kesehatan.

Reformasi terjadi di banyak negara Amerika Latin, Sub-Sahara Afrika seperti Ghana, Nigeria, dan Zimbabwe, Eropa Tengah dan Timur seperti Ceko, Hongaria, Polandia, Republik Czech. Negara-negara itu pun menerapkan sistem asuransi kesehatan sosial. Demikian juga di Filipina dan Thailand.

Adapun di Indonesia sedang terjadi reformasi sistem pembiayaan pelayanan kesehatan ke arah asuransi kesehatan dengan keanggotaan bersifat wajib berdasar pendekatan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat/JPKM. Meski kepesertaan bersifat wajib, penyelenggaraannya belum tentu nirlaba.

Pembayaran ke dokter dan rumah sakit umumnya berupa penggantian berdasar pembayaran per pelayanan ke arah bentuk pembayaran sistem prospektif.

Masalah sistem pembayaran rumah sakit masih beraneka ragam. Penyelenggara asuransi kesehatan juga belum melakukan keseragaman sehingga masyarakat acap kali dibingungkan. (P12-34g)