Disinyalir Gunakan KTP Fiktif

KUDUS - Sejumlah pelamar CPNS disinyalir menggunakan KTP fiktif. Setidaknya kini sudah ada tiga laporan mengenai orang luar kota, yang untuk keperluan mendaftar pegawai negeri menggunakan KTP daerah Kudus secara aspal.

Sinyalemen itu dikemukakan Ketua Komisi E DPRD Chusni Mubaroq kepada Suara Merdeka, kemarin. "Sudah tiga orang mengadu kepada kami, ada pelamar CPNS yang memakai KTP Kudus sebagai persyaratan. Padahal, mereka bukan penduduk Kota Kretek," ujarnya.

Dia mengemukakan, bila sinyalemen tersebut benar, jelas pendaftar yang menggunakan KTP aspal tidak layak menjadi CPNS. "Meski orang tersebut sangat pintar. Sebab, hal itu menunjukkan ketidakjujuran," tandasnya.

Dia mengatakan, bisa saja orang dari luar Kudus mengurus dan minta KTP di Kudus. "Pindah penduduk itu wajar-wajar, saja asal kepindahannya sesuai dengan prosedur," ucapnya.

Namun, jika ternyata KTP Kudus diperoleh dengan cara tidak benar, nama orang tersebut harus langsung dicoret. "Karena itu, kami minta pascapengumuman penerimaan nanti panitia penerima mengecek ulang persyaratan administrasi CPNS yang lolos," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan (SM, 18/10), di luar formasi CPNS untuk Depag, Kota Kretek mendapat jatah CPNS 147 orang terdiri atas 100 orang tenaga pendidik dan 47 orang tenaga bidang kesehatan.

Sementara itu, 1.000 lebih pegawai honorer daerah (PHD) yang dikenal dengan sebutan "honda" gigit jari. Mereka yang telah bertahun-tahun mengabdi di Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perhubungan dan Pariwisata, serta Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten dipastikan tak bisa ikut memperebutkan lowongan CPNS.

Janjikan Rp 25 Juta

Di luar sinyalamen tersebut, Mubaroq menginformasikan, dia sudah beberapa hari ini "kebanjiran" pesanan titipan agar bisa membantu meloloskan seseoang menjadi CPNS. "Titipan tersebut disampaikan lewat handphone per SMS. Tetapi ada pula yang datang di rumah," ungkapnya seraya menunjukkan SMS dari 20 orang lebih.

Ia menjelaskan, sebenarnya masalah penerimaan pegawai merupakan bidang tugas Komisi A DPRD. "Karena kegiatan pendidikan dan kesehatan pengawasan berada di bawah Komisi E, mungkin orang-orang itu lalu mengira kami bisa dengan mudah dan seenaknya merekomendasi seseorang agar diterima sebagai CPNS," keluhnya.

Dia mengaku tak habis mengerti atas keberanian sejumlah orang yang berambisi bisa diterima menjadi CPNS. "Yang gajinya cukup besar saja, bila ditawari imbalan Rp 25 juta bisa tergiur, apalagi panitia yang juga PNS yang gajinya kecil," tuturnya.

Karena itu, ia mengingatkan mereka yang berpikir bisa dengan mudah menggunakan uang, agar cepat berubah pikiran.

"Jangan terus mengejar dengan iming-iming uang. Hargailah pelamar lain yang mencoba berjalan apa adanya," tandasnya.

Pengumuman penerimaan CPNS juga disampaikan di forum-forum pertemuan warga di tingkat RT. Namun, pada umumnya warga masyarakat menyambut dingin pengumuman itu. Mereka berkesan bersikap apatis mengenai lowongan tersebut. (yit-80k)k