Memerangi Korupsi dengan Cara Apa?

- Di tengah keprihatinan bangsa yang terus berlanjut akibat semakin meluasnya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadidyah menyatakan tekad untuk melakukan upaya memberantas korupsi. Sebagai langkah awal, NU dan Muhammadiyah akan menumbuhkan kemarahan masyarakat secara nasional (national wide anger) terhadap korupsi. Tekad ini bukanlah main-main jika mengingat massa pendukung dua ormas Islam yang diperkirakan 80 juta orang itu. Tekad ini patutlah didukung karena bisa dijadikan kekuatan pendorong dan kekuatan penekan yang baru bagi upaya tersebut. Kita rasakan pemberantasann korupsi belum menjadi prioritas baik di kalangan pemerintah maupun aparat penegak hukum hingga sekarang.

- Namun, tekad dan optimisme saja tidak cukup. Pertanyaan terpenting adalah bagaimana atau dengan cara apa perang terhadap korupsi dilakukan. Kalau cuma pernyataan atau bentuk lips service lain sudah terlampau banyak. Menjelang pemilu sekarang pastilah pernyataan anti-KKN akan diumbar oleh politikus tetapi akhirnya janji tinggal janji. Amanat reformasi itu sampai sekarang malah seperti dilupakan. Lihatlah, para pejabat dan elite politik terutama yang di DPR dan DPRD justru beramai-ramai melakukan tindakan yang diindikasikan KKN. Tak ada ketakutan tidak lagi dipercaya oleh rakyat. Tak ada sedikit pun rasa tanggung jawab kepada konstituen. Orang sesungguhnya semakin skeptis dalam masalah ini. Tak terlalu yakin korupsi bisa dihilangkan karena sudah menjadi penyakit kronis dan menahun.

- Kembali kepada pernyataan dan komitmen moral di atas, bukan berarti kita menilai tak ada arti atau makna sama sekali. Sebenarnya dari segi bobot dan keseriusan, kalau itu yang menyatakan adalah dua ormas besar Islam yang sudah teruji oleh sejarah, tak ada yang perlu diragukan. Masalahnya selalu kembali pada program aksi. Langkah konkret dan riilnya nanti seperti apa. Mulai dari menertibkan anggotanya sendiri saja begitu sulit. Padahal, kalau mereka adalah potensi mayoritas sedangkan negara kita dikenal paling korup di dunia, secara matematis bisa diduga yang paling banyak melakukan korupsi ya mereka sendiri. Kita tak bermaksud mengidentifikasikan seperti itu atau menganggap NU dan Muhammadiyah hanya main-main. Yang ingin ditekankan adalah perlunya mencari solusi riil dan workable.

- Sebab, seruan dan tekad seperti itu bukanlah barang baru. Sebelum ini pengusaha-pengusaha yang bergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) juga menyatakan perang terhadap suap yang selama ini menjadi salah satu kendala serius yang dihadapi dunia usaha. Bagaimana agar suap kepada pejabat tak lagi dilakukan. Korupsi dan suap adalah dua hal yang berbeda tapi beresensi sama. Ada unsur abuse of power di sana. Ada komersialisasi, yang berarti penyimpangan, jabatan. Bedanya, kalau suap yang diminta adalah uang pengusaha, sedangkan korupsi biasanya mengambil anggaran negara. Sampai dalam tahapan ini kita baru berhenti pada tekad. Selain itu, apakah kita mungkin menyelesaikan persoalan tanpa melihat akar permasalahan yang melingkupi baik secara sistem maupun kultur.

- Menumbuhkan kemarahan masyarakat secara nasional adalah langkah yang baik. Hanya, kalau direnungkan lebih jauh, mereka akan marah kepada siapa? Kepada diri sendiri barangkali atau kepada lingkungan terdekat di sekitarnya. Sebab, korupsi sudah terjadi di mana-mana menembus ruang atau sekat waktu, tempat, dan lain-lain. Korupsi adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Karena itu, wajar bila yang terjadi adalah kebingungan untuk mulai dari mana, dari siapa, dan kapan. Pembentukan komitmen bersama apalagi secara nasional penting untuk memperkuat landasan juga political will. Tanpa ditunjang oleh langkah nyata di tataran kebijakan dan operasional yang lebih praktis, apa gunanya. Apalagi tanpa ada kekuatan hukum yang ditakuti, pastilah tidak efektif.

- Berbagai alternatif pemikiran bisa dikembangkan. Salah satunya dimulai dari pembenahan birokrasi. Sumber dan akar korupsi pada awalnya adalah di lembaga pemerintahan. Namun, memberantas korupsi di sana juga tidak mudah kalau tidak dibarengi upaya lain yang menyentuh permasalahan yang lebih mendasar. Misalnya, soal gaji dan kesejahteraan seharusnya dipikirkan dahulu. Pemerintah harus berani mengadakan rasionalisasi karena jumlah pegawai negeri terlampau banyak. Setelah ramping dan efisien, gaji bisa dinaikkan tiga atau lima kali lipat. Dan setelah itu pula baru ada alasan untuk memperketat pengawasan dan memberikan sanksi berat bagi mereka yang menyeleweng. Sayang, kita tidak memiliki keberanian bertindak radikal dan revolusioner, karena itu berarti tidak populer.