"Percayakan Rehab SD-SMU pada Komite Sekolah"

BOYOLALI - Dewan Pendidikan Kabupaten Boyolali mengaku heran atas pelaksanaan proyek rehab bangunan gedung SD sampai SMU yang selalu dikerjakan rekanan. Semestinya anggaran APBD yang dialokasikan untuk rehab gedung dikerjakan komite sekolah.

''Karena itu, kami mendesak kepada Bupati agar APBD rehab gedung pelaksanaan proyek diberikan kepada komite sekolah. Bupati harus berani mengambil kebijakan sebagai upaya memperdayakan komite sekolah,'' tandas Ketua Dewan Pendidikan Drs Moh Sahid didampingi Bendahara Drs Setyo Sutrisno, kemarin.

Dia menyebutkan, upaya memfungsikan komite sekolah sebagai pelaksana rehab gedung tersebut sudah disampaikan saat audensi dengan Bupati dr H Djaka Srijanta beberapa waktu lalu. Pada waktu itu Bupati meminta Dewan Pendidikan mengusulkan atau membuat surat.

Memuaskan

Dia yang mantan Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Boyolali mengatakan, alokasi APBD untuk rehab gedung SD, SMP, dan SMU besarnya bervariasi, bergantung pada tingkat kerusakan. Ada yang Rp 25 juta tapi ada pula yang mencapai Rp 100 juta. Namun, berapa pun besarnya rehab gedung dari APBD selalu dikerjakan rekanan.

Semestinya, dia menuturkan, tidak perlu lagi dikerjakan rekanan. Sebab, keberadaan komite sekolah sudah diakui. Selain itu, rehab gedung yang dikerjakan komite sekolah hasilnya lebih memuaskan, baik dari segi kualitas maupun volume.

''Karena itu, berikan kepercayaan komite sekolah untuk mengerjakan proyek rehab gedung,'' tuturnya.

Menurut Bendahara Dewan Pendidikan Setyo Sutrisno, sebagai bukti komite sekolah mendapatkan kepercayaan, dapat dilihat dari dana yang dikucurkan melalui APBN atau Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana dari pusat untuk rehab gedung pasti diberikan komite sekolah. ''Kalau APBN diberikan kepada komite sekolah semestinya APBD juga mengikuti,'' ujarnya.

Unsur komite sekolah terdiri atas tokoh masyarakat, guru, OSIS, orang tua wali murid, pengusaha, dan warga desa. Komite sekolah mempunyai ahli bangunan yang mampu mengerjakan pekerjaan fisik.

''Desakan yang kami lakukan semata-mata untuk memperdayakan komite sekolah,'' ungkap Sutrisno. (shj-14s)