Kecewa, Sukoharjo Tak Dapat Jatah CPNS

• Masih Kekurangan 200 Orang

SUKOHARJO - Banyak pencari kerja kecewa karena Pemkab Sukoharjo tidak membuka pendaftaran CPNS. Apalagi sebagian di antara mereka sudah mengurus berbagai persyaratan untuk mendaftar.

''Waduh ternyata Pemkab Sukoharjo tidak membuka lowongan CPNS, padahal saya sudah mencari kartu kuning,'' ujar seorang pencari kerja saat ditemui di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, kemarin.

Menurut alumnus sebuah PTS tersebut, semula dirinya optimistis bakal ada pendaftaran CPNS di Sukoharjo setelah Pemkot Surakarta membuka pendaftaran. Maka, dia pun segera mengurus berbagai persyaratan yang dibutuhkan agar tidak repot nantinya.

''Sayang, ternyata di sini tidak dibuka pendaftaran. Namun saya akan mencari informasi ke Boyolali dan Sragen siapa tahu bisa mendaftar di sana.''

Kepala Kantor Humas Informasi dan Komunikasi (HIK) Pemkab Drs DT Siswadi mengatakan, kali ini Pemkab tidak mendapat jatah penerimaan CPNS dari pemerintah pusat.

Dia menjelaskan, pembukaan lowongan CPNS dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah pusat karena terkait langsung dengan kemampuan keuangan negara untuk menggaji mereka. ''Memang tahun ini kami tidak mendapat jatah menerima CPNS. Mudah- mudahan tahun depan bisa dilakukan karena kami sudah mengajukan usulan,'' katanya.

Ditanya apakah Sukoharjo masih kekurangan PNS, Siswadi mengakui hal itu. Dia menyebutkan, saat ini jumlah PNS 10.874 orang. Pemkab setidaknya masih kekurangan 200 orang, terutama tenaga pengajar dari tingkat SD hingga SMU dan SMK. Apalagi tahun ini 170 orang yang memasuki masa pensiun dan perlu diisi dengan PNS baru.

''Beruntung kami mendapat alokasi guru bantu sehingga bisa sedikit menutup kekurangan tenaga yang ada.''

Disiplin Kerja

Mengatasi kekurangan tersebut, pihaknya berupaya mengoptimalkan tugas para PNS. Antara lain dengan meningkatkan disiplin kerja sesuai dengan tugas masing-masing. Bahkan, secara periodik dalam waktu tertentu, Bupati Bambang Riyanto SH akan mengadakan sidak ke kantor dan instansi guna mengecek kinerja para karyawan.

''Kami juga menerapkan pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin dan sebaliknya memberikan penghargaan kepada pegawai berprestasi. Hal itu diharapkan dapat memacu seluruh jajaran PNS untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.'' (G10-14s)