Kronik 2004

BPS Sampaikan Laporan Hasil P4B

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima laporan perkembangan hasil pengolahan data Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dalam laporan itu, terdapat beberapa perubahan data mengenai jumlah penduduk yang secara langsung berpengaruh terhadap alokasi kursi DPRD di beberapa daerah.

Menurut Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti, di Jakarta, Rabu kemarin, perubahan antara lain pada jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat. Pada laporan sebelumnya tertera jumlah penduduk provinsi tersebut 4.466.697, padahal seharusnya 4.446.697. Dengan demikian, ada selisih 20.000. Perubahan juga terjadi bagi Provinsi Bengkulu. Setelah dilakukan penelitian ulang di beberapa kabupaten/kota, ternyata jumlah penduduk provinsi ini bertambah dari 1.521.200 menjadi 1.522.549, dan jumlah pemilih meningkat dari 960.932 menjadi 961.884, yang berarti ada penambahan 1.349 untuk jumlah penduduk dan 952 untuk jumlah pemilih.

Perubahan juga terjadi pada Jawa Timur. Data jumlah penduduk dan pemilih provinsi ini setelah penelitian ulang menjadi 36.206.060 dan 25.992.782. (bn-29t)

Dikritik, KPU Terlibat Pengadaan Komputer

JAKARTA - Kalangan DPR mengkritik para anggota KPU yang melibatkan diri dalam masalah-masalah teknis seperti pengadaan komputer. ''Kita heran, orang-orang kampus dan idealis yang jadi anggota KPU kok sekarang mikirin proyek,'' kata anggota FPDI-P Meliono Soewondo kepada pers, di Jakarta, Rabu kemarin.

Menurutnya, fokus tugas para anggota KPU mestinya sebagai penyelenggara pemilu, bukan mengurusi masalah-masalah teknis, seperti pengadaan komputer dan kotak suara. ''Tapi mereka kok melibatkan diri dalam pengadaan komputer,'' tambahnya.

Dia mengingatkan, urusan teknis seperti itu bukan urusan anggota KPU, melainkan urusan orang Sekretariat KPU. Tugas para anggota KPU adalah menyelenggarakan tahapan-tahapan pemilu, dari awal sampai akhir secara profesional, adil, dan jujur.

''Kalau dalam pengadaan komputer, tendernya nggak beres dan terjadi mark up, sebaiknya mereka mundur dari keanggotaan KPU. Nggak apa-apa kalau mereka mundur. Kita bikin lagi KPU, tentu dengan anggota yang penuh idealisme, punya dedikasi, dan tanggung jawab pada tugas pokoknya.''

Di tempat terpisah, anggota FPG DPR Baharuddin Aritonang mengaku kaget terhadap kenyataan tersebut. ''Masak lembaga yang begitu terhormat ngurusi proyek komputer, kotak suara, dan sebagainya,'' katanya.

Sekretaris FPPP Endin AJ Soefihara juga menyatakan kecewa berat, kenapa orang-orang KPU yang dikenal memiliki idealisme tinggi sekarang menjadi layaknya makelar. ''Bekerjalah dengan jujur dan benar,'' pintanya. (nas-29t)

Minggu, DPW PKB Jateng Rakerwil

SEMARANG - DPW PKB Jateng mulai merapatkan barisan menghadapi Pemilu 2004 dengan mengadakan silaturahmi alim ulama dan musyawarah kerja wilayah (muskerwil), di Hotel Patra Semarang, Minggu-Senin (19-20/10). Rencananya, kegiatan itu akan dihadiri Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), KH Yusuf Muhammad (anggota Dewan Syuro), dan Dr Alwi Shihab (Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP PKB). Sejumlah ulama Jateng juga dijadwalkan hadir.

''Agenda utama muskerwil adalah mendialogkan masa depan PKB, pemenangan pemilu, dan sosialisasi pencalonan caleg,'' kata Sekretaris DPW PKB Jateng, Drs H Muhammad Muzammil, kemarin

Silaturahmi alim ulama dan muskerwil PKB Jateng akan diikuti 450 peserta. Dari jumlah itu, 200 orang di antaranya para kiai dan pimpinan pondok pesantren yang berada di luar struktur kepengurusan partai di tingkat DPC dan DPW. Dari arena silaturahmi itu akan dimunculkan taushiah yang ditujukan kepada pihak eksternal dan internal.

Sebelumnya digelar taushiah (rekomendasi) ulama yang akan disosialisasikan kepada masyarakat dan terlebih dahulu dibahas di arena muskerwil PKB. Dia menjelaskan, dua tema strategis muskerwil yaitu "Strategi Pemenangan Pemilu 2004" yang akan dibahas di komisi A dan "Sistem Penentuan Calon Legislatif" yang akan dibahas di komisi B. (H1-64)

Jangan Pengaruhi PNS di Pemilu 2004

BANDUNG-Gubernur Jabar Danny Setiawan mengingatkan partai politik atau pejabat macam bupati, wakil bupati, walikota, dan wakilnya di lingkungan Provinsi Jabar untuk tidak mengganggu netralitas pegawai negeri sipil pada Pemilu 2004.

''Memang PNS memiliki hak pilih, tapi sebaiknya biarkan mereka menentukan pilihannya terhadap parpol yang diyakini paling baik. Tapi (nyoblos) itu ada saatnya. Yang jelas, PNS harus netral,'' kata Danny Setiawan pada pertemuan Muspida Jabar dengan Bupati/Walikota se- Jabar di Bandung kemarin.

Karena itu, dia meminta kepada parpol dan pejabat politik untuk tidak mengeluarkan kebijakan yang hanya akan mempengaruhi netralitas PNS. Selain kapasitas gubernur, Danny pun berbicara atas nama Ketua Korpri Jabar. ''Kebijakan saya sama saja, anggota Korpri pun harus netral. Dan silakan pilih yang terbaik pada Pemilu nanti.''

Kepada PNS, Danny berharap agar bisa membuat jarak yang sama dengan mengedepankan fungsi pelayanan. Dia juga mewanti-wanti agar PNS tidak ikut larut dan ikut-ikutan tertarik dalam aktivitas Pemilu 2004. Jika memang ingin aktif terlibat sepenuhnya dalam parpol dan Pemilu, seorang PNS harus paham atas konsekuensinya. ''Berhenti dulu dong dari PNS, jika mau aktif jadi anggota Parpol,'' katanya. (dwi-64)