
| Kamis, 16 Oktober 2003 | Karangan Khas |
Alternatif Pangan Perangi LaparOleh: Saifuddin Ali Anwar PADA hakikatnya setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh pangan yang aman dan bergizi . Sudah tentu ini sama dengan hak memperoleh pangan yang cukup dan hak asasi setiap manusia untuk bebas dari kelaparan. Berdasarkan hal itu Indonesia mempunyai komitmen untuk memenuhi kecukupan dan ketahanan pangan bagi warganya. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman konsumsi manusia . Apabila kebutuhan pangan orang terpuruk pemenuhan sehari- harinya, akan ada akibat buruk pada semuanya. Kebiasaan sebagian penduduk Indonesia makan nasi Karena itu, walau sudah melahap berbagai jenis makanan, merasa belum makan jika belum makan nasi. Menurut penulis, ini masalah mendasar yang kita hadapi. Masyarakat masih memiliki ketergantungan tinggi pada beras (nasi) sebagai makanan pokok. Sampai kapankah ketergantungan penduduk terhadap beras/nasi? Pangan dan gizi merupakan salah satu faktor penentu utama kualitas sumber daya manusia. Kekurangan gizi tidak hanya meningkatkan angka kesakitan dan kematian , tetapi juga menurunkan produktivitas sel-sel otak yang mengakibatkan kebodohan dan keterbelakangan. Karena itu, semua negara di dunia sepakat mencanangkan untuk memerangi masalah pangan dan gizi. Ketersediaan pangan yang dinyatakan dalam rata-rata ketersediaan energi dan protein perkapita tahun 1995-1998 berada di atas anjuran kecukupan. Namun hal itu terlihat berfluktuasi, bahkan cenderung menurun pada I998. Rata-rata konsumsi energi pada 1998 mencapai 92.6% dan kecukupan, tetapi terdapat sekitar 48,6% rumah tangga yang mengonsumsi energi di bawah 70% kebutuhannya. Adapun hasil pemetaan kabupaten/kota berdasar status risiko kerawanan pangan dan gizi tahun 2000 menunjukkan, 28 kabupaten/kota mengalami risiko tinggi kejadian rawan pangan dan gizi, sedangkan 85 kabupa ten/kota berisiko sedang ( tim pangan & gizi pusat 2001) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2002 , tingkat konsumsi beras penduduk perkapita mencapai 123,55 kilogram /perkapita/tahun, sehingga dengan jumlah penduduk Indonesia 210 juta jiwa, setiap tahun pemerintah harus menyediakan beras sekitar 25,2 juta ton dengan catatan harga jualnya terjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dari kebutuhan pangan beras yang terus bertambah ini, perlu dicari upaya untuk mengurangi ketergantungan dari beras/nasi, lalu dialihkan ke bahan pangan lainnya . Pendekatan Strategis Pangan dan gizi merupakan masalah kompleks. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, perilaku, lingkungan, pelayanan kesehatan, dengan berbagai pengaruh yang saling terkait. Dari situ tampak bahwa masalah pangan dan gizi di setiap daerah kabupaten/kota berbeda-beda. Karena itu pendekatan lintas sektor, lintas program dengan mengedepankan pemberdayaan peran aktif masyarakat merupakan pola pikir utama. Penerapan UU No 2 tahun 1999 tentang pemerintah daerah, dan PP No 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom memberikan peluang seluas-luasnya untuk menanggulangi masalah pangan dan gizi secara spesifik melalui berbagai solusi. Pertama, mewaspadai rawan pangan yaitu kesiapan terus-menerus untuk mengamati, menemukan, dan mengenali secara dini. Selain itu juga merespons kemungkinan timbul kerawanan pangan dengan peningkatan kepedulian terhadap isu-isu peningkatan jumlah penduduk, keterbatasan SDA/SDM masyarakat, serta banyaknya kasus gizi, kemiskinan, bencana alam, instabilitas politik, liberalisasi politik dan isu HAM. Dua, penanganan sistem ketahanan pangan yaitu mewujudkan ketahanan pangan dengan pemenuhan pangan di tingkat rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, dan terjangkau. Upaya tersebut dilakukan antara lain dengan menggerakkan lintas pelaku antara Pemerintah (lintas sektor/program ) dan masyarakat (produsen, distributor, konsumen); lintas wilayah dari pusat, daerah sampai rukun tangga; lintas waktu yakni mempertahankan stabilitas pasokan dan harga pangan, peningkatan peranan dan keterkaitan antarlembaga seperti pemda, DPRD, Toma LSM dengan penyusunan kebijakan bersama antardinas/unit terkait. Di samping itu pengadaan advokasi kepada para pengambil keputusan baik instansi pemerintah/lembaga dan swasta secara berjenjang, yaitu upaya sistematis dan terorganisasi untuk melancarkan aksi. Tujuannya, terjadi perubahan kebijakan, pelaksanaan, dan perubahan perilaku dalam pengelolaan program pangan dan gizi. Upaya lain adalah pemberdayaan masyarakat. Artinya, semua upaya fasilitas yang bersifat noninstruktif untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat sehingga mampu mengidentifikasikan masalah, merencanakan dan melakukan pemecahannya yang memanfaatkan potensi dan fasilitas, baik dari instansi lintas sektor maupun LSM dan tokoh masyarakat ( RI-UNICEF ,1999). Peningkatan pengetahuan dan perilaku/kebiasaan makan selain beras/nasi perlu dipromosikan di berbagai sasaran dengan berbagai cara secara terencana dan terus-menerus. Peluang dan Kesempatan Peringatan Ke-23 Hari Pangan Nasional yang jatuh pada 16 Oktober 2003 mengambil tema " Menggalang peran serta masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga" kiranya dapat dijadikan momentum, peluang, dan kesempatan untuk mengadakan aksi konkret di masyarakat. Misalnya, dengan ditingkatkannya kampanye pangan alternatif. Yaitu, aksi/antisipasi beratnya tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan beras kepada masyarakat dengan memasyarakatkan pangan alternatif nonberas. Misalnya, hermada (tanaman harapan masa depan ). Penyebutan ini karena semua bagian tanaman itu bisa dimanfaatkan. Hermada adalah tanaman sejenis rumput berbentuk perdu yang dikembangkan di Indonesia sejak 1974. Bulir biji hermada selain mengandung 60-70% karbohidrat, pada tiap 200 gram bijinya juga mengandung 9,4 gram protein, sehingga sangat tepat dijadikan pangan alternatif pengganti beras Dari hasil penelitian, bila dimasak hermada tidak berbeda banyak dari beras, sehingga mungkin mudah diterima masyarakat di Indonesia. Kiranya banyak lagi bahan pangan alternatif di tiap-tiap daerah bila disosialisasikan dan dicoba untuk dijadikan alternatif pemenuhan pangan dan gizi, sekaligus untuk memerangi kelaparan keluarga. (18i)
-Drg H Saifuddin Ali Anwar SKM, Koordinator Widyaiswara Bapelkes Salaman Magelang, Pimpinan Pondok Sisemut Ungaran. Tabel ( Sumber -Komp-Lab.Biokimia Nutrisi UGM 1998 )Kandungan protein dan lemak berbagai jenis biji-bijian per 100 gr
|