Paling Ideal Segera Lunasi Pinjaman IMF

SEMARANG - Pemerintah Indonesia sebaiknya segera membayar lunas seluruh pinjaman IMF 8,4 miliar dolar AS. Cara tersebut merupakan pilihan yang paling ideal sehingga setelah itu Indonesia dapat kembali menjadi anggota IMF yang normal. Sebanarnya, Pemerintah Indonesia mampu membayar utang itu.

''Dengan menjadi anggota IMF yang normal, maka kuota dan hak suara Indonesia di dalam IMF menjadi penuh kembali,'' kata Endang Sih Prapti MA, pengamat Ekonomi Internasional FE UGM, di sela-sela Studium General Jurusan Ekonomi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Kampus Gunung Pati, Rabu (15/10).

Dia mengatakan, saat ini cadangan devisa yang dimiliki Indonesia masih 37,1 miliar dolar AS. Dengan membayar penuh pinjaman kepada IMF 8,4 miliar dolar AS itu, maka cadangan devisa yang dimiliki Indonesia masih 28,7 miliar dolar AS.

Namun diakuinya, hal itu tidak mudah dilaksanakan. Persoalannya bukan karena cadangan devisa Indonesia cukup atau tidak untuk melanjutkan kehidupan Indonesia sampai kepada pemerintahan baru pasca-Pemilu 2004.

Akan tetapi, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana jika ada pihak asing yang tidak suka Indonesia membayar lunas hanya karena dianggap arogan. Lebih buruk lagi jika pihak asing itu memang tidak menginginkan Indonesia menikmati posisi menjadi anggota IMF yang normal, sehingga kuota dan hak suaranya penuh.

Dia menjelaskan, dengan keluarnya TAP MPR No VI Tahun 2002, berarti pinjaman IMF harus tetap berakhir 31 Desember mendatang. Mau tidak mau Indonesia harus tetap melunasi pinjaman itu. Bila langkah itu tidak bisa dilaksanakan, perlu dipilih alternatif lain. Dia mengusulkan, apabila Indonesia malu membayar lunas secara langsung, Pemerintah Indonesia bisa membayar tunai antara 5,4 miliar dolar AS dan 8,4 miliar dolar AS. Dengan demikian, Indonesia bebas LOI dan menjadi anggota IMF yang kuota dan suaranya tidak nol. (G17-82n)