Jangan Jadikan Bangunan Fisik sebagai Alat Politik

BOYOLALI - Saling mengklaim bangunan fisik, itu tidak mendidik dan merupakan cara-cara lama yang digunakan menarik dukungan. Dalam era sekarang model semacam itu tidak lagi populer bahkan menjadi bahan tertawaan.

''Lebih baik menggunakan cara yang sehat dan cerdas misalnya debat calon anggota DPRD,'' kata Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Boyolali Roni Budi Sulistyo, kemarin.

Sebagaimana diberitakan, DPC PDI-P Boyolali melalui Sekretaris Handono PN Putro protes keras terhadap DPC PNI Marhaenisme berkait dengan pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Jatisari, Kecamatan Sambi dan Desa Trayu, Kecamatan Banyudono.

Jembatan dengan dana APBD tesebut diklaim sebagai jembatan yang dibangun DPC PNI Marhaenisme. ''Ini berarti tidak fair dan melakukan kebohongan publik,'' jelas Handono. Sebaliknya, Ketua DPC Marhaenisme Drs Nurbiyantoro membantah telah mengklaim. Dia hanya memfasilitasi dalam kapasitasnya selaku anggota DPRD (Suara Merdeka, 11/10).

Roni mengatakan, saling mengklaim atas bangunan fisik tidak bermanfaat banyak . Sebab, masyarakat sudah tahu bangunan itu didirikan dari uang rakyat. Kalaupun ada partai yang cawe-cawe hanya sebatas memfasilitasi, tidak langsung terlibat membangun. Karena itu, hendaknya dihentikan dan jangan dijadikan alat untuk membangun massa.

Menjelang Pemilu 2004, lanjut Roni, antarpartai saling berebut mencari simpatik. Karena itu, tidak mengherankan pengadaan aspal dan semen dijadikan alat komoditas politik. Para elite politik saling berlomba-lomba memfasilitasi atau membantu mengajukan proposal bantuan semen dan aspal. Setelah berhasil, diklaim bantuan aspal dan semen atas bantunnya.

''Ini tidak mendidik dan tidak sehat. Masyarakat tak akan goyah kendati diperjuangkan mendapat aspal. Masyarakat sudah tahu dan kritis,'' katanya.(shj-14s)