Dari Press Tour ke Karimunjawa (2-Habis)

Upah Mengajar Ustad Antara Rp 10.000 - Rp 20.000/ Bulan

DIAKUI, paham liberalisme dan materialisme sebagai ekses yang muncul dari tempat tujuan wisata, ada positifinya. Hal itu ditandai dengan terpacunya masyarakat berlomba-lomba untuk kreatif dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Namun, bila tidak dipersiapkan dengan kekuatan mental yang baik, maka dampak yang paling berat adalah sisi moralitas masyarakat yang berubah. Permisifisme (serbaboleh-Red) akan menggejala di masyarakat di tempat tujuan wisata.

Tak pelak, pergulatan antara moral tinggi dan moral rendahan terjadi. Namun, karena kurang siapnya mental masyarakat justru akan menjadi bumerang bagi masyarakat sekitar. Kenyataan sekarang ini, sektor pendidikan belum mendapat perhatian optimal dari pihak terkait.

Inilah tampaknya yang membuat Pemerintah Kabupaten Jepara harus berpikir ulang untuk mengembangkan aset wisata di sana. Bila tidak, ketimpangan dipastikan bakal terwujud. Terutama ketimpangan antara kemajuan teknologi wisata dan kesiapan mental masyarakat sekitar.

Sekarang saja masih terjadi ketimpangan di bidang pendidikan. Antara jumlah penduduk dan jumlah lembaga pendidikan. Dari lebih kurang 9.000 jiwa, hanya terdapat 14 SD dan satu SLTP. Ke-14 SD itu tersebar di empat desa, sedangkan satu SLTP hanya terdapat di Desa Karimunjawa.

Yang mengenaskan, dari 14 bangunan SD hanya beberapa yang berfungsi dengan baik. Banyak bangunan yang tidak layak sebagai tempat belajar. Akibatnya, ada sejumlah SD terpaksa mengikuti proses belajar mengajar ndompleng di bangunan madrasah diniyah (Madin) atau TPQ.

Secara demografis, masyarakat yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi hanya 2,5 %, SLTA 6,3 %, SLTP 8,11%, tamat SD sebanyak 62,16% dan tidak tamat SD sebanyak 1,3%. Mata pencaharian mereka umumnya nelayan dan petani.

Rendahnya kualitas pendidikan dan SDM, akan menimbulkan ketimpangan sosial. Pada akhirnya akan berdampak kepada keterasingan, kecemburuan dan konflik sosial. Beruntung, hingga kini keutuhan mereka masih tetap terjaga. Hal itu tidak terlepas dari kuatnya masyarakat sekitar memegang nilai-nilai agama yang mereka anut.

Swadaya

Bagi masyarakat Karimunjawa, kurangnya sarana pendidikan bukan membuat mereka patah semangat. Secara swadaya, mereka membangun sekolah-sekolah yang diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan konvensional sekaligus pendidikan agama.

Hal itu dibuktikan dengan munculnya sekolah-sekolah berbasis agama seperti Madrasah Diniyah (Madin), Roudlotul Atfal (RA)/Taman Pendidikan Alquran (TPQ) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs). Secara kualitatif, ada 11 buah TPQ/RA, tujuh taman kanak-kanak, dan lima Madrasah Diniyah (Madin).

Munculnya lembaga-lembaga pendidikan berbasis agama, sedikit banyak membantu kebutuhan materi agama sekolah-sekolah dasar konfensional. Karena jumlah guru agama yang sangat minim, umumnya para kepala sekolah konfensional mewajibkan kepada murid-muridnya agar menimba ilmu agama di Madin.

Melihat jumlah sarana pendidikan berbasis agama saat ini masih belum cukup untuk menampung seluruh anak di Karimunjawa. Sementara kekuatan perekonimian masyarakatnya masih belum kuat untuk menanggung secara swadaya.

Karena keterbatasan dana, warga Karimunjawa mewujudkan sekolah yang bangunan fisiknya pada umumnya bersifat ala kadarnya. Dari seluruh lembaga pendidikan berbasis agama yang ada di sana, hampir semua bangunannya terbuat dari bambu dan kayu.

Lihat saja bangunan TPQ/RA Mambaul Ulum, Batulawang, Kamojan, Karimunjawa. Bangunan yang berdiri di atas tanah 25x7m itu berdinding dan beratap dari bambu. Di dalamnya terlihat sejumlah kursi panjang tertata rapi. Lantai terbuat dari bahan semen dan pasir. Meski begitu, terlihat bersih.

Kondisi yang penuh dengan keterbatasan itu tidak mengurangi semangat sejumlah ustad yang mengajar di sana. Rahmad Illahi (22), pemuda alumnus MA Mambaul Ulum Madura, mengaku sudah delapan tahun menekuni pekerjaannya. Meski dibayar kurang dari Rp 25.000/ bulan, tidak membuat dia surut berjuang.

"Tetapi saya sedikit terbantu setelah mendapat dana bantuan khusus guru (BKG) Rp 1.200.000. Uang itu diterimanya Rp 600.000/semester," katanya.

Hal senada dikatakan Rohiman (46), pengurus TPQ Al Muttaqin, Mrican, Kamojan. Dia tampak malu-malu ketika akan menjelaskan nominal gaji ustad TPQ-nya. Namun akhirnya dia mau mengatakan juga, bahwa upah yang diberikan kepada para ustad itu tidak tetap, antara Rp 10.000 sampai Rp 20.000/ bulan.

Sedangkan di Madin Matholiul Huda Desa Mrican, kondisi bangunannya lebih bagus. Hanya saja, gedung kurang terawat dengan baik.

Yang menarik, gedung Madin itu juga digunakan untuk tempat belajar-mengajar SD 5 Karimunjawa. Murid-murid SD menggunakan gedung Madin pagi hari. Sedangkan sore digunakan untuk Madin. Hal dilakukan karena terpaksa. Gedung SD 5 sekarang ini tidak layak digunakan untuk kegiatan karena roboh.

Di tengah perjalanan di Karimunjawa sebagai tempat tujuan wisata, mengundang perhatian Kasi Rois Kandepag Kabupaten Jepara Drs H Ahmad Syahid.

Menurutnya, segala persoalan dan carut marutnya pendidikan agama di tengah masyarakat menjadi indikasi ketidaksiapan masyarakat Karimunjawa menjawab tantangan masa depan.

Mengubah pola pikir masyarakat, menurutnya, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Contoh kecil yang masih membudaya di tengah masyarakat Karimunjawa adalah tidak lazimnya menunda usia perkawinan untuk sekolah. Umumnya, banyak warga yang menikah setelah lulus SD.

"Minimnya sekolah lanjutan atas, juga mendukung mempercepat perkawinan usia dini di kalangan remaja. Sedangkan lembaga pendidikan yang ada paling tinggi hanya setingkat SLTP. Itupun jumlahnya hanya dua, yaitu SMP Karimunjawa dan MTs Safinatul Huda," katanya. (Karyadi-58)