PEMILU 2004

Calon DPD Harus Punya Idealisme

JAKARTA- Orang yang ingin maju menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), adanya modal merupakan hal yang tak bisa dihindari karena memang dibutuhkan dukungan finansial. Namun, juga harus dihindari jika atas dasar itu, kemudian orang menjadi anggota.

Anggota FPG DPR Burhanudin Aritonang mengemukakan hal itu dalam diskusi ''Dialektika Demokrasi'' di gedung DPR, Jumat (19/9). Dalam diskusi bertema ''Keterwakilan DPD dan Politik Uang'' juga menampilkan pembicara anggota FPG Hatta Mustafa dan wakil LSM, Dwi Fitri.

Aritonang mengatakan, orang yang maju menjadi calon anggota DPD tidak cukup dengan bermodal saja, tetapi harus mempunyai idealisme yang menjadi perjuangannya. ''Karena itu, bila orang mempunyai idealisme tetapi tidak bermodal, maka ormas atau organisasi yang mendukungnya bisa bergotong royong membantu pencalonannya.''

Dia mencontohkan, anggota senat di Amerika Serikat umumnya juga berlatar belakang modal yang cukup. Karena itu, untuk memecahkan persoalan modal bagi orang yang mempunyai idealisme adalah dengan gotong royong.

''Jadi, memang harus disiasati untuk memecahkannya. Soalnya, bila tidak maka hanya orang kaya yang bisa menjadi anggota DPD.''

Menjawab pertanyaan mengenai politik uang dalam rangka mengumpulkan tanda tangan untuk dukungan pencalonan anggota DPD, misalnya dengan membayar Rp 5.000 untuk mendapatkan fotokopi KTP, dia mengungkapkan, bila memang hal semacam itu ada faktanya maka harus dilaporkan.

''Tak bisa dihindari, mencalonkan anggota DPD perlu modal.''

Tentang animo mencalonkan anggota DPD di sebagian daerah yang terlihat kurang, Aritonang berpendapat, hal itu terkait dengan adanya persoalan-persoalan di daerah yang muncul berkenaan dengan persoalan reformasi.

Akibatnya, belum begitu lengkap pemahaman mengenai DPD karena persoalan yang dihadapi di daerah sangat beragam.

Persyaratan

Sementara itu, Hatta Mustafa mengatakan, sebenarnya animo untuk menjadi anggota DPD tidak bisa dikatakan kurang, tetapi persyaratan untuk maju menjadi calon di beberapa daerah dirasakan berat.

Seperti Provinsi Papua, untuk mendapatkan dukungan 2.000 tanda tangan dengan meliputi seperempat kabupaten merupakan hal yang tidak mudah. ''Lokasi kabupaten sangat jauh, sehingga sulit untuk bisa dijangkau dalam waktu singkat.''

Dengan demikian, lanjutnya, bukan persoalan animo melainkan untuk memenuhi persyaratan di sebagian provinsi itu sulit. Sementara itu, daerah lain tidak masalah, dan animo membeludak. ''Kami tidak tahu bagaimana kebijaksanaan KPU dalam masalah ini.''

Adapun Dwi Fitri mengemukakan adanya kesulitan bagi kalangan LSM untuk maju menjadi calon anggota DPD. ''Teman-teman LSM punya kesulitan tidak mempunyai biaya. Persoalannya bukan politik uang, melainkan memang perlu dukungan finansial.''

Memberikan gambaran tentang adanya kesulitan bagi persyaratan anggota DPD tersebut, Dwi menunjukkan, data bahwa dari 4.182 orang yang yang mengambil formulir untuk maju menjadi calon anggota DPD, yang mengembalikan hanya 1.258 orang.

''Jumlah itu berarti hanya lebih kurang seperempatnya saja yang mampu mengembalikan.''(nas-13j)