Konferensi WTO di Cancun Gagal

CANCUN MEKSIKO-Konferensi Perdagangan Dunia (World Trade Organization - WTO) di Cancun yang bertujuan memperkuat momentum ke arah persetujuan baru perdagangan multilateral hari Minggu berakhir tanpa hasil. Kegagalan itu akibat perbedaan tajam Utara-Selatan.

Tanpa menyebut nama, Amerika Serikat langsung menyalahkan beberapa delegasi yang menolak berkompromi sebagai penyebab ''kemunduran'' WTO. Sementara negara berkembang justru merayakan penemuan kekuatan baru mereka.

"Pertemuan tidak berhasil mencapai kesimpulan," kata Menteri Luar Negeri Brasil, Celso Amorim, setelah tawar-menawar lima hari lima malam yang terkadang keras di antara 146 negara anggota WTO.

Namun berbicara atas nama lebih dari 20 koleganya, Amorim mengatakan, konferensi itu merupakan kemenangan negara berkembang yang menunjukkan persatuan dalam mendesak tuntutannya, khususnya dalam pengurangan subsidi pertanian.

Tapi Wakil Perdagangan AS, Robert Zoellick, berpendapat, masalahnya bukan tentang negara maju dan negara berkembang, melainkan tentang ''apa yang dapat dilakukan'' dan ''apa yang tidak dapat dilakukan'' oleh negara anggota. ''Suara yang tak mau melakukan' melampaui suara 'yang mau melakukan','' katanya.

Dia mengatakan, pelajaran besar dari Cancun adalah suatu kompromi yang sungguh-sungguh memerlukan kesediaan yang sungguh sungguh pula untuk memusatkan perhatian pada pekerjaan, bukan retorika. Ini untuk mencapai keseimbangan antara ambisi dan keluwesan.

Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Patrick Lamy,, menyesalkan kegagalan konferensi itu dan menginginkan agar Uni Eropa membuat konsesi di semua sektor. "Kami dapat meraih 'untung bagi semua' atau menderita 'kerugian bagi semua'," katanya, dengan menambahkan, putaran perundingan liberalisasi perdagangan saat ini belum mati, tapi dalam perawatan intensif.

Para delegasi mengatakan, pada hari terakhir konferensi membahas apa yang disebut ''masalah Singapura'', yaitu investasi lintas batas, kebijakan persaingan, fasilitasi perdagangan, dan pembelanjaan pemerintah.

Negara berkembang menentang masalah itu, karena khawatir suatu rezim investasi internasional baru akan menguntungkan perusahaan multilateral bagi kepentingan industri mereka sendiri.

Uni Eropa dan Jepang yang mendesak agar dilakukan perundingan tentang ''masalah Singapura'' itu. Konferensi juga terlibat perbedaan pendapat yang tajam di bidang pertanian. Negara berkembang mendesak diakhirinya pemberian subsidi yang merusak perdagangan kepada para petani di negara kaya.

Uni Eropa setuju subsidi ekspor atas produk tertentu yang dikecam keras negara berkembang dapat dihilangkan. Namun menentang penghapusan semua bantuan semacam itu pada waktu tertentu. Amerika Serikat juga menghadapi tuntutan menghentikan subsidi ekspor, tetapi menginginkan konsesi sebagai imbalannya.

Para menteri membuat pernyataan yang menggambarkan hasil konferensi sebagai suatu kemunduran dan menekankan, diperlukan kerja lebih keras untuk bersatu dalam beberapa sektor penting. Namun Zoellick mengatakan, tampaknya batas waktu konklusi perundingan Januari 2005 tidak akan dapat ditepati. "Sulit dipercaya pada posisi sekarang, kami dapat menyelesaikan tepat waktu," katanya.

Para menteri sepakat pejabat senior WTO harus mengadakan pertemuan lagi pada 15 Desember untuk berusaha kembali melanjutkan perundingan.

Sementara itu, Menteri Perekonomian Joseph Deiss, Senin, mengemukakan pesimisnya bahwa hasil perundingan WTO di Doha mengenai liberalisasi perdagangan akan dapat diselesaikan pada akhir tahun 2004.

Apalagi setelah melihat gagalnya perundingan WTO di Cancun Meksiko yang mencapai kesepakatan.

Deiss yang hadir dalam pertemuan WTO itu mengemukakan kekecewaannya atas gagalnya pertemuan itu mencapai kesepakatan dan memperingatkan kegagalan itu menghambat liberalisasi perdagangan dunia yang sudah disepakati di Doha.

Namun Deiss mengatakan, ada kemajuan pula dalam pertemuan itu yang akan menjadi fondasi bagi perundingan WTO tahap selanjutnya di kantor pusat WTO, di Jenewa. "Swiss terbuka dan siap kompromi setelah pertemuan Cancun," katanya.

Tak Berubah

Sementara itu, kegagalan sidang tingkat menteri Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Cancun Meksiko tidak akan memengaruhi kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memproteksi sejumlah komoditas pangan strategis.

Menteri Pertanian Bungaran Saragih di Jakarta, Senin, menyatakan, pemerintah tetap akan konsisten menerapkan kebijakan proteksi terhadap sejumlah komoditas pangan yang masuk dalam Strategic Product (SP), meski tidak mendapat persetujuan organisasi intenasional tersebut.

"Kegagalan sidang Cancun justru meningkatkan motivasi kita untuk menjalankan kebijakan proteksi dan promosi komoditas pangan strategis," katanya.

Sementara itu, Dirjen Bina Produksi Tanaman Pangan M Jafar Hafsah menyatakan, pembahasan usulan negara berkembang untuk menerapkan SP bagi komoditas pangan tertentu dalam sidang WTO di Cancun mengalami jalan buntu.

Mentan menyatakan, Strategis Product yang sudah diperjuangkan di WTO harus mulai dijalankan, meski perundingan di sidang tersebut tidak berhasil. Kebijakan menerapkan proteksi terhadap komoditas pangan tertentu dibenarkan dalam perjanjian WTO dan ketentuan itulah yang dijadikan dasar RI menerapkan kebijakan itu, meski di Cancun tidak tercapai kesepakatan

Dikatakannya, berbarengan dengan penerapan proteksi, pemerintah

akan terus melakukan negosiasi dan kalau tercapai kesepakatan baru, maka kebijakan itu akan dievaluasi. "Jangan sampai kita tidak ada kebijakan hanya karena tak ada keputusan di sidang WTO," katanya.

Menurut Mentan, selama ini Indonesia terlalu baik dalam melaksanakan perdagangan bebas. Seperti tidak menerapkan subsidi dan tak mengenakan tarif impor, sementara negara lain justru masih melaksanakan kebijakan tersebut. "Kita tidak mau lagi menjadi 'anak manis'. Kalau perundingan ini gagal, kita tetap akan menjadi 'anak nakal' terhadap WTO," katanya.

Bungaran menyatakan, Indonesia masih memiliki kebebasan untuk menerapkan kebijakan tarif bagi komoditas pangan tertentu hingga batas maksimal yang ditentukan dalam perjanjian WTO.

Karena itu, Deptan sangat menyesalkan sikap negara maju yang tetap menerapkan subsidi terhadap produk pertaniannya, padahal Indonesia sudah menghilangkan sesuai dengan kesepakatan perdagangan bebas. (ant-64t)