Kronik 2004

DPC PNI BK Ajak Rapatkan Barisan

SEMARANG-DPD PNI BK 1927 telah dinyatakan lolos verifikasi tahap I oleh Kanwil Depkeh dan HAM Jateng. Setelah dinyatakan lolos, giliran para pengurus DPC PNI BK 1927 mengajak agar seluruh fungsionaris melakukan persiapan matang dan menggalang massa di seluruh daerah kerja partainya.

Hal ini dilakukan untuk menyongsong kesiapan verifikasi oleh KPU, terutama KPU Kota Semarang mendatang. Ketua DPC PNI BK 1927 R Soeyatno R mengungkapkan hal itu, kemarin, ''Kami tegaskan kembali agar seluruh fungsionaris partai mulai DPC hingga PAC selalu mempersiapkan secara matang dan menggalang massa.'' kata dia.

Dikatakan pula agar segenap massa marhaenis untuk menyukseskan pemilu dengan memperkuat PNI BK 1927. ''Dengan bersatunya segenap marhaenis dan optimistis berlandaskan ajaran marhaenisme seluruh jajaran DPC PNI BK 1927 Kota Semarang siap mengikuti, melaksanakan, dan memenangi Pemilu 2004,'' katanya.

Sementara itu Sekretaris DPC PNI BK 1927 Sidem Tetuko yakin bahwa partainya akan lolos verifikasi untuk menjadi peserta Pemilu 2004. Alasannya, mengingat persiapan dan perlengkapan syarat pemilu telah dilakukan. (H6-69)

Dilatih Tangani Sengketa Pemilu

JAKARTA-Guna membekali para anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu di daerah, Panwas akan melatih anggota Panwas daerah dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan khusus, terutama mengenai materi pokok Undang-undang Pemilu No. 12/2003, UU No. 31/2002 tentang Partai Politik, UU 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR dan DPR, dan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Keterangan itu disampaikan Wakil Kepala Biro Humas KPU Sumaryadi di Jakarta, kemarin. Di samping itu Panwas akan membekali para anggotanya di daerah dengan pengetahuan mengenai pemilihan umum dan pengawasan pemilu, tugas dan wewenang Panwas, pengawasan tahapan pemilu, pelaporan dan tindak lanjut pelanggaran, menangani sengketa pemilu, dan teknik presentasi yang efektif.

Adapun Panwas di daerah terdiri Panwas provinsi, Panwaslu kabupaten/kota, dan Panwas kecamatan. Ikut diberi pelatihan juga para staf sekretariat dari Panwas daerah tersebut. Untuk menyiapkan modul yang akan diberikan, Panwas bekerja sama dengan beberapa organisasi non-pemerintah (LSM) yang menjadi mitra kerjanya, antara lain Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, UNDP, IFES, dan KIPP telah menggelar rapat bersama pembahasan materi pelatihan.(bn-69)