Pemilu 2004

Jateng Belum Tentukan Sikap

• Terkait Polling KPU Banjarnegara

SEMARANG-KPU Jateng telah mendapatkan laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik oleh satu anggota KPU Banjarnegara Evy Yuliati, yaitu terkait polling yang dinilai meresahkan masyarakat beberapa waktu lalu. Namun hingga kini KPU Jateng belum menentukan sikap terkait dengan masalah itu. ''Kami jelas akan bersikap, tapi kami akan bicarakan dulu dengan anggota yang lain,'' kata Ketua KPU Jateng Dra Fitriyah kepada Suara Merdeka, kemarin.

Diakui, seharusnya KPU memang tidak boleh melakukan tindakan seperti menanyakan sikap politik masyarakat. Tindakan dari KPU Banjarnegara itu, kata dia, akan di-pleno-kan di KPU Jateng. Alasannya secara hirarki, KPU Banjarnegara berada di bawah KPU provinsi. Sehingga bila ada sesuatu, maka KPU provinsi harus mengetahui latar belakang peristiwa jika nantinya ditanya KPU pusat atau Dewan Kehormatan KPU.

Menurutnya, bila ada laporan yang menurut masyarakat mengindikasikan terdapat pelanggaran etik, maka masyarakat harus meneruskan laporan itu. Sesuai dengan Keppres No. 54/2003 mengenai struktur organisasi KPU, persoalan itu memang ditangani KPU pusat. Akan tetapi bisa dilimpahkan ke KPU provinsi. Namun dia mengaku belum mengetahui, apakah ketentuan tersebut melekat untuk masalah itu atau tidak.

''Apakah hal itu dinilai sebagai pelanggaran atau tidak, itu hak publik untuk menilainya,'' tandas dosen FISIP Undip ini.

Lebih lanjut dikatakan bahwa secara informal, apa yang dilakukan KPU Banjarnegara itu sebuah kelalaian. Polling itu dilakukan tanpa melihat kondisi yang ada, dan sebelumnya tidak mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

Ada tiga hal yang menjadi alasan yang dikemukakan Fitriyah, yakni hingga kini belum ada satu pun parpol yang menjadi peserta pemilu, sehingga terlalu dini mempertanyakan hal itu. Hal yang lebih penting, yakni KPU memang tidak seharusnya melakukan poling ini. (H6-69)