Purnawirawan Lapor ke DPRD

UNGARAN- Lima orang warga asrama Polsek Ungaran didampingi Wakil Ketua DPC PKB Masíud Ridwan SE, kemarin Senin (15/9) melapor ke DPRD Kabupaten Semarang sehubungan dengan rencana penggusuran tempat tinggal mereka.

Kedatangan mereka ke Gedung Dewan ditemui Ketua Drs Sukimto dan wakil dari Komisi A Drs M Hani Soetanto. Dalam pertemuan tersebut warga meminta Dewan agar menyelesaikan kasus ini.

Menurut mereka, warga tidak dapat tidur nyenyak karena ada rencana pembangunan kantor Mapolres di tempat itu. "Terus terang, kami sekarang dalam posisi terjepit," kata Soegeng Waluyo, salah satu warga yang ikut dalam pertemuan itu.

Jika rencana tersebut benar-benar dilaksanakan, mereka belum tahu akan pindah ke mana. "Kami tidak dapat menerima rencana itu. Untuk itu, kami mohon kepada ketua Dewan agar dapat menyikapi hal ini," ujarnya.

Campur tangan Dewan merupakan harapan satu-satunya agar rencana penggusuran asrama dibatalkan.

Drs Sukimto setelah mendengar keluhan warga menyarankan agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Bagaimanapun juga warga asrama juga bagian dari Polri.

"Lebih baik dirundingkan dulu secara baik. Hal ini adalah masalah intern Polri, jadi harus diselesaikan secara kekeluargaan," katanya.

M Hani Soetanto dari Komisi A setelah mengetahui duduk permasalahannya menjelaskan, sebenarnya untuk pembuatan Mapolres sudah ada tempatnya, yakni di daerah Babadan dengan lahan seluas 1,5 hektare. Namun, sampai sekarang realisasi pembangunan itu belum ada, sehingga pihaknya kaget dengan adanya rencana itu.

"Padahal saat bertemu, Kapolres mengatakan dana untuk pembangungan gedung Mapolres sudah dianggarkan, yakni Rp 1,8 miliar. Namun, untuk lokasi pembuatan gedung baru belum ditentukan," ungkapnya.(H4-84k)