logo SUARA MERDEKA
Line
 Berita Utama Minggu, 7 September 2003  
Line

Polisi Janji Tuntaskan Kasus STPDN

BANDUNG- Kapolda Jabar Irjen Pol Dadang Garnida berjanji akan mengusut tuntas kasus kematian madya praja STPDN Wahyu Hidayat. "Langkah hukum tetap berlanjut meski pihak STPDN telah menghukum prajanya secara internal," katanya kemarin di Bandung.

Pihaknya tengah menggelar pemeriksaan kepada praja yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan madya praja Wahyu Hidayat (20) tewas, Rabu dinihari.

"Kita mengerucutkan siapa-siapa pelakunya, termasuk pelaku yang paling berat melakukan penganiayaan. Ini tergantung penyidikan," katanya.

Pemeriksaan yang dilakukan Polres Sumedang sejak Rabu lalu terhadap 26 praja dan empat diantaranya kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Kapolda juga menjanjikan pihaknya akan mengusut kasus penganiayaan wartawan foto Tempo, Rivansah Dunda di Kampus STPDN Jatinangor.

Puluhan wartawan yang tergabung dalam "Solidaritas Wartawan Bandung" kemarin melakukan unjuk rasa mengutuk aksi kekerasan yang dialami Rivansah. Mereka tidak bisa menerima perlakuan dari calon aparatur negara itu.

Karena itu, dalam dialog dengan pimpinan STPDN, Koordinator Aksi, Syulhan Syafei meminta agar kasus tersebut diusut tuntas pula oleh Pimpinan STPDN, dengan menemukan pelakunya untuk dimintai pertanggungjawabannya.

Pihak STPDN, diwakili Pembantu Ketua III, Burhanuddin Dalil berjanji akan mengusut kasus tersebut, yang menurutnya adalah sebuah insiden kecil.

Anti Kekerasan

Sementara itu, "Oh enggak ada itu," kata seorang pengasuh praja STPDN, Gumelar Sabtu saat ditanya apakah benar seorang senior berwenang menggelar hukuman (fisik) kepada yunior yang tidak menghormatinya.

Kata Pembantu Ketua III STPDN, Burhanuddin Dalil, pihaknya antikekerasan. "Kekerasan berarti melawan era demokratisasi. Ini bukan teori, karena kami punya norma," katanya gagah.

Jawaban serupa namun agak gamblang dilontarkan seorang pengasuh nindya praja, Yana Sahyana. Katanya, tidak ada aksi kekerasan yang dilakukan praja dalam menjalani kehidupan sehari-harinya di lingkungan kampus STPDN di Jatinangor Sumedang.

"Kalau terjadi body contact, kami tak akan segan-segan untuk memecatnya," katanya.

Dia juga tidak membenarkan ada satu metode "dibina", istilah untuk tindak kekerasan berniat menghukum di STPDN, kepala seorang praja dibalut kain hitam lalu digebuki. "Tidak ada itu. Bahkan nempeleng saja kami tindak kok," katanya.

Tapi menurut penuturan seorang alumni STPDN lulusan tahun 1999, dirinya pernah ditempeleng seniornya hanya gara-gara makan di luar asrama. "Selebihnya, paling push-up atau scotchjump. Ini dilakukan pada masa pembinaan," katanya.

Yang dimaksud dengan masa pembinaan adalah menghukum praja secara akumulatif. Ini tergantung tingkat kesalahannya. Yang jelas ada prosesnya, diawali dengan peringatan secara halus. Pelanggaran yang dilakukan biasanya karena tidak mengikuti apel, keluar tanpa izin saat pendidikan. "Maka kami yang melanggar akan diolahragakan," katanya.

Tapi sang alumni ini setengah tidak percaya ketika ada kabar kematian madya praja Wahyu Hidayat (20) pada Rabu (3/9) dinihari lalu. "Bila pun dia dihukum pasti sewajarnya, termasuk soal hukuman fisik. Apakah mungkin dia sedang sakit," katanya bertanya-tanya.

Yang jelas, korban sudah jatuh dan bukan sekali ini saja. Sekalipun kata Burhanuddin Dalil di lingkungan kampus mereka diatur oleh norma kehidupan praja. "Hak dan kewajiban praja ada di sini. Termasuk larangan dan sanksi-sanksinya bila dilanggar," katanya.

Karena itu dia bilang pihaknya bertindak cepat begitu kasus kematian Wahyu merebak. "Kami segera melakukan pengusutan di TKP, bukti-bukti, dan fakta dibuka, dan pelakunya kita hukum," katanya sambil menunjuk upacara pemecatan tiga praja STPDN Jumat lalu.

Tapi kenyataan telah merasuk ke masyarakat untuk dipersepsi. Citra STPDN langsung buram begitu tahu Wahyu tewas digebuki seniornya. Sebuah koran lokal di Bandung, secara gamblang memuat bagaimana terlukanya perasaan masyarakat melalui fasilitas SMS. Dari makian hingga komentar yang halus tumpah ruah di sana.

Pola Militerisme

Tapi komentar belum usai. Tak tanggung-tanggung, Gubernur Jabar yang merupakan angkatan STPDN (dulu APDN) pertama tahun 1964, Danny Setiawan mengusulkan agar pihak STPDN melakukan kajian kembali metode pembinaannya dalam mendidik calon aparatur negara.

Satu yang disorot Danny adalah pola militerisme yang mengakar kuat di sana. "Saya rasa ini perlu ditinjau. Karena pada zaman saya, tidak ada praktek seperti itu. Padahal plonco-ploncoan tengah maraknya ketika itu," katanya. Tampaknya STPDN perlu "diruwat".

Burhanuddin Dalil menyatakan dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan evaluasi atas segala peristiwa yang menimpa STPDN. Semoga saja ada hasilnya. Karena kalau tidak, kita seolah tengah "bermain-main", karena perjalanan waktu ke depan siapa yang tahu sementara nyawa apa pun haruslah berharga.(dwi-35)


Berita Utama | Bincang - Bincang | Semarang | Karikatur | Olahraga | Cybernews | Berita Kemarin
Copyright© 1996 SUARA MERDEKA