Analisis Berita

Gus Ipul, Disayang dan Ditendang

Saifullah Yusuf

H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) adalah politikus muda dari Jombang. Dia masih tergolong "darah biru" karena memiliki garis keturunan dengan pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy'ari (Jombang) dan kemenakan Ketua Dewan Syuro PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Tak heran, jika banyak kalangan NU yang menyebut Gus Ipul sebagai politikus yang sedang menanjak bintangnya (the rising star).

Dalam usia yang masih muda, dia sudah malang melintang di dunia politik. Pada Muktamar Luar Biasa (MLB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Yogyakarta, 2002, dia dipilih menjadi Sekjen DPP PKB.

Kehadiran Gus Ipul di jajaran elite PKB cukup mengagetkan. Sebab pada Pemilu 1999, Ketua Umum PP GP Ansor itu membela bendera PDI-P. Dia pun dipercaya menjadi anggota legislatif (DPR) dari partai tersebut.

Posisinya sebagai anggota PDI-P dan pimpinan ormas kepemudaan onderbouw NU sangat strategis. Tak jarang, ketika Gus Dur menjadi Presiden RI dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden, dia sering menjadi komunikator.

Pascalengsernya Gus Dur dari kursi kepresidenan pada Sidang Istimewa (SI) MPR 2001, rasa "gerah" pun datang. Akhirnya, dia memutuskan untuk keluar dari PDI-P. Hal itu dilakukan menjelang pelaksanaan MLB PKB di Yogyakarta.

Setelah keluar dari PDI-P, dia berpeluang untuk berkecimpung di PKB. Bahkan dia sempat disebut-sebut sebagai calon ketua umum menggantikan Matori Abdul Djalil yang sudah dipecat.

Dalam bursa calon ketua umum itu, dia bersaing dengan Alwi Shihab dan Mahfud MD.

Gus Ipul memiliki basis yang kuat, karena posisinya sebagai Ketua Umum PP GP Ansor, didukung budaya paternalistik yang masih mendominasi kultur di NU.

Tak heran bila pada MLB itu, suara-suara yang mendukung pun signifikan. Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro PKB yang mempunyai pilihan ke Alwi Shihab bertindak bijak dengan menjadikan Gus Ipul yang selama itu disayangi sebagai sekjen, satu posisi yang amat terhormat bagi politikus pendatang baru di satu partai.

Desas-desus

Tak lama menjabat sebagai sekjen menggantikan posisi Muhaimin Iskandar, desas-desus soal penggantian Gus Ipul pun mulai terdengar. Bahkan dalam forum Mukernas, Gus Dur melontarkan masalah itu, tapi banyak kiai yang menentang bila sampai Gus Ipul dipecat dari jabatannya. Katika itu, belum jelas apa alasan penggantian yang kemudian batal dilakukan.

Belakangan, saat santernya gagasan islah dua PKB yang lagi pecah pascakeputusan pengadilan negeri (PN) yang kontroversial, Gus Ipul disebut-sebut progagasan rekonsiliasi dua kubu tersebut. Sementara itu, elite PKB lainnya menentangnya.

Dimotori Wakil Ketua Umum DPP PKB Mahfud MD dan AS Hikam, kubu Alwi malah sudah mempradeklarasikan berdirinya Partai Kebangkitan Nasional (PKN), partai alternatif (partai sekoci) bila Departemen Kehakiman dan HAM menolak verifikasi PKB Alwi untuk ikut Pemilu 2004.

Namun dalam pandangan Gus Ipul, pendirian partai baru jelas akan menimbulkan permasalahan baru, antara lain kebingungan warga NU yang menjadi basis utama PKB selama ini. Dalam kondisi sosialisasi yang kurang, tidak menutup kemungkinan kebingungan itu malah akan memperkecil perolehan suara pada Pemilu 2004, karena masih banyak warga NU yang lebih mengenal PKB ketimbang partai baru.

Berangkat dari situlah, Gus Ipul dalam berbagai kesempatan menyampaikan wacana yang berbeda dari sejumlah elite yang mendirikan partai sekoci yang gencar disosialisasi oleh Mahfud MD dan AS Hikam.

Perbedaan pendapat itu ternyata malah memicu perbedaan pendapat yang menajam dan menimbulkan friksi, sehingga muncul usulan agar Gus Ipul diberhentikan dari jabatan sekjen.

Masalah menonjol yang membuat Gus Dur tidak suka kepada Gus Ipul adalah wacana soal pencalonan presiden pada Pemilu 2004. Mantan Ketua Umum PBNU itu tetap mencalonkan diri dan siap bersaing dengan kandidat lain pada pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat.

Namun dalam berbagai kesempatan, Gus Ipul malah mengangkat wacana yang berkembang di internal partai, terutama kalangan kiai, yang menginginkan agar mantan presiden itu tidak maju lagi menjadi capres. Wacana itulah yang tampaknya membuat elite DPP semakin geram dan secara tegas-tegas menyatakan Gus Ipul menyalahi keputusan DPP yang tetap mencalonkan Gus Dur.

Dari berbagai wacana yang dikembangkan Gus Ipul itulah, kemudian DPP membentuk tim untuk meneliti kesalahannya yang disebut-sebut sebagai melanggar AD/ART partai.

Dapat diduga, rivalitas itu begitu kentara, sehingga tim menyatakan Gus Ipul bersalah dan perlu mendapat sanksi. Sementara itu, kubu Gus Ipul yang merasa tidak melanggar tak bisa menerima begitu saja, sehingga terjadilah perbedaan pendapat antara kelompok Gus Dur dan Kiai Cholil Bisri.

Akhirnya, Senin (1/9) lalu divoting untuk menentukan pemecatan atau istilah halusnya mereposisi jabatan sekjen. Voting itu dimenangi kubu Mahfud dan AS Hikam yang didukung oleh Gus Dur.

Apakah permasalahan selesai? Tampaknya tidak sesederhana itu, karena Gus Ipul tak terima, karena tak merasa melanggar aturan organisasi. Apalagi forumnya dinilai tidak berhak memecat. Yang pasti, polemik internal partai telah muncul. Terlihat reaksi para kiai sepuh, seperti Kiai Cholil ataupun KH Idris Marzuki. Mereka tidak setuju dengan pemecatan Gus Ipul.(A Adib-29j)