
| Rabu, 3 September 2003 | Berita Utama |
Kapolda: Sweeping Jangan Diartikan BerlebihanSLAWI - Kapolda Jateng Irjen Didi Widayadi mengatakan, sweeping terhadap warga Sukoharjo seperti yang terjadi di Kota Semarang masih dalam tingkat kewajaran. Menurut dia, tindakan beberapa warga yang mengistilahkan sebagai tindakan sweeping itu bukan seperti sweeping yang dilakukan oleh aparat keamanan. ''Mereka hanya melakukan pengecekan-pengecekan di tingkat RT dan kelurahan guna mewaspadai pihak luar yang masuk ke pemukiman warga dengan membawa isu-isu untuk ikut-ikutan ke Jakarta. Saya rasa masih dalam tahap wajar-wajar saja. Tidak seheboh sweeping yang dilakukan aparat keamanan,'' katanya, usai membuka acara Festival 17 Dalang Muda Se-Eks Karesidenan Kedu, Pekalongan, dan Banyumas (Dulong Mas) di Pendapa Pemkab Tegal, kemarin. Kapolda yang didampingi Kapolres Slawi AKBP Moch Iriawan juga mengimbau masyarakat Jateng tetap menjaga kamtibmas. Sedangkan bagi mereka yang pergi ke Jakarta untuk memberikan dukungan terhadap Ustad Abu Bakar Ba'asyir tidak melakukan tindakan anarkis. Ketika ditanya soal keamanan di Solo pascavonis Abu Bakar Ba'asyir yang dikhawatirkan membawa ekses, dia menandaskan, sejauh ini belum ada rencana penambahan personel. ''Biasa saja, tidak ada penambahan petugas di Solo. Kita sudah ada komitmen bersama bahwa mereka berangkat ke Jakarta bersifat memberikan dukungan moral. Mereka sudah berjanji tidak akan berbuat anarkis. Jika tidak konsisten dengan janjinya, maka kami akan tindak tegas. Tentu saja kami sudah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya.'' Sementara itu, guna menangkal isu terorisme di Jateng, kata Kapolda, dalam waktu dekat sebuah forum pesantren akan mengkaji dokumen jaringan teroris kelompok ''Sri Rejeki'' . ''Kami serahkan kepada intelektual muslim. Kami berharap, dengan kajian itu bisa meluruskan isu-isu terorisme dalam perspektif kajian pesantren. Hasil kajian itu akan segera kita sosialisasikan ke masyarakat, sehingga kondisi di Jateng benar-benar kondusif.'' Minta Klarifikasi Pemkab Sukoharjo secara resmi akan meminta klarifikasi kepada Wali Kota Semarang menyangkut aksi sweeping yang dilakukan sejumlah RT dan RW terhadap warga Sukoharjo di Semarang. Aksi tersebut dinilai hanya akan menambah persoalan baru. Kepala Kantor Humas Informasi dan Komunikasi (HIK) Pemkab Drs DT Siswadi mengatakan, penggunaan istilah sweeping terkesan kasar dan sadis. Dia mengingatkan warga Sukoharjo jangan digebyah uyah dan dikait- kaitkan dengan persoalan yang menimpa Abu Bakar Ba'asyir. ''Kalau operasi tertib administrasi kami mendukung, dengan syarat semua warga diperlakukan sama,'' ujarnya, kemarin. Di sisi lain, pihaknya mengimbau warga yang anggota keluarganya merantau agar tetap tenang. Pemkab berjanji akan segera memberikan keterangan sejelas- jelasnya terkait persoalan tersebut. Warga yang berniat merantau agar melengkapi diri dengan surat-surat yang diperlukan. ''Syarat pertama jangan sampai lupa membawa KTP sebagai bukti identitas diri.'' Bila berniat menetap di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu, diminta untuk melapor kepada ketua RT setempat. Ini perlu untuk menghindari kesalahpahaman, sekaligus sebagai tertib administrasi untuk memudahkan pertolongan bila tertimpa sesuatu. ''Bayangkan bila seorang perantau terkena musibah tidak memiliki kartu identitas diri. Tentu saja akan menyulitkan pengurusannya dan menghubungi anggota keluarga di rumah.'' Informal Dia menjelaskan, hingga kini tercatat lebih dari 100.000 warga Sukoharjo merantau ke luar daerah. Mereka tersebar di beberapa kota, baik di Jawa maupun di luar Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sebagian besar perantau bekerja di sektor informal, antara lain berjualan jamu dan mi ayam. ''Di Jabotabek saja tercatat tidak kurang dari 46.000 perantau asal Sukoharjo.'' Mereka, ujarnya, membentuk paguyuban di tempat bermukim untuk memudahkan koordinasi. Menjelang Idul Fitri, mereka biasanya pulang berombongan untuk melepas kangen dengan keluarga di desa. Bahkan sebelum krisis ekonomi, perantau di luar Jawa mencarter pesawat saat pulang. ''Namun, ketika krisis ekonomi, mereka memilih naik kapal supaya irit. Yang menggembirakan, para perantau memiliki tanggung jawab besar membangun desanya. Setiap pulang mereka tidak segan-segan menyumbang untuk pembangunan desa.'' (G12,G10-29t) |