Mahasiswa Papua Ancam Boikot Pemilu

YOGYAKARTA - Ratusan mahasiswa Papua di Yogyakarta dan sekitarnya unjuk rasa di kompleks Kepatihan, Selasa (2/9). Mereka menolak rencana pemekaran Irian Jaya dan mengancam memboikot pemilu tahun 2004 jika tuntutan tersebut tak dipenuhi.

Mereka hanya beberapa menit berada di pintu depan Kepatihan dan kemudian melanjutkan perjalanan mengelilingi kota. Demonstran membawa spanduk penolakan pemekaran dan poster berisi kritik terhadap instruksi Presiden tentang pemekaran.

''Tolak pemekaran! Biarkan masyarakat Papua menentukan nasib sendiri!'' teriak pengunjuk rasa selama perjalanan dari asrama mereka di Jalan Kusumanegara ke Jalan Malioboro sekitar 8 km.

Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua DIY, Efendi Payokwa, menyatakan sejak Papua Barat diintegrasikan dengan Indonesia tahun 1969, negeri ini memandang rakyat di sana sebagai manusia langka. Diskriminasi selalu terjadi, bahkan di tanah kelahiran mereka.

''Dari tahun ke tahun pelanggaran hak asasi manusia terjadi. Kebijakan pembangunan hanya menguntungkan pusat dan daerah tetap hidup dalam kemiskinan, meski sebenarnya Papua kaya raya sumber daya alam.''

Dia mengemukakan produk hukum pemerintah pusat tumpang-tindih dan tak satu pun yang dapat diterapkan secara baik. Akibatnya, rakyat Papua selalu menderita.

Belum Baik

Demonstran mengungkapkan, UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua belum diterapkan dengan baik. Peraturan itu belum ditegakkan sebagaimana mestinya, kemudian muncul Inpres Nomor 1 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemekaran Menjadi Provinsi Irian Jaya Barat, Tengah, dan Timur.

''Sejak inpres dikeluarkan awal tahun ini, rakyat Papua terbagi menjadi dua kelompok, pro dan kontra. Akibat lebih jauh bila inpres tak dihentikan akan terjadi konflik horizontal dan korban bakal makin banyak,'' ujar Efendi.

Agar persoalan tak meluas, dia menuntut Presiden Megawati segera mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2003. Dia juga mendesak pemerintah merevisi UU Nomor 45 Tahun 1999 yang merupakan akar inpres tersebut.

''Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas korban jiwa di Timika akibat bentrok fisik kelompok pro dan kontra,'' kata dia.

Dia menyatakan bila tuntutan tak dipenuhi, pelajar dan mahasiswa akan memobilisasi rakyat Papua untuk memboikot pemilu tahun 2004. ''Ancaman ini langkah konkret kami jika pemerintah pusat tak memenuhi tuntutan.'' (D19-80g)