Pembelian Skuadron Sukhoi Disetujui

• Rini Diminta Akui Kesalahan

BERI PENJELASAN: Menperindag Rini Soewandi yang didampingi Menristek Hatta Rajasa dan Panglima TNI Jenderal Endriartono Soetarto, tertawa lega setelah memberikan penjelasan mengenai pembelian Sukhoi di hadapan peserta Raker khusus Komisi I DPR di Jakarta, semalam. (43)

JAKARTA-Komisi I DPR RI akhirnya menerima Menperindag Rini Soewandi didampingi Panglima TNI Jenderal Endiartono Soetarto, dan Menristek Hatta Radjasa dalam rapat kerja (Raker) khusus yang membahas pembelian pesawat tempur Sukhoi dan Helikopter buatan Rusia.

Sebelum raker dimulai pukul 20.25 Wib semalam, pimpinan fraksi dan Komisi I melakukan lobi terlebih dulu dengan Memperindag dan sejumlah menteri yang mendampinginya. Inti pertemuan setengah kamar, menurut Ketua Fraksi PDI-Perjuangan Tjahjo Kumolo, telah ada kesepakatan antara Komisi dengan Memperindag soal pembelian pesawat Sukhoi, sehingga tidak perlu ada yang dikhawatirkan oleh pemerintah.

Apalagi dalam hal pembelian pesawat tempur dengan imbal-beli itu, menurut Tjahjo, Komisi telah menyetujui pembelian satu skuadron. ''Tak ada masalah, apalagi telah disetujui untuk membeli Sukhoi tidak hanya empat buah,'' ujar anggota Komisi I itu yang dihubungi Suara Merdeka disela-sela raker, semalam.

Setelah pertemuan lobi untuk menjelaskan kepada Rini, akhirnya disepakati bahwa Memperindag hanya didampingi Panglima TNI dan Menristek. Namun sekitar pukul 20.59, Menlu Hasan Wirajuda ikut mendampingi pada rapat yang dipimpin Ketua Komisi I Ibrahim Ambong, dan tertutup bagi wartawan.

Ibrahim Ambong terlebih dulu memberi kesempatan pada Memperindag menjelaskan masalah pembelian pesawat yang memunculkan pro dan kontra tersebut.

Gagal

Rapat kerja Komisi I DPR dengan Menperindag Rini Soewandi tersebut, sebelumnya direncanakan Senin pagi di Gedung DPR. Namun ternyata gagal, karena para anggota komisi tidak setuju dalam rapat tersebut, Rini Soewandi didampingi Panglima TNI, Menlu Hasan Wirayudha, Menristek Hatta Radja sa, dan wakil dari Dephan.

Rini Soewandi Cs yang datang ke DPR tepat pukul 09.00 WIB tidak dipersilahkan langsung menuju ruang KK I, melainkan diminta menunggu di lobi ruang KK II. Selama satu setengah jam Rini Soewandi menunggu para anggota Komisi I DPR mengadakan rapat intern membahas keikutsertaan Panglima TNI, Menteri Luar Negeri, Menristek, Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo, dan wakil dari Dephan yang akan mendampingi Menperindag dalam Raker tersebut.

Dalam rapat tertutup tersebut, timbul pro dan kontra tentang kehadiran Panglima TNI dan beberapa menteri lainnya untuk mendampingi Menperindag. Mayoritas anggota Komisi I DPR menolak, sehingga rapat mengutus pimpinan Komisi I DPR, yakni Ibrahim Ambong, Amris Hassan, dan Frengklyn untuk menemui dan memberitahu Rini Soewandi Cs bahwa Komisi I hanya memerlukan Menperindag saja tanpa kehadiran para pendamping tersebut.

Karena tidak ada kemufakatan antara Rini Soewandi Cs dan pimpinan Komisi I DPR, maka sebagai ketua delegasi, Menperindag Rini Soewandi akan melapor dulu ke Presiden Megawati.

Kepada wartawan, Rini mengatakan, dirinya mendapat arahan dari Presiden Megawati untuk hadir bersama Panglima TNI, Menlu, dan Menristek untuk hadir memenuhi undangan Komisi I DPR. ''Presiden ingin sepenuhnya, raker ini dapat memberikan penjelasan yang seluas-luasnya tentang pembelian pesawat Sukhoi dengan sistem imbal-dagang. Instruksi presiden (Inpres), saya didampingi Panglima TNI, Menlu, Menristek, dan Dirut Perum Bulog,'' katanya.

Dengan tidak diterimanya Menlu, Menristek, dan Panglima TNI, kata dia, dapat disimpulkan Panja Sukhoi DPR mengabaikan Inpres yang meminta menteri terkait mendampingi Menperindag memberikan penjelasan seputar pembelian Sukhoi.

Seperti diketahui, Inpres tertanggal 30 Agustus yang ditandatangani Sekretaris Negara Bambang Kesowo ditujukan kepada Ketua DPR Akbar Tandjung menyebutkan ada beberapa menteri/pejabat tinggi negara yang diinstruksikan turut mendampingi Menperindag. Mereka adalah Menristek Hatta Rajasa, Menlu Hassan Wirajuda, Panglima TNI Endiartono Sutarto, dan Dirut Perum Bulog Widjanarko Puspoyo.

Karena adanya penolakan tersebut, maka Rini menegaskan, dirinya akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Presiden, apakah ia diperbolehkan memberikan penjelasan kepada Panja Sukhoi tanpa didampingi menteri terkait lainnya.

Namun demikian, Rini mengaku, sangat memahami keputusan intern Panja Sukhoi yang hanya menginginkan dirinya memberikan penjelasan.

Lekas Selesai

Sementera itu menjawab pertanyaan wartawan, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan, dirinya mendapat arahan dari Presiden untuk mendampingi Menperindag agar persoalan tidak berlarut-larut dan lekas selesai. ''Kedatangan kami kan supaya persoalan cepat selesai secara kondusif, dan tak ada pembicaraan lagi setelah ini,'' katanya.

Tegasnya, kata dia, kehadiran jajaran TNI dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR soal Sukhoi, selain atas instruksi Presiden juga dengan niatan agar penanganan soal kehadiran pesawat perang asal Rusia itu tuntas. ''Kehadiran saya dalam Panja ini dalam rangka menuntaskan kasus Sukhoi agar tidak berlarut-larut,'' kata Endriartono.

Persoalan Sukhoi menjadi berlarut, menyusul sikap Panja Sukhoi yang sepertinya mendua setelah kedatangan empat pesawat tempur Sukhoi, masing-masing dua unit SU27SK dan SU30MK di Pangkalan Udara Iswahyudi, Madiun.

Jenderal bintang empat itu menuturkan, proses pembelian Sukhoi sudah berjalan, jadi bagaimanapun juga pemerintah ingin segera menyelesaikan persoalan tersebut agar tidak berlarut-larut. ''Saya berharap persoalan tersebut dapat tuntas malam ini (semalam-Red) meski kelanjutannya harus menunggu keputusan Presiden.''

Beberapa Alasan

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Effendy Choirie menjelaskan, ada beberapa alasan, mengapa Komisi I menolak kehadiran Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto, Menlu Hasan Wirayudha, dan Menristek Hatta Radjasa untuk mendampingi Menperindag Rini Soewandi tersebut.

Menurutnya, Komisi I DPR sudah rapat dengan Panglima TNI, Menlu, dan Menhan. Komisi I tidak ingin memberi kesan bahwa Rini Soewandi sebagai menteri super. Secara substansi tidak ada masalah. Di samping itu, para pejabat negara tersebut punya tugas sendiri yang lebih penting, sehingga tak perlu mendampingi Rini.

''Beberapa alasan itulah yang menjadi dasar kami menolak kehadiran para pejabat yang mendampingi Rini Soewandi. Tadi kami rapat untuk membahas tamu yang tak diundang itu. Soal status tamu, perdebatannya seru. Pro dan kontra ramai sekali, dan saya termasuk yang menolak. Yang pro hanya FPDI-P dan FTNI/Polri. Alasannya, kami nggak mau konfrontasi dengan pemerintah,'' kata Choirie.

Namun sikap keras para anggota Komisi I DPR disesalkan banyak kalangan, di antaranya politisi senior PDI-P Sabam Sirait.

''Kok beraninya sama perempuan. Beraninya kok sama Rini Soewandi sih? Apa nggak ngerti, pemerintah itu kan satu. Siapapun yang ditugaskan Presiden kan boleh saja. Mereka yang datang itu kan mewakili pemerintah, karena diperintah oleh presiden, ngapain ditolak. Itu kan keterlaluan,'' kata Sabam Sirait.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI-P DPR Tjahjo Kumolo mengemukakan, adanya perintah Presiden agar para menteri dan pejabat terkait hadir di DPR mendampingi Menperindag Rini Soewandi itu sangat wajar, karena masalah pembelian pesawat Sukhoi dengan imbal-beli merupakan program strategi Pemerintah. ''Oleh sebab itu, semua pembantu Presiden harus ikut bertanggung jawab. Jadi tanggung jawabnya tidak hanya dibebankan kepada Rini Soewandi saja,'' katanya.

Tuntut Pembubaran

Kurang lebih 100 orang demonstran menuntut pembubaran panitia kerja (Panja) Sukhoi DPR yang sedang memperkarakan skandal imbal-beli pesawat tempur dari Rusia tersebut. Para demonstran yang menamakan dirinya sebagai Aliansi Pembela Bangsa (APB) itu, kemarin berunjuk rasa di depan Gedung DPR itu.

Sebagai Koordinator APB Jumadil Janur mengatakan, Panja Sukhoi DPR tidak berguna bagi perikehidupan bangsa. "Polemik seputar pembelian Sukhoi hanya akan menguras energi. Oleh sebab itu, perlu dihentikan dan tak usah diteruskan," katanya.

Pembelian Sukhoi, kata dia, adalah untuk mendukung pertahanan negara dan bangsa, dan karena itu pembahasan masalah Sukhoi yang berlarut-larut hanya akan mempolitisir pembelian pesawat tempur tersebut. Menurut dia, pembelian Sukhoi mestinya tidak dijadikan komoditi politik oleh para politisi di DPR untuk mencari popularitas.

Ketika demo itu berlangsung, anggota Komisi I DPR sedang melakukan lobi untuk memulai rapat dengar pendapat dengan Menperindag Rini Soewandi yang akan melakukan pembicaraan mengenai imbal-beli empat pesawat Sukhoi yang dinilai DPR melanggar prosedur.

Anggota Komisi I DPR Happy Bone Zulkarnaen mengatakan kepada pers, jika pembelian yang melanggar prosedur itu tak dituntaskan, pemerintah akan menerima konsekwensi politik di kemudian hari.

Akui Kesalahan

Sejumlah anggota Komisi I DPR-RI menghendaki Menperindag Rini MS Soewandi mengakui kesalahan prosedur yang dilakukannya dalam pembelian pesawat Sukhoi dengan mekanisme imbal-dagang agar polemik bisa segera diselesaikan.

"Kalau Menpreindag mengakui kesalahannya saja, maka sudah selesai persoalannya," kata anggota Komisi I Djoko Susilo kepada wartawan di sela rapat kerja dengan Tim Pemerintah yang antara lain terdiri Menperindag Rini MS Soewandi.

Dikatakannya, pada dasarnya DPR sebenarnya mendukung pengadaan Sukhoi, namun harus melalui prosedur yang benar sesuai dengan tertib anggaran. Pelaksanaan imbal-dagang sendiri diduga sarat dengan praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) karena hanya melibatkan sejumlah kelompok tertentu saja.

Anggota Komisi I DPR lainnya Effendy Choirie mengatakan, sebagian besar pertanyaan anggota dewan terfokus kepada Menperindag Rini MS Soewandhi. Mereka mempertanyakan secara tegas, apakah Menperindag sadar bahwa yang dilakukakannya melanggar empat Undang-undang (UU), antara lain UU tentang Pertahanan dan APBN.

"Kami ingin ada penjelasan dari ujung rambut sampai ujung kaki mengenai proses imbal-dagang itu," kata Effendy.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR lainnya Yasril Ananta B mengatakan, 15 anggota lainnya mengajukan pertanyaan ke Menperindag yang semuanya mempertanyakan latar belakang dan proses imbal-dagang tersebut.(nas,tri,F4,di,ant-69)