Aturan PKL ibarat Macan Ompong

• Normalisasi Banjirkanal Barat

SEMARANG - Pakar tata kota Prof Ir Eko Budihardjo MSc menganggap aturan tentang PKL ibarat macan ompong yang bisa mengaum keras tetapi tak pernah menggigit. Aturan itu secara tegas memberikan berbagai ketentuan, namun dalam pelaksanaan sering tidak tegas.

Pendapat tersebut dilontarkan oleh Prof Eko yang juga Rektor Undip, Senin (1/9) setelah diskusi dan silaturahmi dengan Gubernur Mardiyanto dan Wakil Gubernur Ali Mufiz di ruang pertemuan rektorat Undip Tembalang. Pada diskusi itu, hadir pula Pemimpin Umum Suara Merdeka Ir Budi Santoso dan Wali Kota H Sukawi Sutarip SH beserta beberapa pejabat yang lain.

Menurut dia, karena jumlah bangunan PKL di tempat itu sangat banyak, pemerintah tidak bisa sekadar melakukan penggusuran. Pemerintah perlu segera melakukan pertemuan dengan pedagang. Sebab, jika langsung digusur dikhawatirkan akan muncul konflik. Akan lebih baik jika kemudian pemerintah memikirkan relokasi untuk mereka.

Menurut dia, pemerintah perlu menunjukkan kepada Jepang selaku pemberi bantuan kalau masalah PKL tidak sederhana.

Kekeliruan yang terjadi selama ini, pihak luar negeri hanya memberikan syarat, namun tidak pernah mempertimbangkan kekhasan negara yang dibantu, termasuk kompleksitas masalah sosial.

Merebak

Prof Eko juga mengatakan, mestinya setiap PKL tidak menggunakan lahan dasaran yang semi permanen dan permanen. Namun, lantaran pemerintah tidak tegas, PKL yang tempat dasarannya permanen dan semi permanen pun merebak, termasuk di bantaran Banjirkanal Barat dan Banjirkanal Timur.

Seharusnya, pemerintah melakukan pengawasan ketat terhadap PKL. Setiap kali ada perubahan kondisi, perlu segera disikapi dengan penegakan peraturan.

Masalah baru mulai terasa ketika Banjirkanal Barat akan dinormalisasi dan Jepang selaku pemberi bantuan meminta lahan itu bersih dari bangunan liar.

Dalam hubungan ini Gubernur Mardiyanto menyatakan, berkaitan dengan normalisasi Banjirkanal Barat dan Banjirkanal Timur, dia sudah membentuk tim khusus. Tugas tim itu antara lain melakukan berbagai kajian tentang kondisi riil Banjirkanal Barat, termasuk masalah sosialnya.

''Saya tidak bisa memberikan jawaban, sebelum ada masukan dari tim itu,'' katanya. (G6-45k)