Suu Kyi Dilaporkan Mogok Makan

YANGON - Pemerintah militer Myanmar, Senin kemarin, membantah pernyataan AS bahwa pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi melakukan aksi mogok makan. Sementara itu, para pengikut Suu Kyi mengatakan mereka tidak dapat memberikan konfirmasi mengenai laporan tersebut.

''Kementerian Luar Negeri Myanmar membantah klaim Deplu AS,'' kata kementerian itu. ''Pernyataan tersebut tidak berdasar,'' katanya dalam suatu pernyataan singkat.

Deplu AS mengatakan Minggu lalu bahwa Suu Kyi - yang ditahan selama tiga bulan - melakukan mogok makan sebagai protes terhadap penahanannya di Myanmar, yang juga di kenal dengan nama Burma. Dan Washington mengaku sangat prihatin mengenai keadaan pemimpin oposisi tersebut.

Seorang anggota senior Liga Nasional Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi tidak dapat memberikan konfirmasi mengenai pernyataan AS tersebut.

''Kami mengetahui berita itu dari media internasional dan kami benar-benar memprihatinkan kesehatannya. Namun kami tetap tidak dapat memberi konfirmasi apakah berita itu benar atau tidak,'' katanya kepada Reuters.

Pernyataan Washington tentang aksi mogok makan Suu Kyi muncul sehari setelah PM Myanmar Khin Nyunt yang baru dilantik menjanjikan suatu ''peta jalan menuju demokrasi'' dalam suatu pidato tiga bulan setelah Suu Kyi ditahan. Wanita pemimpin prodemokrasi itu ditahan sesudah bentrokan antara pendukungnya dan kelompok pemuda pro-junta militer.

Pernyataan Deplu AS

''Amerika Serikat mendengar bahwa pemimpin pro-demokrasi Aung San Suu Kyi sedang melakukan mogok makan untuk memprotes penahanannya yang ilegal oleh rezim militer negara itu,'' kata Deplu AS dalam suatu pernyataan Minggu lalu.

''Kami sangat memprihatinkan keselamatan dan kesehatannya.''

Pemerintah Myanmar mengatakan peraih penghargaan Nobel Perdamaian tersebut ditahan untuk melindungi dirinya, dan pemerintah tidak menyebutkan tempat keberadaannya. Dikatakan pula, Suu Kyi akan dibebaskan ketika suhu politik di negara itu menurun.

Dalam pidato ''peta jalannya'' di hadapan jajaran pejabat tinggi pemerintah Sabtu lalu, Khin Nyunt hanya menyebut nama Suu Kyi satu kali - dan penyebutan itu dilakukan saat dia mengecam NLD.

Para saksi mata mengutip Khin Nyunt ketika mengatakan langkah pertama adalah membuka kembali Konvensi Nasional untuk menghasilkan konstitusi baru dengan para peserta yang sama seperti sebelum konvensi itu dihentikan pada 1996. Waktu itu, NLD keluar dengan menuduh pemerintah berbuat curang dalam konvensi tersebut.

Khin Nyunt tidak memberikan kerangka waktu, tetapi seorang pejabat militer senior mengatakan konferensi itu akan dimulai kembali ''secepat mungkin''.

Ragukan Peta Jalan

Kendati demikian, para kritikus masih ragu-ragu dan kelompok-kelompok oposisi di pengasingan mengatakan peta jalan itu merupakan cara untuk meredakan tekanan internasional yang meningkat terhadap rezim militer tersebut.

''Jika rencana baru tersebut diterima, itu akan sama dengan pemberian legitimasi besar-besaran pada penindasan militer, pembantaian, dan memperpanjang kekuasaan militer,'' kata Pemerintah Koalisi Nasional Persatuan Burma dalam suatu pernyataan.

Sejak penahanan terakhir Suu Kyi, junta militer mendapat tekanan untuk membebaskannya dan membuat langkah-langkah nyata menuju demokrasi.

Amerika Serikat dan Uni Eropa telah memberlakukan sanksi-sanksi keras terhadap negara miskin itu, sedangkan donatur penting (Jepang) membekukan bantuannya.(rtr-ben-46)